Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

September 21, 2016 by  
Filed under peraturan pengadaan

Dapat bocoran dari grup WA sharing pengadaan, Kepala LKPP mengeluarkan Surat untuk para Gubernur, Bupati/Walikota terkait dengan pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut adalah isi suratnya:

Yth. Para Gubernur, Para Bupati/Walikota

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemeritah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan reorganisasi perangkat daerahnya. Menindaklanjuti hal tersebut kami menyampaikan rekomendasi kepada Saudara agar mengusulkan pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah yang Saudara pimpin. Rekomendasi tersebut kami sampaikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa LKPP merupakan satu satunya lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jsa pemerintah.

Pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan perintah Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yaitu agar seluruh Kepala Daerah membentuk unit layanan pengadaan (ULP) yang permanen dan membentuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud termasuk sebagai badan penunjang lainnya yang memiliki fungsi:
1. Pembinaan Pengadaan barang/jada pemerintah
2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan
3. Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Walaupun badan tersebut termasuk sebagai badan penunjang lainnya namun terdapat beberapa manfaat dengan dibentuknya badan tersebut, yaitu:
1. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Berperan dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah;
3. Bertugas memberikan dukungan kepada seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kami harapkan dalam waktu yang singkat, Saudara dapat memastikan terbentuknya Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah yang Saudara pimpin. Mengingat belum terbitnya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka kami dapat memberikan rekomendasi pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disampaikan tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Dr. Agus Prabowo.
Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berikut photo surat nya ada di bawah ini, di facebook nya pa Samsul ya:




https://www.facebook.com/samsulramli/posts/10154476327185758

Share

Pejabat Daerah Takut Jadi Panitia Pengadaan

August 20, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Memang sudah seharusnya takut ya, kenapa harus takut? karena:
– Masih adanya kriminalisasi terhadap kasus kasus pengadaan yang murni administratif selalu di bawa ke ranaha pidana.
– Proses pengadaan selalu diintervensi dengan kepentingan kepentingan politis.
– Pengadaan tidak dilakukan oleh ahlinya, pejabat jadi PPK hanya bermodal sertifikat keahlian dasar PBJ, apakah cukup ahli?
– Para pihak tidak menjunjunga tinggi prinsip dan etika pengadaan, bahkan mungkin tidak tahu apa itu prinsip dan etika pengadaan
– Para pembuat kebijakan tidak kompak menyelaraskan aturan aturan yang bersinggungan dengan pengadaan. Masing masing bergeming pada ego sektoral masing-masing yang berakibat pada terjadinya ekosistem pengadaan yang tidak sehat.
– Kesejahteraan para pelaku pengadaan kurang diperhatikan, jafung PBJ berapa honornya coba? pasti takut lah… takut tidak bisa “makan”.
– Pasti takut karena pembinaan terhadap penyedia masih lemah. di konstruksi coba berapa persen pemborong daerah yang bagus? di pengadaan barang, bagaimana pembinaan usaha kecilnya? di konsultan, bagaiamana nasib tenaga ahlinya? minta S2 dan S3 pegalaman 10 tahun apa ada? Jasa lainnya… hampir tidak tersentuh…
– Pembinaan Sumber Daya… berkutat pada belajar aturan aturan yang pada prakteknya terbentur dengan multitafsir dan multi dimensi dengan sektor lainnya, harusnya kuatkan di keilmuan pengadaannya terlebih dahulu.
– dll silahkan tambahkan di komentar di bawah ya…
takut
Contoh kasus:
Pejabat Daerah Takut Jadi Panitia Pengadaan
sumber: http://www.koran-jakarta.com/pejabat-daerah-takut-jadi-panitia-pengadaan/
anyaknya berita soal pejabat yang tersangkut korupsi, sedikit banyak mempengaruhi pembangunan di daerah. Sejumlah pejabat di daerah takut menjadi panitia pengadaan karena mereka tidak ingin nanti tersangkut masalah hukum.

“Banyak pejabat abdi negara yang takut jadi panitia pengadaan. Mereka takut masuk penjara, salah satunya karena memang berita gaduh yang terekspose di media menjadi kekhawatiran juga,” kata asisten bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng), Timbul Tamba, di Semarang Kamis (18/8).

