Pembangunan Masjid tanpa Tender

February 1, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Judul asli dari artikel ini adalah “Jaksa Sebut Pembangunan Masjid Raya Sula Rp 23 Miliar Tanpa Tender”, sebenarnya yang dilakukan tanpa tender adalah Rp. 4 Milyar. Dilakukan tanpa lelang alias ditunjuk langsung dan diberikan proyeknya kepada kerabat dari pejabat pula… lengkap sudah….

Berikut berita lengkapnya:

masjid sula

Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, didakwa telah menunjuk secara langsung kontraktor pembangunan Masjid Raya Sula tanpa melalui proses lelang.

Hal itu terungkap dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Ternate, Maluku Utara, Selasa (31/1/2017).

Sidang perkara dengan nomor: 01/Pid-Sus-TPK/2017/PN Tte tersebut dipimpin majelis hakim Hendri Tobing. Adapun terdakwa Ahmad hadir dengan didampingi empat pengacaranya. Read more

Share

MA Vonis Bersalah Eks Direktur RSUD Masohi Maluku Tengah

September 11, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

DIvonis bebas dari Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tahun 2014, Jaksa kasasi ke MA, di MA di putus 5 (lima) tahun penjara ditambah denda rp. 50 juta. Bisa berbeda jauh begitu ya? Sekarang kalau pengadaan alat kesehatan mending pakai e-katalog saja sudah. Daripada ribet lelang ya.

Berikut beritanya:

Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dr Abdul Muthalib Latuamury dalam kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes). Selain itu, membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Dalam petikan putusan kasasi MA, majelis hakim juga menghukum dr Latuamury hukuman tambahan membayar uang pengganti Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Humas Pengadilan Negeri Ambon Heri Setyobudi, di Ambon, Sabtu (10/9).

Putusan MA ini sekaligus membatalkan putusan majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tahun 2014 dengan nomor: 45/Pidsus/PPK/2014 yang membebaskan dr Matuarury dari segala tuntutan jaksa. Akibat putusan bebas terdakwa pada pengadilan tingkat pertama, jaksa penuntut umum Kejari Masohi kemudian melakukan upaya kasasi ke MA.

Majelis hakim MA menyatakan yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dana proyek pengadaan alkes RSUD Masohi. Dana pengadaan tersebut senilai Rp 6,3 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013.

Mantan Direktur RSUD Masohi yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan alkes tahun anggaran 2013 telah melakukan kejahatan dengan cara membuat atau menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) namun tidak sesuai dengan harga peruntukan.

Jaksa menjerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/384732-ma-vonis-bersalah-eks-direktur-rsud-masohi-maluku-tengah.html

============
Kejari Masohi Kasasi Kasus Korupsi Dana Alkes RSUD
http://www.tribun-maluku.com/2016/07/kejari-masohi-kasasi-kasus-korupsi-dana.html
Putusan bebas indikasi kasus korupsi dana Alat-alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Masohi dengan terdakwa dr. Abdul Muthalib Latuamury sebagai PPK dan Ny. Nirwati sebagai Sekretaris Panitia pengadaan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon pada Juli 2015 lalu dinilai tidak sesuai kajian dan fakta hukum yuridis yang berlaku.

Hal ini diungkapkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Masohi Welem Mairuhu, SH kepada media ini diruang kerjanya Rabu (20/7). Menurut Mairuhu, apa yang di putuskan oleh hakim pengadilan
Tipikor Ambon terhadap dua nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Alkes tahun 2013 lalu yang merugikan negara mencapai Rp 2,819 Miliar, sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan oleh Jaksa Penyidik.

Berdasarkan berkas perkara Jaksa Penuntut Umum (JPU) kedua tersangka dinyatakan bersalah yang dijerat karena melanggar pasal 3 juncto pasal 18 juncto pasal 4 UU Nomor 31 tahun 1999 yang di ubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Alokasi anggaran pengadaan dana Alkes RSUD Masohi yang bersumber dari dana pembantuan APBN Perubahan tahun 2013 Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI mencapai Rp 6,387 Miliar
berupa alat kedokteran, alat kesehatan dan alat KB dengan memiliki 17 item yang telah disepakati dan ditetapkan dalam berita acara pengadaan Alkes tersebut.

PT. ROMANTIKA BAHARI CABANG AMBON sebagai pemenang tender paket proyek tersebut namun berdasarkan fakta, semua Alkes yang disediakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kesepakatan pengadaan.

