Penyusunan ke-panitiaan-an Pengadaan/Lelang

May 11, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Hari-hari pada minggu terakhir ini saya kembali disibukan dengan pengadaan/lelang/tender, namun kali ini saya berganti posisi, bukan lagi menjadi panitia tetapi membantu beberapa teman saya dalam mengikuti pengadaan di beberapa tempat. Loh kok jadi penyedia? yah… namanya dapurkan harus tetap ngebul 🙂 jadi karena akhir-akhir ini karena “sesuatu hal” saya tidak diundang menjadi panitia lelang di instansi manapun, maka bantu-bantu penyedia jasa menjadi “konsultan lelang” pun jadilah 🙂

Salah satu penyedia jasa yang menjadi client (walah klayen… hehehe…), adalah salah satu konsultan IT yang ingin mengikuti pengadaan komputer di salah satu instansi non kedinasan di Kota Bogor, tulisan kali ini tidak akan membahas bagaimana jalannya pengadaan komputer tersebut, namun sesuai dengan judulnya saya akan membahas betapa pentingnya penyusunan panitia dalam suatu pengadaan.

Dari client yang satu ini, diperoleh dokumen pengadaan untuk pengadaan tersebut, setelah dibaca secara detail diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Read more

Share

Perpanjangan Sertifikasi Pengadaan Bappenas

April 18, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Karena masih kurangnya tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang bersertifikat, Bappenas kembali mengeluarkan Surat Edaran yang berisi tentang Perpanjangan Sertifikasi Pengadaan yang berakhir pada tahun 2007 dan 2008 diperpanjang secara otomatis selama 2 tahun.
Kurangnya tenaga ahli pengadaan ini disebabkan karena kecilnya tingkat kelulusan dari ujian sertifikasi pengadaan yang dimotori oleh Bappenas, tingkat kelulusan yang kecil ini diperkirakan disebabkan karena 2 hal:
1. Soal yang memang benar-benar sulit untuk dikerjakan, dan
2. Peserta Ujian yang tidak berminat untuk menjadi panitia pengadaan, mengingat resiko dan masih banyaknya campur tangan dan kepentingan dalam proses pelaksanaan pengadaan. Ikut ujian hanya sekedar memenuhi sprin atau surat perintah dari yang di atasnya. Pada saat ujian; soal belum dibagikan, lembar jawaban sudah selesai diisi duluan kata mereka, hebat 🙂

Read more

Share

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELELANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)- Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 2)

March 27, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELELANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)

Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 2)

Setelah mencermati proses pengadaan barang/jasa (lelang) yang dilaksanakan, apakah ada penyimpangan terhadap keppres 80 tahun 2003 dan semua perubahannya atau tidak. Selanjutnya hal-hal yang dapat dijadikan materi sanggahan adalah dengan mencermati pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan.

Pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan antara lain:

1. Panitia Pengadaan

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3. Peserta Pengadaan (lelang).

Bagaimana kita dapat mencermati pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah antara lain:

Read more

Share

Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 1)

March 25, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Hati hati dengan konten artikel ini, ketika penulisan artikel ini masih berlaku Peraturan yang lama yaitu Keppres 80/2003, sehingga disarankan para pembaca untuk membaca juga Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (download disini). Artikel dibawah ini masih bereferensi pada aturan yang sudah aot of date (sudah tidak berlaku lagi)

Sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 pasal 27 tentang Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat, bahwa peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:
1.    penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
2.    rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
3.    penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
4.    adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
5.    adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat  pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.
Read more

Share

Kritisi Keppres 80 tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

September 19, 2008 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

BOGOR – Setelah 2 tahun lebih berkecimpung dalam dunia pengadaan barang/jasa (lelang, tender) saya sedikit memberanikan diri untuk mengkritisi keputusan presiden no 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sepanjang jalan perjalanan pengalaman mengadakan barang/jasa di beberapa dinas/instansi pemerintah serta sektoral juga dalam proses pembuatan kontrak ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi masukan untuk kesamaan penafsiran terhadap keppres no. 80 tahun 2003. Beberapa hal yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Read more

Share

Tata Cara dan Administrasi Pengadaan dengan Penunjukan Langsung (PL)

September 12, 2008 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

PENUNJUKAN LANGSUNG

I. PENJELASAN DAN DASAR HUKUM
Penjelasan tata cara penunjukan langsung (untuk pengadaan barang/jasa pemborongan) dapat dilihat pada beberapa dasar hukum berikut ini:
1. Keppres 80/2003
Paragraf Keempat Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya (Pasal 20)
1. Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda penunjukan langsung meliputi:
a. undangan kepada peserta terpilih;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
d. pemasukan penawaran;
e. evaluasi penawaran;
f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
h. penandatanganan kontrak.

Read more

Share

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2005 (KBLI 2005)

September 10, 2008 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Bagi para penitia pengadaan barang/jasa (terutama) untuk yang akan melakukan pengadaan barang, berikut adalah klasifikasi yang dapat dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan untuk mengklasifikasikan peserta pengadaan/lelang yang boleh ikut dalam pengadaan. Klasifikasi ini tercantum dengan jelas dalam Surat Keterangan Terdaftar Pajak Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Salah satu dasar dari klasifikasi ini adalah KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 34/PJ/2003 yang membagi 18 Kategori golongan usaha, informasi lengkap tentang hal ini dapat di download pada link diakhir artikel ini. KBLI tahun 2005 dapat dijadikan dasar dalam persyaratan klasifikasi peserta pengadaan barang karena dalam keppres 80/2003 (lampiran I BAB II. A. 1.b.) telah diatur bahwa salah satu persyaratan kualifikasi peserta penyedia barang/jasa adalah “Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya”, yang mana di dalam SIUP terdapat kode KBLI yang dimiliki perusahaan, serta persyaratan NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak Perusahaan (yang menjadi salah satu syarat dalam pembuatan SIUP).

Read more

Share

Next Page »