Hal itu disampaikan Timbul pada diskusi bertema Penegakan Hukum Tanpa Kegaduhan yang digelar Forum Jurnalis Kejaksaan Tinggi (FJKT) Jateng. Dalam diskusi yang dikemas Nyoto Bareng Cak Sugeng dan sekaligus pengukuhan FJKT Jateng itu dibuka Wakil Kepala Kejati Jateng Sulijati. Hadir pembina FJKT, Asisten Bidang Intelijen Kejati Jateng, J Hendrik P. Menurut Timbul, berita yang berpotensi menimbulkan gaduh itu juga memengaruhi pembangunan di daerah.

Hal ini karena masih minimnya dana pembangunan infrastruktur terutama proyek strategis nasional. “Namun, kita punya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang mendampingi dalam proyek yang memang harus hati-hati dalam prosesnya mulai dari lelang supaya bisa sampai ke masyarakat,” kata Timbul.

Seperti diketahui, pemberitaan media massa terkait kasus hukum secara gencar dan masif dinilai dapat menimbulkan suatu kegaduhan. Presiden Jokowi pernah menekankan untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum tingkat penuntutan. Namun, tidak sedikit yang menganggap hal ini membatasi media, khususnya jurnalis dalam mendapatkan keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum.

Asas Kemanfaatan
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Amir Machmud, menyebutkan kegaduhan itu terkadang diperlukan karena tanpa gaduh maka tidak ada pembelajaran, khususnya dalam mengawal penegakan hukum.

Dalam hal ini perlu ditekankan satu asas kemanfaatan bagi pembaca dengan mengedepankan rambu etis sebagai jurnalis. “Instruksi presiden bisa digarisbawahi sebagai jalan tengah.

Namun, jika kita menangkap ada muatan pesan secara berlebihan ini yang saya kira kita bisa memandang sebagai celah normatif,’’ ujar Amir dalam acara yang dihadiri berbagai elemen hukum mulai dari akademisi, advokat, notaris, hakim dan sejumlah komunitas pemerhati korupsi.

Dosen Fakultas Hukum Undip, Umi Rozah, menambahkan perlunya menghargai asas praduga tak bersalah dalam satu pemberitaan. Tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik mengacu pada pertimbangan keamanan dan kemungkinan bisa membahayakan informan atau pelapornya.

Share

KRIMINALISASI PENGELOLA PENGADAAN

“Auditor dan aparat penegak hukum lebih condong menerima keterangan dari para ahli daripada keterangan pengguna atau pengawas lapangan.”
Di hadapan para kapolda dan kajati, medio Juli 2016, Presiden Jokowi berpesan agar tidak ada lagi kriminalisasi kebijakan dalam penegakan hukum.

Pada pertemuan di Istana Negara itu, Presiden juga mengingatkan lagi lima instruksi terkait dengan itu yang pernah dia sampaikan di Istana Bogor, Agustus 2015. Pertama, kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tidak bisa dipidanakan. Ketiga, potensi kerugian negara yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih diberi peluang 60 hari untuk dibuktikan kebenarannya. Keempat, potensi kerugian negara juga harus konkret, tidak mengada-ada. Kelima, kasus yang berjalan di kepolisian dan kejaksaan tidak boleh diekspose ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan.

Presiden juga menginstruksikan pemda untuk tidak ragu mengambil terobosan dalam pembangunan daerah. Bahkan jika setelah perintah itu masih terdapat kriminalisasi kebijakan, kapolda kapolres dan kajati-kejari akan dicopot. Perintah Presiden ini tampaknya akan menemui banyak hambatan di lapangan. Mengapa? Karena belum ada keselarasan cara pandang antara pelaku pengadaan barang jasa (PBJ), auditor, ahli, dan aparat penegak hukum (APH). Hal ini ditambah lagi dengan ketidakjelasan sikap atas batasan-batasan: pelanggaran andministrasi dan tindak pidana korupsi, keuangan negara atau bukan, kerugian negara, pihak yang harus bertanggung jawab, dan keuntungan penyedia yang wajar.