Dari 17 item pengadaan ternyata Alkes yang dirancang dengan harga yang sangat tinggi, sehingga terindikasi terjadi Mark Up dana pengadaan Alkes untuk 17 item dengan harga sebenarnya Rp 3,247 Miliar. Berarti terjadi mark up dana yang sengaja dilakukan oleh panitia pengadaan yang ditaksiri mencapai Rp 2,819 Miliar.

Berdasarkan fakta hukum dr. Abdul Muthalib Latuamury dan Ny. Nirwati ditetapkan oleh JPU sebagai tersangak, namun entah kenapa oleh Hakim Tipikor Ambon memutuskan kedua tersangka tidak bersalah dalam kasus ini,”kesal Mairuhu.

Putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Tipikor tersebut, membuat Kejari Masohi tidak duduk diam namun telah melakukan kasasi ke Mahkama Agung (MA). Putusan bebas tersebut mengakibatkan pihak Kejari Masohi belum bisa menindaklanjuti keterlibatan oknum-oknum lain dalam indikasi kasus tindak pidana korupsi Alkes tahun 2013 di RSUD Masohi.

“Kami sudah melakukan Kasasi ke MA, itu berarti saat ini pihak Kejari Masohi masih menunggu keputusan yang ditetapkan oleh Mahkama Agung di Jakarta,”katanya.

Mairuhu berharap, masyarakat jangan cemas dan putus asah karena Kejaksaan Negeri Masohi tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat dan konsisten untuk melakukan pemberantasan korupsi di
daerah.

Dirinya antusias kalau hakim di MA bisa sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pihak Kejari Masohi, karena berdasarkan fakta dan bukti kalau Latuamury maupun Ny. Nirwati telah bersalah.

==================
Pengadilan Tipikor Adili Dua Koruptor Dana Alkes
http://www.antaramaluku.com/berita/26598/pengadilan-tipikor-adili-dua-koruptor-dana-alkes

Ambon (Antara Maluku) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon mengadili dr Abdul Muthalib Latuamury dan Nirwati alias Nir, dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana pengadaan alat kesehatan di RSUD Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Ketua majelis hakim R.A Didik Ismiyatun membuka persidangan di Ambon, Kamis, dengan agenda mendengarkan pembacaan berkas perkara jaksa penuntut umum (JPU) Willem Mairuhu.

JPU dalam berkas perkaranya menjerat para terdakwa dengan pasal 3 juncto pasal 18 juncto pasal 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menurut JPU, RSUD Masohi pada 2013 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6,387 miliar untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan serta alat Keluarga Berencana (KB).

Sumber dana berasal dari anggaran tugas pembantuan APBN Perubahan Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2013.

Terdakwa dr Abdul Muthalib adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) sedangkan Nirwati yang selama ini menjabat Kasie Penyusunan Anggaran dan Program pada RSUD Masohi ditunjuk sebagai sekretaris panitia pengadaan.

Proses lelang tender proyek tersebut dimenangkan oleh PT Romantika Bahari Cabang Ambon.

“Ada 17 item peralatan kesehatan yang dirancang PPK tetapi harganya sengaja digelembungkan (mark up) berlipat ganda sehingga kerugian negara yang timbul dalam kasus ini mencapai Rp2,819 miliar,” kata jaksa.

Nilai kontrak dalam proyek ini mencapai Rp6,387 miliar sedangkan nilai pengadaan yang sebenarnya adalah Rp3,247 miliar.

Beragai alat kesehatan yang telah diperiksa panitia pemeriksa barang tersebut ternyata tidak disertai dengan sertifikasi garansi atau kartu jaminan garansi dan certificate of origin sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga pekan depan denan agenda pemeriksaan saksi.

Share

Korupsi Motor Fire Ditahan – Damkar DKI 2011

September 11, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Hampir tiap minggu ada saja yang ditangkap gara gara kasus pengadaan, entah karena para pengelola pengadaan yang kurang kuat kredibilitasnya, atau memang lagi dan masih tren kriminalisasi dalam pengadaan ya?

