Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Bebas Suap 2012

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memastikan 2012 menjadi tahun pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dari praktik suap. “Jika G20 mensyaratkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, kita sudah memulainya dengan e-procurement,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, disela-sela ‘G20 Anti-corruption Working Group’ di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/5).

Ia mengatakan pada 2012 mendatang KPK bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) akan memperluas penggunaan barang dan jasa secara elektronik ke semua instansi. “Yang belum harus gabung dengan instansi lain supaya mereka tidak susah-susah bikin sendiri, enak kan. Mudah-mudahan bisa,” ujar Jasin.

Saat ini, lanjutnya, Indonesia belum memiliki undang-undang pengadaan barang dan jasa. LKPP sebagai pihak yang memegang kepentingan terkait pengadaan barang dan jasa saat ini sedang menyusun draft UU tersebut. “Sehingga apabila undang-undang tersebut rampung kita akan semakin ‘comply’ dengan sembilan ‘action plan G20 Anti-corruption Working Group’,” tambah Wakil Ketua KPK yang juga Co-chair Working Group for Anti-corruption G20.

Sejauh ini, ia mengatakan, sudah ada 245 instansi yang telah menggunakan e-procurement untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Salah satu poin dari sembilan rencana aksi ‘Working Group G20 for Anti-corruption’ adalah yang berkaitan dengan ‘public private partnership’.

Untuk itu, Jasin mengatakan KPK sudah bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan asosiasi bisnis antisuap untuk melakukan ‘road show’ ke Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) guna menyamakan pemikiran untuk menjalankan praktik bisnis bebas suap dan korupsi.

Seperti diketahui pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu celah bagi pejabat maupun pihak swasta untuk mencari keuntungan dengan menyalahi aturan, sehingga tidak heran jika jumlah kasus korupsi juga banyak disumbang dari proses pengadaan barang dan jasa.

Sumber : http://www.republika.co.id

The Coolest Class I ever had; Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kemenkeu

This is the coolest class I ever had, yups kelas ini adalah kelas yang paling “cool” dalam pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah, selain karena diseleggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendahaan yang berlokasi di Gadog (Puncak) sehingga udaranya relatif sejuk, juga peserta training merupakan anggota dari kemenkeu (BPPK, STAN, AP3, dsb) yang relatif masih “young and fresh” so it so cool seperti mengajar di depan boys/girls band “SM*SH” dan “Seven Icons”

Materi yang disampaikan adalah materi simulasi pengadaan, So dengan semangat muda yang belum tercemar terasa sekali antusiasme dan tekad yang besar untuk dapat lebih dekat dengan dunia pengadaan barang jasa pemerintah. Dimulai dari review ulang materi perpres 54 tahun 2010 yang biasanya terlewat disampaikan oleh narasumber sebelumnya, seperti Kemampuan Dasar (KD), Sisa Kemampuan Paket (SKP), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Preferensi Harga dan keterkaitannya dengan Harga Evaluasi Akhir (HEA).

Photo:  Peserta Diklat PBJ Angkatan 6 BPPK Kemenkeu 2011 ~ (Seven Icon & SM*SH

Selanjutnya disimulasikan bagaimana memulai suatu pengadaan, dengan dimulai dari membuat judul, membuat dokumen, sambil selalu kembali mengingatkan dan mereview agar materi sebelumnya dapat benar-benar dikuasai dengan baik, baik dari segi tertulisnya di perpres 54 atau secara filosofisnya kenapa bisa muncul aturan seperti itu. Setelah dibuat jadual dan dokumennya, dilanjutkan dengan simulasi bagaimana kita meng-create suatu paket dalam aplikasi eprocurement, jadual yang sudah fix di pindahkan ke dalam sistem spse (eprocurement) kemudian juga dokumen yang sudah siap dengan menggunakan format SBD (Standar Bidding Dokumen) diupload ke dalam sistem eproc.

Dari dalam sistem eproc, diperlihatkan juga bagaimana setelah lelang ditayangkan, akan muncul dokumen penawaran dari penyedia, yang selanjutnya harus di unduh dan dibuka melalui aplikasi APENDO untuk dapat dievaluasi. So pada intinya bagaimana pelaksanaan pelelangan melalui sistem eprocurement dari mulai pengumuman sampai dengan adanya sanggahan semuanya ditampilkan, so mudah-mudahan bukan hanya bisa lulus ujian, tetapi telah siap untuk langsung praktek menjadi seorang ahli pengadaan barang jasa pemerintah.

Sesi selanjutnya diisi dengan latihan soal simulasi sebagai persiapan untuk ujian pengadaan barang/jasa pemerintah, soal yang dibahas adalah dari buku yang dicetak oleh AP3 dan mengunakan juga soal-soal koleksi latihan dari para instruktur PBJ. Dari simulasi latihan soal terlihat bahwa sebagian besar peserta sudah menguasai soal-soal tingkat sederhana dan menengah, meskipun ketika ada beberapa tipe jebakan masih ada beberapa peserta yang masih ragu dan/atau terjebak dengan kata-kata atau logika/sudut pandang yang berbeda dari soal. But over all saya yakin presentase kelulusan dari kelas ini akan cukup banyak … ada yang sudah hapal banyak pasal-pasal di perpres malahan… (saya sempat curiga ini mungkin anak dari yang menyusun perpres 54/2010 hehehe)… will see…

So mungkin cukup demikian laporan pandangan mata dari kawasan gadog dan sekitarnya from the coolest class i ever had, terima kasih untuk pak Herry Widyaiswara AP3 yang sudah memberikan operan bola pendeknya sehingga saya bisa sharing di Gedung Pusdik Anggaran dan Perbendaharaan, juga untuk pak Widhayat dan rekannya yang menemani ngobrol di lokasi dan tentunya kepada peserta Diklat PBJ Angkatan 6 BPPK Kemenkeu 2011 yang COOL dan Super sekali, terima kasih atas energi, perhatian, dan keseriusannya dalam mengkuti kelas sharing PBJ, dan tentunya mohon maaf apabila dalam penyempaiannya ada  yang salah dan kurang. Semoga belum puas… agar kita dapat terus berkomunikasi dan bersilaturahmi baik via telp/sms/bbm/fb/ dsb

Salam Pengadaan dari Bogor

Powered by AHA EVDO – esia from Gedung Bambarung sambil mengkoreksi dokumen RKA dalam acara asistensi RKA Kota Bogor

PELATIHAN INSTRUKTUR PENGADAAN BARANG/JASA

PENGUMUMAN PELATIHAN INSTRUKTUR
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT PERTAMA/DASAR
(TRAINING of TRAINER – ToT)

Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi, Deputi Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia LKPP akan mengadakan Pelatihan bagi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk dibina menjadi Instruktur Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar.

Persyaratan Peserta adalah sebagai berikut :
1. Memiliki Integritas.
2. Pendidikan minimal Sarjana S-1 / Diploma IV atau yang setara.
3. Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Nasional (diutamakan lulus L4/L5 atau yang setara).
4. Terbuka bagi Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri
5. Khusus bagi Pegawai Negeri, mendapat persetujuan untuk mengikuti pelatihan dari Pejabat Eselon II yang bersangkutan atau yang setara (kecuali Pejabat tersebut tidak berkedudukan di Kota/Kabupaten yang sama dengan Calon Peserta).
6. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Diutamakan memiliki pengalaman sebagai pengajar/instruktur.
8. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya.

Read more