Dalam tataran teknis, misalnya pada kasus konstruksi, perbedaan pandangan tentang analisis harga satuan antara PBJ dan auditor berpotensi memunculkan konflik penghitungan kerugian negara (KN). Menurut PBJ, analisis harga satuan sekadar alat bantu penghitungan penawaran. Berbeda dari auditor, sajian data pada analisis harga satuan berupa upah, bahan, dan alat bantu dinilai sebagai bahan audit. Auditor akan mengaudit sesuai dengan data yang disajikan, sedangkan PBJ akan berpatokan pada output kualitas dan kuantitas. Dengan begitu, apabila output sudah sesuai dengan penawaran, menurut pelaku PBJ, tidak ada masalah. Keterlibatan ahli yang kurang berkompeten pada penyelidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) audit jasa konstruksi menghasilkan laporan justifikasi yang bias. Akibat kekurangan pengalaman di lapangan, seorang ahli hanya menjustifikasi nilai KN dengan asumsi data mentah yang didapatkannya dari bangku kuliah.

Sementara itu, auditor dan APH lebih condong menerima keterangan dari para ahli daripada keterangan pengguna atau pengawas lapangan.
Pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, pekerjaan tambahan tidak boleh lebih dari 10% dari nilai kontrak awal. Dalam hal ini, seorang engineer tidak bisa menebak nilai pekerjaan secara tepat. Batasan 10% itu untuk mengalokasikan perkiraan rencana anggaran biaya (RAB) jika meleset di lapangan. Hanya, nilai 10% ini menjadi besar jika nilai proyek juga besar. Bila justifikasi seorang ahli menyatakan nilai proyek kurang dari kontrak, maka disimpulkan terjadi kerugian negara, walaupun dilihat dari persentase, nilai proyek dengan selisih sebesar itu masih kecil.

Pekerjaan Konstruksi Audit pekerjaan konstruksi mungkin menggunakan alat laboratorium lembaga pendidikan tinggi. Peralatan dengan merek dan tipe sama, tapi pemakai yang berbeda sangat mungkin menghasilkan data berbeda. Akibatnya, justifikasi pembenaran terhadap data yang dihasilkan alat ini akan menjadi sangat objektif tergantung pada siapa yang memakai data tersebut. Persoalan data akan sangat bias, jika dihubungkan dengan nilai kerugian negara atas sebuah pekerjaan konstruksi.

Dalam dunia perhubungan, segala kecelakaan diselesaikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Karena itu, tidak tertutup kemungkinan di dunia konstruksi dibentuk Komite Penyelidik Keselamatan Bangunan (KPKB) dengan tugas utama para penyelidiknya menjustifikasi spesifikasi teknis dan nilai bangunan pascakonstruksi. Anggota komite ini terdiri atas para ahli bangunan dari berbagai kalangan dan pemerhati bangunan, terutama yang sering berhubungan dengan audit, pemeriksaan forensik bangunan, dan laboratorium konstruksi. Penghitungan kerugian negara dalam kontrak jenis lump sum sampai kini belum jelas definisi dan batasannya.

Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan, pembayaran kontrak lump sumberdasarkan atas seluruh pekerjaan. Penentuan kisaran prestasi hasil pekerjaan bagi para pelaku PBJ menjadi masalah tersendiri, terlebih jika terjadi putus kontrak. Kontrak lump sum idealnya berdasarkan output. Tapi bila dilaksanakan audit ‘kacamata kuda’dengan data yang disampaikan itu nilai yang berbicara, maka perincian data bisa menjadi langkah awal adanya kerugian negara.

Berkaitan dengan keuntungan bagi penyedia, tidak ada satu pun kalimat dalam perpres itu yang menyatakan keuntungan penyedia dibatasi pada nilai 15%. Munculnya angka sakral ini hasil pemahaman yang salah dalam menyikapi pasal 66 tentang penetapan harga perkiraan sendiri (HPS). Pada pasal ini, HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Selanjutnya dijelaskan, ukuran wajar yang dimaksud dalam pekerjaan konstruksi 15%.

Pasal 11 menyebutkan, salah satu tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak. Sebagai ìdewa sapu jagatî, PPK bertanggung jawab pada seluruh permasalahan dalam pelaksanaan kontrak baik teknis, administrasi, keuangan, hukum, lingkungan kerja maupun masyarakat.

Tanpa bekal pengalaman, PPK yang bermodalkan sertifikat pengadaan barang jasa (PBJ) saja akan sangat riskan terjerat kasus korupsi bidang pengadaan. Walaupun pada realitasnya tidak ikut menikmati hasil, PPK dapat terjerat pasal ”ikut andil memperkaya orang lain”.