Mangga dibaca beritana nya dihandap ieu:

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) sudah menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pompa portable (motor fire) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB) Pemprov DKI tahun anggaran 2011.
Read more

Share

Alat Fitness saja bermasalah pengadaannya

September 11, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Katanya HPS di mark up dan yang buat HPS adalah Pokja ULP?!, ada kerugian negara sebesar 3 milyar dari HPS 3,8 milyar, jadi yang dibelanjakan hanya 800 juta…

Yah silahkan dibaca saja beritanya di bawah ini:

Korupsi Pengadaan Alat Fitnes, Dua Tersangka Ditetapkan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat telah menetapkan dua orang tersangka, dalam kasus pengadaan alat fitness, di Beberapa Gelanggang Olah Raga (GOR), di Jakarta Barat. Read more

Share

3 Tersangka KorupsiSiskohat Haji ditetapkan Kejagung

September 10, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Dicari cari aplikasinya dimana ya, di google tidak ketemu.. eh ternyata aplikasinya dalam format android ya.

siskohat

Berikut beritanya:

Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pengelolaan Sistem Haji Terpadu Siskohat) pada Kementerian Agama tahun anggaran 2010. Akibat perbuatan ketiga tersangka, negara dirugikan puluhan miliar Rupiah.

“Ya, betul ketiganya sudah tersangka,” ujar Kapuspenkum M. Rum saat dikonfirmasi, Jumat (9/9/2016). Read more

Share

Wow Keren – Satu CV menang di 20 lebih paket di Batam

September 6, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Tidak banyak informasi yang diperoleh dari hasil browsing di google.com, mbah google menampilkan 1 halaman penuh browser hasil penarian dengan kata kunci “CV Fokus Renovation Pengadaan”, sedangkan halaman kedua sudah mulai bias dengan kata kunci lainnya. Kenapa memakai kata pengadaan? karena kalau tanpa kata pengedaan maka pencarian akan melebar ke bahasa inggris dan menampilkan hasil diluar dari kontek pengadaan.

Beberapa link menampilkan hasil pengumuman paket pekerjaan yang dimenangkan oleh CV. Focus Renovation, antara lain di lpse.batamkota, lpse.keprigov, lpse.batam, lpse.bppbatam (badan pengusahaan batam). Selain pengumuman pemenang muncul berita berita terkait hal ini seperti dari kepriupdate.com, posmetro.co, batamtoday.com, dan teratas ada batampos.co.id.
Dari informasi lelang diperoleh alamat dari CV Focus Renovation adalah di KOMP. RUKO CIPTA EMERALD BLOK A NO.10 BATAM – Batam (Kota) – Kepulauan Riau dengan nomor NPWP – 03.291.183.6-215.000.

Terkait menang di 23 paket pekerjaan, tidak terdeteksi secara lansung, karena dari halaman pertama google hanya 1 lpse yang memenangkan CV tersebut yaitu di lpse.batamkota. Pada beberapa paket lain CV> Focus Renovation hanya sekedar sebagai peserta atau calon pemenang cadangan saja.

Kalau memang benar adanya berita ini, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah SKP (Sisa Kemampuan Paket) ketika mengerjakan satu pekerjaan masih mencukupi atau tidak. Apabila tidak mencukupi bisa terjadi ada ketidakjelian pokja ULP dalam meneliti dokumen kualifikasi penyedia. Ada modus lainnya yaitu saling meminjam di antara penyedia, atau bahkan perusahaan ini mungkin merupakan perusahaan spesialis pinjaman alias perusahaan cap bendera. Dalam beberapa kasus seleksi jasa konsultan saya sering menemukan hal ini. Satu nama perusahaan muncul dalam beberapa paket dan dijadikan sebagai pendamping atau dapat juga dijagokan menjadi pemenang, namun ketika di klarifikasi ternyata orang di belakangnya masih orang orang lama juga yang menjadi direktur perusahaan berbeda.

direktur focus renovationAtau memang… jangan berburuk sangka dulu donk… bisa saja memang perusahaannya bagus, persyaratan dalam dokumen pengadaan semuanya di penuhi, kemudian harga juga bisa menawarkan harga termurah, ya mau apa lagi… pasti menang banyaklah… Hal ini juga dikatakan oleh direkturnya, kalau memang salah ya digugurkan saja, kenapa dimenangkan katanya 🙂

Berikut adalah kumpulan beritanya:

Satu CV Menangkan Puluhan Tender, Bau Persengkongkolan Tercium Kuat

Kemenangan CV Focus Renovation di 23 tender pelelangan, akhir tahun lalu, memang mengundang tanya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam mencium adanya persekongkolan dalam proses pelelangan tersebut.

