Pebisnis daring siap ikut daftarkan barang di LKPP

February 1, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Para pebisnis daring berharap bisa ikut menjajakan dagangan mereka di daftar bisnis katalog elektronik (e-catalog) yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Maklum, tender pengadaan barang pemerintah yang memanfaatkan e-katalog di LKPP ini bisa mencapai 40% dari total belanja.

Salah satu barang yang marak di e-catalog belanja peralatan perkantoran. Lembaga pemerintah ini sengaja menggandeng pebisnis online untuk bergabung di tender proyek LKPP supaya pelaksanaan tender belanja bisa transparan dan tercatat dengan baik. Read more

Share

Ramai-ramai Serbu e-Katalog LKPP

January 31, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Sejauh ini tercatat sudah ada delapan e-commerce yang menyerbu proyek e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Para e-commerce itu adalah Krisbow.com, Mbiz.com, Officestore.co.id, Bhinneka.com, Ayooklik.com, Anugerahpratama.com, dan yang terakhir AXIQoe.com. Read more

Share

Salah Persepsi HPS dari Harga Produk e-Katalog

January 27, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Antusiasme pengelola pengadaan pemerintah terhadap kemudahan belanja melalui e-katalog menjadikan mekanisme pengadaan e-purchasing semakin masif digunakan. Di sisi lain, beberapa pejabat pengadaan menjadikan informasi harga di e-katalog, terutama informasi harga, sebagai acuan penyusunan HPS dan rencana anggaran. Padahal, penyusunan HPS, dalam Perpres 54 tahun 2010 Pasal 66 Ayat 7 (a),  dilakukan dengan cara mengalkulasikan data-data, salah satunya dengan mengacu pada harga pasar setempat di lokasi barang/jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan. Lalu apa alasannya?
Read more

Share

LKPP Rilis Aplikasi Direktori Penyedia Barang/Jasa

January 26, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Siaran Press LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merilis aplikasi berbasis web yang berisi informasi tentang data umum penyedia barang/jasa di seluruh Indonesia “Vendor Directory”.

Gusmelinda LKPPDirektur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Gusmelinda Rahmi mengatakan, aplikasi ini dikembangkan sebagai media promosi bagi penyedia barang/jasa untuk memperkenalkan bidang usahanya, baik perseorangan ataupun badan usaha. Read more

Share

Energi untuk Mereformasi Pengadaan

January 26, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Millenium Challenge Account-Indonesia menyerahkan sertifikat pelatihan keahlian pengadaan tingkat mahir kepada 90 perwakilan ULP permanen yang terpilih dalam Program Percontohan Proyek Modernisasi Pengadaan, Jumat (20/01) di Bogor.

Sertifikat pelatihan ini diserahterimakan setelah mereka dinyatakan lulus dalam program pelatihan yang diadakan selama 15 pekan. Dalam pelatihan itu, para peserta mempelajari 18 modul pelatihan yang mencakup perencanaan pengadaan, penerimaan dan evaluasi lelang, pengelolaan dokumentasi pengadaan dan berkas kontrak, kontrak katalog, sistem informasi manajemen pengadaan, penghitungan perkiraan biaya, hingga penerapan dan pengelolaan kontrak.

Read more

Share

Penyebab Keterlambatan Pengiriman Obat

Pengadaan obat  memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, terutama jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Luasnya cakupan wilayah distribusi, ketidaksiapan pabrikan dalam produksi, hingga proses perencanaan yang belum matang menyebabkan pengiriman obat acapkali mengalami keterlambatan. Lalu bagaimana hal itu dapat terjadi?

Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengambangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa menjelaskan permasalahan keterlambatan pengiriman obat sering kali terjadi untuk permintaan yang datang dari luar Jawa. Meskipun penyedia obat memiliki jaringan distributor dalam penanganan ekspedisi, faktor geografis yang jauh menyebabkan distributor melakukan pengiriman berdasarkan kuota tertentu. Hal ini untuk menekan biaya yang timbul akibat proses pengiriman secara parsial (per permintaan).
Read more

Share

e-KTP – Saran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri

October 24, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

setyabudhi lkppSaran dari LKPP yang tidak digubris oleh Kemendagri terkait proyek e-KTP yang pernah disampaikan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta , antara lain:

 

  • 9 item pekerjaan dijadiin satu, itu membatasi persaingan, itu kita sarankan (agar dipecah-pecah).
  • pengumuman PQ-nya itu tidak disebut 9 item pekerjaan, minta itu diulang pengumumannya ya, karena sesuai ketentuan itu harus disebutin semua,
  • beberapa paket pengadaan e-KTP meliputi pembuat sistem sebagai integrator(sirkuit komputer dalam e-KTP), paket kartu dan chip, paket PC (Personal Computer), paket kamera, paket finger print identification, paket pembaca retina, dan paket lainnya.

Berikut berita lengkapnya:
Read more

Share

Next Page »