Untidar_herysuroso

Penulis: Hery Suroso, Wakil Rektor II Universitas Tidar Magelang

Share

20 Kesalahan Umum Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa (bagian 2)

November 1, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

11. Memakai pdf writer gratisan
Kebutuhan software pdf writer menjadi kebutuhan utama dalam proses pelelangan elektronik karena akan lebih baik semua dokumen penawaran yang akan diunggah ke eprocurement harus berformat pdf. Untuk itu pembuatan format file fdp yang baik akan sangat berpengaruh terhadap hasil proses penggunggahan.
Penggunaan pdf writer gratisan memang tidak menjadi masalah kalau menggunakan pdf writer gratisan yang”bersih” dan aman dari sponsor atau spam di dalam ya, namun bila penyedia salah memilih pdf writer gratisan yang banyak beredar di internet maka akan ada resiko diantaranya adalah: File jadi besar, muncul add atau iklan di dalamnya akan beresiko terhadap susah atau tidak sempurnanya pengunggahan (upload) file dokumen penawaran, serta penggunaan pdf writer gratisan akan memberikan citra tidak professional.

Read more

Share

20 Kesalahan Umum Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa (bagian 1)

November 1, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

1. Menjadi Penyedia Palugada
Pokja ULP (unit Layanan Pengadaan) lebih menyenangi penyedia yang memang bidang usaha utamanya (core bussiness) sesuai dengan barang/jasa yang akan diadakan, bukan penyedia yang menyatakan siap menyediakan apapun yang dibutuhkan alias “apa lu mau gua ada” atau terkenal dengan istilah perusahaan Palugada. Hal ini disebabkan karena bila menggunakan pengusaha palugada maka mereka hanya berperan sebagai calo yang akan menambah biaya (cost) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pemilihan Penyedia barang/jasa diarahkan untuk memperoleh penyedia langsung dari sumber pasokannya dengan tetap memperhatikan aturan main pemilihan, kebijakan dan prinsip pengadaan barang/jasa. Sehingga panitia dalam dokumen kualifikasi tentunya akan mencantumkan persyaratan kualifkasi yang bisa menggugurkan penyedia palugada tersebut. Penyedia tipe palugada mempunyai kelemahan dalam kualifikasinya karena tidak fokus dalam satu bidang/sub bidang barang/jasa tertentu, dan dari sisi harga tidak akan bisa bersaing dengan penyedia yang memang fokus/spesialis dalam menyediakan satu bidang/sub bidang barang/jasa.
Untuk itu sebaiknya penyedia Fokus pada bidang dan sub bidang yang memang menjadi core bussiness perusahaan agar dapat bersaing dengan maksimal, baik dari segi teknis dan harga yang ditawarkan. Peluang untuk menang tender akan lebih besar apabila penyedia mengikuti tender dalam kategori barang/jasa yang memang merupakan keahlian dari perusahaan

2. Tidak mengetahui dan menguasai aturan pengadaan
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang ini diatur dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggantikan keppres 80 tahun 2003. Perpres 54 tahun 2010 sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu perpres 35 tahun 2011 dan perpres 70 tahun 2012.  Untuk dapat memenangkan tender, seharusnya penyedia sedikit banyak mengerti tentang peraturan pengadaan yang diatur dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Mulai dari tata cara proses pemilihan penyedia secara umum sampai dengan apa saja yang harus dipersiapkan dalam pemasukan dokumen penawaran dan formulir isian kualifikasi. Masih sangat sedikit sekali penyedia yang benar-benar mengetahui apalagi benar benar menguasai aturan tentang pengadaan barang-jasa pemerintah. Seringkali tidak ada staf administrasi yang mengerti perpres 54 tahun 2010, sehingga isi dari dokumen penawaran hanya sekedar mengikuti kebiasaan saja atau hanya sekedar mengikuti format dokumen dari penyedia lain atau copy paste dari dokumen lama yang mungkin sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan pengadaan terbaru.
Kirim staf administrasi atau karyawan terutama yang bertugas pada bagian tender untuk mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah. Di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia sudah banyak lembaga pelatihan atau  event organiser khusus pengadaan barang/jasa terakreditasi LKPP yang secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Setelah mengikuti bimbingan teknis sekitar 5 (lima) hari dapat langsung mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai tanda hasil penguasaan materi pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengetahui aturan main pengadaan barang/jasa maka penyedia salah satunya akan lebih menguasai tentang bagaimana tata cara membuat penawaran yang baik dan benar dalam tender, sehingga tidak akan lagi banyak ditemukan kesalahan-kesalahan administrasi mendasar, diharapkan nantinya persaingan hanya terjadi pada penawaran harga saja, karena sudah tidak ditemukan lagi kesalahan-kesalahan dalam penawaran administrasi dan teknis sebagai dampak dari sudah banyaknya penyedia yang benar-benar mengerti tentang aturan pengadaan.
Read more