“Baunya sangat kuat,” kata Ketua KPPU KPD Batam, Lukman Sungkar, Senin (5/9).

Ia mempertanyakan alasan si kuasa pengguna anggaran yang memecah tender pengadaan bahan bangunan untuk sejumlah kelurahan menjadi beberapa paket pelelangan. Padahal, tender tersebut bisa dilelang dalam satu paket pelelangan.

Sebab, jenis tendernya sama. Itupun berada di wilayah-wilayah yang jaraknya cukup dekat. Wilayah Batam tidak begitu luas untuk dijelajahi.

“Kalau letaknya antar pulau, wajarlah. Tapi ini masih di Batam. Batam kan kecil,” tuturnya.

KPPU telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)lkpp. LKPP pun kaget mendengar satu perusahaan yang mampu memenangi 23 tender dalam waktu berdekatan. Terlebih, itu kali pertama perusahaan tersebut mengikuti proses pelelangan.

Tender-tender yang dimenangkan CV Focus Renovation mulai dari pengadaan bahan bangunan Kelurahan Patam Lestari dengan nilai kontrak Rp 337.351.000. Pengadaan bahan bangunan Kelurahan Bulang dan Lintang sebesar Rp 334.786.000.

Lalu, pengadaan bahan bangunan Kelurahan Seilangkai sebesar Rp 334.772.000, Kelurahan Duriangkang Rp 338.125.000 dan Kelurahan Pulau Buluh sebesar Rp 332.153.800. Kelurahan Karas Rp 338.325.000 Kelurahan Pulau Abang sebesar Rp 336.306.000 serta di Kelurahan Kabil sebesar Rp 279.378.000.

Pengadaan bahan bangunan Kelurahan Taman Baloi sebesar Rp 335.372.000 dan Kelurahan Teluk Kering sebesar Rp 336.221.000. Pengadaan bahan bangunan Kelurahan Tembesi Rp 334.163.000, Kelurahan Tanjunguma sebesar Rp 286.433.000. Terakhir pengadaan bahan bangunan Batu Merah Rp 333.859.000. Lelang pengadaan itu dilakukan di bulan Oktober hingga Desember 2015.

Ada kemungkinan, kata Lukman, kemenangan CV Focus Renovation sudah direncanakan. Sebab, si pejabat sudah memperkirakan, CV Focus Renovation tidak akan menang apabila tender dikumpulkan dalam satu paket.

“Pengaturan waktu juga harus dipertanyakan,” katanya lagi.

Keadaan ini, menurut Lukman, bukan satu-satunya di Indonesia. Modus yang sama juga berlangsung di kota-kota lain di Indonesia. KPPU menduga ada kelonggaran pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Lukman mengatakan, dalam waktu dekat, KPPU akan bekerja-sama dengan LKPP terkait peraturan tersebut. KPPU akan memberi masukan perbaikan atas peraturan itu.

Selain itu, KPPU juga akan memberikan sosialisasi kepada pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Supaya kejadian ini tidak selalu berulang.

“Karena kalau kami turun langsung, banyak tenaga, waktu, dan pikiran yang terfokus untuk kasus ini. Padahal, kasus serupa juga tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi banyak,” ujarnya.

Satu CV Menangkan Puluhan Tender, Bau Persengkongkolan Tercium Kuat


==============

Satu CV 23 Proyek di Distako, Dewan: Macam Tak Ada Perusahaan Lain

Wakil Ketua DPRD Batam, Zainal Abidin dalam waktu dekat ini akan segera memanggil para pihak, terkait temuan penyimpangan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) data LPSE oleh Dinas Tatakota (Distako) Batam perihal satu perusahaan bisa memenangkan 23 proyek lelang secara bersamaan.

“Kita akan panggil Kepala Unit Pelayanan Lelang (UPL) nya,” janji Zainal usai rapat di Gedung DPRD Batam, Selasa (30/8/2016). Pihaknya nanti akan membahas kenapa praktik dugaan monopoli itu bisa terlaksana.

“Itu ada mekanisme nya. Apakah sesuai aturan atau tidak,” tambah Nuryanto, Ketua DPRD Batam. Menurutnya, pengadaan jasa dan barang itu sesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010.

