\n

Tugas Pejabat Pengadaan bukan hanya Negosiasi

September 20, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Tugas Pejabat Pengadaan

sing sabar we

Pada intinya sebenarnya pejabat pengadaan itu sama dengan pokja ULP, sama sama bertugas melakukan proses pemilihan penyedia. Pejabat Pengadaan melakukan pemilihan penyedia untuk proses  Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung sd nilai 200 juta dan ekatalog. Terkait luasan wewenang Pejabat Pengadaan berikut adalah pasal pasal dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yang mengatur hal tersebut, yaitu:

1.    Metode Pemilihan Penyedia yang menjadi kewenangan Pejabat Pengadaan.
Pasal 1 angka 9
Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchasing.

2.    Batasan nilai yang menjadi kewenangan Pejabat Pengadaan
Pasal 16
(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja36 ULP atau Pejabat Pengadaan.
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

3.    Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan
Tugas Pejabat Pengadaan SAMA DENGAN tugas Pokja ULP, tertera pada pasal 17 ayat 2, yang menyatukan tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP dengan Pejabat Pengadaan.

Pasal 17 Ayat 2
(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan meliputi:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi44 masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. khusus untuk Kelompok Kerja  ULP:

h. khusus Pejabat Pengadaan:
1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Pengadaan Langsung48 atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung50 untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Jadi terjawab sudah pertanyaan ; apa sih tugas dari Pejabat Pengadaan ini?
Lingkup tugas Pejabat Pengadaan seperti Pokja ULP yaitu MELAKUKAN PEMILIHAN PENYEDIA  dengan batasan nilai dan metode pada:
1.    Pengadaan Langsung.
2.    Penunjukan Langsung sd. 200 Juta
3.    E-Katalog

Nah sekarang bagaimana praktek di dunia nyata pengadaan? Ternyata sekarang ini ternyata Pejabat Pengadaan lebih sering menjadi negosiator dan perumus kontrak untuk di tanda tangan oleh PPK. Pemilihan Penyedia yang merupakan tugas pokok Pejabat Pengadaan malah seringkali dilakukan oleh User atau Pihak turunan dari Pengguna Anggaran atau bahkan PPK nya. Jadi tiba tiba entah darimana juntrungannya Pejabat Pengadaan disodori penyedia yang sudah di pilih oleh pihak lain (PPK, User atau turunan Pengguna Anggaran seperti kepala seksi, kabid atau lainnya) selanjutnya Pejabat Pengadaan disuruh melakukan negosiasi dan membuat kelengkapan administrasinya.

Melalui tulisan ini, mudah mudahan para pihak yang merasa terbiasa melakukan perbuatan ini, entah karena tidak mengerti, atau hanya sekedar mengikuti kebiasaan lama, atau merasa berkuasa karena punya anggaran, atau karena punya kekuasaan jabatan atau bahkan karena merasa pang pinter na sedunia ini, semoga dapat menyadari dan merubah kebiasaan tersebut, bahwasannya apabila akan melakukan pengadaan langsung, penunjukan langsung atau e-katalog dengan menggunakan pejabat pengadaan, maka silahkan PPK memberikan HPS, spek barang/jasa yang dibutuhkan, serta draft kontraknya kepada Pejabat Pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedianya. Kalau mau ikut melakukan pemilihan penyedia yang silahkan berkoordinasi dengan baik ke Pejabat Pengadaannya, bukan malah menelikung tugas mereka, ya namanya juga orang pintar ya minumnya tolak angin ya, jadi saja Pejabat Pengadaannya masuk angin ya, mending kalau ada pres ker, coba kalau tidak ada fresh care… tambah koordinasi jelek, tambah JP kurang… bisa sakit jiwa tuh.. haha lebay 🙂

Contoh:
–    Pengadaan langsung konstruksi, jangan ujug ujug menyodorkan CV atau perusahaan anu atau bahkan si A, si B yang akan dijadikan penyedia pelaksana konstruksi tanpa dilakukan proses pemilihan penyedia oleh pejabat pengadaan. Nih kang tolong dinegosiasi dan dibuatkan kontraknya ya buat CV.  Kabayan 🙂
–    Pengadaan Langsung Konsultan Perseorangan (terutama), entah kapan penilaiannya, entah kapan undangannya, entah kapan wawancaranya, ujug ujug saja, ini pa tolong di eksekusi ada pegawai baru untuk administrasi, kalau bisa harus besok ya mulai kerja… loh loh loh… 😉

Kalau memang belum mengerti pengadaan tolong baca dulu perpres nya ya, soalmya maklumlah Pejabat Pengadaan nya teu bodo bodo acan… ya wayah na jang… sing sabar we… kumaha deui atuh da… 🙂

Share

Pasal 63

August 26, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 63

Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/ Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada ULP/ Pejabat Pengadaan.

Share

Pasal 45 – Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 45

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

Share

Pasal 39 – Pengadaan Langsung

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 39
(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) , dengan ketentuan:
a. kebutuhan operasional K/L/D/I;
b. teknologi sederhana;
c. risiko kecil; dan/atau
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.
Read more

Share

Pengadaan Langsung

November 3, 2010 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Istilah Pengadaan Langsung baru diperkenalkan dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa. Pengadaan langsung dapat dilakukan untuk barang dan jasa yang daftar harganya sudah diketahui secara luas, contohnya harga sewa hotel, harga mobil, dan sewa kantor.

Pengadaan langsung digunakan untuk semua jenis pengadaan barang/jasa dengan melakukannya langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan cukup menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan untuk melakukan pengadaan terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengadaan Langsung dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
  2. teknologi sederhana;
  3. risiko kecil; dan/atau
  4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Metode pengadaan ini sebenarnya hampir sama dengan Metode Penunjukan Langsung pada peraturan sebelumnya (keppres 80) yang memperbolehkan melakukan pengadaan langsung terhadap satu penyedia untuk pekerjaan sederhana yang bernilai paling tinggi Rp. 50 juta. Dengan Peraturan terbaru Perpres 54 tahun 2010, aturan Penunjukan Langsung dimodifikasi dengan tidak memunculkan batasan nilai didalamnya, sehingga sebagai gantinya munculah isitlah Pengadaan Langsung.

Share