Share

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Angkatan Udara

September 25, 2014 by  
Filed under Bimbingan Teknis Pengadaan

Seharusnya saya ini yang di photo, tapi itulah yang namanya rejeki sudah ada yang mengatur ya, karena ada kesibukan lainnya di LKPP pada saat itu tawaran mengajar Pelatihan Pengadaan Barang/jasa untuk Angkatan Udara dari Bapak Letkol Dodo akhirnya didelegasikan kepada rekan saya sesama TOT LKPP yan sebangsa setanah air kota Bogor yaitu pak Ferry Firmansyah. Muncul deh photonya di google hehe. Selamat ya pa Ferry berita nya di muat di websitenya TNI Angkatan Udara… Mantap!Berikut adalah berita lengkapnya:

===== sumber : http://tni-au.mil.id/berita/panitia-sertifikasi-serahkan-cendera-mata-kepada-tot-lkpp ====

Letkol Kal Soetardodo Sihombing, S.E., (Pabandya Binkal Paban II/Bekal Slogau) sebagai Sekretaris I mewakili Asisten Logistik (Aslog) Marsekal Muda TNI Ida Bagus Anom M.,S.E., Kamis (18/9), menyerahkan cendera mata kepada narasumber Tutorial Lembaga Keahlian Pengadaan Pemerintah (TOT LKPP) bapak Ferry Firmansyah, S.T.,M.M.. di Gedung Balai Prajurit Cendrawasih Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung pada acara Sosialisasi dan Sertifikasi Prepres 70 tahun 2012 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

ferry firmansyah tot lkpp

Hal tersebut dilakukan sebagai tanda terima kasih dari pihak panitia, yang dalam hal ini Staf Logistik Angkatan Udara (Slogau) kepada TOT LKPP yang telah bekerjasama untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dalam meyampaikan materi Perpres 70 tahun 2012 di Lanud Sulaiman.

Usai penyerahan cendera mata dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis dari pihak panitia kepada perwakilan peserta yang dalam hal ini diwakili oleh Kapten Sus Novita Cahya Ningrum.

Share

Pasal 64 – Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

August 26, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Bagian Keenam – Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 64

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas:
a. Dokumen Kualifikasi; dan
b. Dokumen Pemilihan.

(2) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas:
a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
b. formulir isian kualifikasi;
c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
d. lembar data kualifikasi;
e. Pakta Integritas; dan
f. tata cara evaluasi kualifikasi.

(3) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas:
a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa;
b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
c. syarat-syarat umum Kontrak;
d. syarat-syarat khusus Kontrak;
e. daftar kuantitas dan harga;
f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
g. bentuk surat penawaran;
h. rancangan Kontrak;
i. bentuk Jaminan; dan
j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

(4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:
a. rancangan SPK; atau
b. rancangan surat perjanjian termasuk:
1) syarat-syarat umum Kontrak;
2) syarat-syarat khusus Kontrak
3) spesifikasi teknis, KAK, dan/atau gambar
4) daftar kuantitas dan harga
5) Dokumen lainnya
c. HPS

Penjelasan Pasal 64
Ayat (1) – Huruf a – Dokumen Kualifikasi merupakan dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai dasar penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
Huruf b – Yang dimaksud dengan Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat ketentuan pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa.
Ayat (4) – angka 5 – Yang dimaksud dengan dokumen lainnya, antara lain Surat Jaminan, Berita Acara Addendum, Berita Acara Pemberian Penjelasan

Share

Next Page »