“Jika tidak sesuai, pihak yang bewajib atau penegak hukum harus masuk untuk memeriksa,” tegas pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

Sebagai pengawas, dewan menilai ke 23 proyek tersebut sangat tidak normal. “Macam tak ada perusahaan lagi. Mungkin ini ada monopoli,” kata dia menduga.

Untuk hal ini, pihaknya sudah mewakilkan ke Wakil Ketua DPRD Batam Zainal untuk segera memanggil pihak Kepala UPL dari Distako Batam serta pemenang tender CV Focus Renovation untuk meminta keterangan terkait ketimpangan ini. “Satu perusahaan memenangkan 23 proyek, boleh tapi tidak umum,”

Sumber:http://www.posmetro.co/read/2016/08/31/2516/Satu-CV-23-Proyek-di-Distako-Dewan-Macam-Tak-Ada-Perusahaan-Lain

==============
Satu CV 23 Proyek di Distako, Dewan: Macam Tak Ada Perusahaan Lain – See more at: http://www.posmetro.co/read/2016/08/31/2516/Satu-CV-23-Proyek-di-Distako-Dewan-Macam-Tak-Ada-Perusahaan-Lain#sthash.3iT9VFBg.dpuf

Banggar DPRD Batam memukan dugaan korupsi di Dinas Tata Kota (Distako) Batam. Dari 163 pelelangan proyek di LPSE pada tahun 2015, sebanyak 23 proyek dimenangkan oleh CV Focus Renovation yang berada di Ruko Cipta Emerald Blok A No. 10, Batam Kota.

Marlon Brando Siahaan, salah satu anggota banggar DPRD Batam menyebutkan, berdasarkan Keputusan Presiden RI, sebuah perusahaan hanya dapat memenangkan pelelangan maksimal 5 proyek.

“Tetapi kasus ini tidak lazim, kok bisa ada satu perusahaan bisa memenangkan hingga 23 proyek,” kata Marlon dalam Rapat Pertanggunjawaban Distako Batam di DPRD Batam, Kamis (25/8/2016).

Celakanya lagi, CV Focus Renovation diketahui hanya bergerak di bidang penjual bahan material. Dimana anggaran yang dikucurkan kepada CV Fokus Renovation menelan hingga Rp 7,77 miliar yang digelontorkan dari APBD 2015.

“Patut diduga telah terjadi permainan dengan oknum-oknum Distako,” tegasnya.

Sementara itu Agung Fitrihanto, Kabid Perumahan dan Pemukiman Distako Batam membantah CV Focus Renovation memenangkan 23 proyek pelelangan.

“Tahun lalu kami hanya ada 24 proyek yang dilelang dan tiap pemenang hanya mendapatkan maksimal 2 proyek,” kata Agung, seraya berkelit disinggung soal CV Focus Renovation.

Dari 24 proyek yang dilelang, Distako Batam mengaku ada sekitar 20 perusahaan yang memenangkan lelang proyek. Rata-rata perusahaan pemenang lelang hanya menerima dana sebanyak Rp 200 juta lebih dari APDB 2015.

Perbedaan LPSE di Distako Batam ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proyek lelang yang dimenangkan CV Fokus Renovation juga tidak sesuai dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pusaran dugaan korupsi di Distako Batam bukan kali ini saja. Setelah kasus korupsi pengadaan lampu hias MTQN 2014, dugaan korupsi yang belum tersentuh hukum dalam proyek Program Pemberdayaan Masyarakat (PM-PIK) dahulu PNPM Perkotaan.

Proyek massif jelang Pilkada 2015 tersebut menyedot APBD 2015 hingga Rp 32 miliar, meliputi bahan ditenderkan dengan pagu Rp 350 juta (total : Rp 350 juta x 64 kelurahan = Rp 22,4 miliar) dan sisanya upah Rp 150 juta (total: Rp 150 juta x 64 kelurahan = 9,6 miliar). Pekerja menggunakan BKM di 64 kelurahan.

Dugaan tindak pidana dalam proyek PM-PIK antara lain para personil P2KP melakukan double job. Jelas ini sudah melanggar surat kontrak mereka dengan pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Satker P2KP Provinsi.

Para personil tersebut juga diduga telah merugikan negara dengan melakukan kontrak ganda dengan Distako Batam, sejak 2014. Para personil P2KP yang dipimpin Koodinator kota, An, bersama-sama dengan Satker PM-PIK diduga memanipulasi anggaran perjalanan dinas palsu sejak 2014, markup kegiatan 2015 (HPS dimarkup).

– See more at: http://kepriupdate.com/distako-batam-di-pusaran-korupsi/#sthash.1MqhW69M.dpuf

================

Pemenang Lelang Distako: Kalau Tahu Salah, Kenapa Dimenangkan

CV Focus Renovation, membantah kalau pihaknya telah melakukan monopoli lelang terkait 23 proyek milik Dinas Tatakota (Distako) Batam yang dimenangkan oleh perusahaannya.

“Kalau dibilang monopoli saya tak terima, karena saya sudah sesuai prosedur,” bantah Erik, Direktur di perusahaan yang bergerak di bidang jual beli material bahan bangunan, kepada wartawan, Kamis (1/9/2016) siang.

Dikatakan dia, kenapa bisa menang banyak karena penawarannya saat itu terendah. Dirincikan Erik dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2015 itu pihaknya mendapat 4 proyek fisik dan 19 proyek pengadaan. Dimana menurut dia itu terpisah dan dalam aturan nya lelang fisik tersebut maksimal 5 proyek.

“Ke empat proyek fisik itu adalah jalan. Lainnya pengadaan bahan material,” jelasnya. Kenapa yang lain bisa kalah, sehingga perusahaan yang sudah berdiri sejak 23 April 2013 ini memborong semua, Erik mengaku tidak tahu. “Bisa saja berkas nya kurang lengkap atau apa saya tidak tahu,” duganya.  Untuk total fisik dan pengadaan sekitar  Rp5,7 miliar.

Diakuinya, CV Focus Renovation untuk dokumen semua lengkap dan siap bertarung. Katanya perusahaan yang kalah itu kebanyakan tidak memiliki izin SIUP. “SIUP itu berbunyi pengadaan material bangunan. Karena banyak toko material tidak punya izin SIUP,” ungkapnya.

Dia pun mengaku tidak memberi uang pelicin atau ucapan terima kasih kepada pihak Distako Batam untuk memuluskan proyek nya tersebut. Namun kata Erik, yang ikut lelang saat itu 61 perusahaan sedangkan yang dimenangkan perusahaannya sebanyak 19 proyek.

“Mungkin harganya yang lebih bagus kita,” tambahnya. Tapi, 61 perusahaan ini katanya bukan satu tempat saja.  “Kok tahu salah, kenapa saya dimenangkan, setahu saya memang tak salah, karena mereka berani memenangkan kita,” kata dia lagi.

Bahkan Erik menantang siap diproses secara hukum jika yang dilakukannya itu tidak sesuai aturan. “Masalahnya paling satu paket tak selesai jadi masalah, tapi proyek kita selesai semua. Dibayar semua,” tambahnya.

Masih kata Erik, sejak 1998 bergelut di kontraktor, pihaknya baru tahun 2015 ikut proyek lelang dari Distako. “Baru kali ini kita ikut Distako, dapat banyak proyek. Sebelumnya pernah ikut proyek fisik BP Batam dan Provinsi Kepri,” katanya. Erik menambahkan kalau hari ini (kemarin) pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Pemko Batam.
– See more at: http://www.posmetro.co/read/2016/09/01/2545/Pemenang-Lelang-Distako-Kalau-Tahu-Salah-Kenapa-Dimenangkan#sthash.qDoPoVS7.dpuf

Share

Sumber Bencana di Pengadaan – Bupati Banyuasin kena OTT KPK

September 5, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Inilah sumber segala bencana dalam Pengadaan Barang/Jasa; Ijon, Suap, Gratifikasi atau apapun namanya dengan memberikan janji akan memberikan pekerjaan kepada penyedia yang memberikan uang. Kalau hal ini tidak terungkap dengan OTT (Operasi Tnngkap Tangan) KPK, maka nanti yang akan kalang kabut adalah Pokja ULP nya, karena harus mengakomodir keinginan petinggi nya untuk memenangkan salah satu penyedia yang sudah setor uang di awal.

Berikut beritanya dari Tempo.co

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan, Ahad, 4 September 2016. Pelaksana tugas Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati membenarkan penangkapan tersebut. Namun ia dia tidak bersedia menjelaskan detail penangkapan dan kasus yang melibatkan Yan Anton.
Read more

Share

Next Page »