Persekongkolan Tender masih tinggi

April 8, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Selamat Ulang Tahun ya pa Ikak GP, semoga sehat dan bahagia selalu. Berikut adalah berita tentang beliau yang memberi materi dalam beberapa hari kemarin.

Pengadaan barang dan jasa banyak menuai kecurigaan. Pasalnya, meski ditegaskan peserta lelang terbuka untuk masyarakat umum, pada kenyataannya hanya segelintir perusahaan yang menjadi peserta lelang.

Sering kali, terdapat persengkokolan baik pihak penyeleksi, calon penyedia, dan pengawasan. Makanya disebut persengkongkolan vertikal dan horizontal.

Deputi Hukum dari penyelesaian sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Ikak G Petriastono, mengungkapkan, ada 300.000 perusahaan yang terdaftar. Meski ia tidak menampikkan di antara mereka melakukan persengkokolan.

“Kalau bukan persengkokolan, terjadi permainan di antara peserta lelang. Jika dihitung, 60 persen pengadaan tender berpotensi melakukan kecurangan,” jelas Ikak saat mengisi pelatihan in-deepth reporting Jurnalis, Hotel Ibis Arcadia, Jumat (7/4) hari ini.

IkakGP

Sumber: http://fajaronline.com/2017/04/07/lkpp-persengkokolan-tender-masih-tinggi

Share

Proyek Kompensasi DKI tidak di lelang

April 7, 2017 by  
Filed under Kasus Pengadaan, Pengadaan Barang Jasa

Banyak proyek kompensasi pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB) di Jakarta dikerjakan oleh kontraktor dengan penunjukan langsung.  Mekanisme ini berbeda dengan proyek senilai lebih dari Rp 200 juta yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah. Pelaksanaan proyek dari bujet daerah jenis ini harus melalui lelang.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Gamal Sinurat, menyatakan sejumlah proyek kompensasi yang nilainya bahkan mencapai ratusan miliar rupiah digarap lewat penunjukan langsung. “Proyek dikerjakan dengan penunjukan langsung karena ada batas waktu untuk menyerahkannya,” kata dia, Rabu 5 April 2017.

Gamal mengatakan, batas waktu penyerahan proyek kompensasi tertuang dalam perjanjian kerja sama.  Ia meyakinkan bahwa pengerjaan proyek kompensasi–meski tanpa lelang—tak dilakukan dengan asal menunjuk kontraktor. Sebab, kata dia, pengembang berisiko rugi jika tim penilai independen menyatakan penggarapan proyek itu tak sesuai dengan gambar teknis. “Jika itu terjadi, pengembang wajib menyerahkan kompensasi lagi. Itulah sebabnya, kami yakin mereka tak main-main,” kata Gamal.

Menurut Gamal, beberapa pengembang yang harus memberikan kompensasi juga melakukan lelang, tak asal tunjuk. Ia mencontohkan  proyek Simpang Susun Semanggi. Proyek itu merupakan kompensasi dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company. Proyek yang menelan dana Rp 369 miliar itu dikerjakan oleh kontraktor yang pemenang lelangnya adalah PT Wijaya Karya.

Perihal kompensasi KLB ini jadi pembahasan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono,  ketika bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Februari lalu. KPK mempertanyakan mekanisme kompensasi. “KPK ingin tahu sistemnya, ingin menyumbang pemikiran terbaik pada sistem pengawasannya,” kata Soni–sapaan Sumarsono.

Pertemuan Soni dengan pimpinan KPK berlangsung setelah DPRD Jakarta mendesak agar kompensasi  diwujudkan dalam bentuk kas dan masuk ke APBD. Alasannya, agar lebih transparan. Jika melalui APBD, Dewan bisa mengawasi penuh. “Ini biar lebih terbuka,” kata anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Syarif.

Soni, yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyatakan masih menimbang usul  DPRD itu. Yang pasti, Soni tak mempermasalahkan kompensasi berbentuk barang dalam tata kelola keuangan daerah. “Seperti dana corporate social responsibility (CSR), kan tidak dalam bentuk tunai,” ujar dia.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Prabowo, juga tak mempersoalkan proyek kompensasi tidak dilelang. Dengan catatan, proyek itu mesti diaudit dan dinilai oleh tim penilai sesuai dengan Rencana Anggaran Bangunan. “Yang penting akuntabel,” kata Agus.

Agus menyatakan proyek kompensasi justru patut diapresiasi karena merupakan terobosan.  Mekanisme ini, kata dia, juga diterapkan di negara lain, seperti Amerika dan Jepang. Sebaliknya, kata dia, jika kompensasi dalam bentuk uang sehingga masuk APBD, prosesnya akan lama. “Sekarang ini harus serba cepat,” ujarnya.

 

Sumber: https://www.tempo.co/read/fokus/2017/04/06/3477/proyek-kompensasi-dki-jakarta-bebas-tak-dilelang

Share

Era Digital Pengadaan Barang Pemerintah

January 31, 2017 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Guna mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan yang lebih efisien, inovatif dan berintegrasi, sebuah situs hadir bernama Axiqoe.com.

Situs e-commerce ini dimiliki PTAstragraphia Xprins Indonesia (AXI) resmi menjadi penyedia E-Katalog LKPP. Dengan terverifikasi-nya AXIQoe.com di E-Katalog LKPP, pengadaan barang mulai dari pemerintah pusat hingga daerah yang dilakukan secara berkala. Read more

Share

Pengadaan Barang lewat Elektronik Akan Hemat Belanja Pemerintah 20%

January 27, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menghemat belanja pemerintah hingga 20%. LPSE Kementerian Keuangan yang digunakan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) berpotensi menghemat Rp70 triliun dari total belanja Rp320 triliun.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar mengatakan, selama ini tingkat penyerapan anggaran belum optimal. Penyebabnya, kata dia, bisa bermacam-macam mulai dari enggan membelanjakan hingga takut terjerat masalah hukum.
Read more

Share

LKPP Rilis Aplikasi Direktori Penyedia Barang/Jasa

January 26, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Siaran Press LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merilis aplikasi berbasis web yang berisi informasi tentang data umum penyedia barang/jasa di seluruh Indonesia “Vendor Directory”.

Gusmelinda LKPPDirektur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Gusmelinda Rahmi mengatakan, aplikasi ini dikembangkan sebagai media promosi bagi penyedia barang/jasa untuk memperkenalkan bidang usahanya, baik perseorangan ataupun badan usaha. Read more

Share

Energi untuk Mereformasi Pengadaan

January 26, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Millenium Challenge Account-Indonesia menyerahkan sertifikat pelatihan keahlian pengadaan tingkat mahir kepada 90 perwakilan ULP permanen yang terpilih dalam Program Percontohan Proyek Modernisasi Pengadaan, Jumat (20/01) di Bogor.

Sertifikat pelatihan ini diserahterimakan setelah mereka dinyatakan lulus dalam program pelatihan yang diadakan selama 15 pekan. Dalam pelatihan itu, para peserta mempelajari 18 modul pelatihan yang mencakup perencanaan pengadaan, penerimaan dan evaluasi lelang, pengelolaan dokumentasi pengadaan dan berkas kontrak, kontrak katalog, sistem informasi manajemen pengadaan, penghitungan perkiraan biaya, hingga penerapan dan pengelolaan kontrak.

Read more

Share

Jenis Kontrak Pengadaan

Penjelasan lengkap tentang jenis kontrak dapat di lihat pada pasal 50 dan pasal 51 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat dari beberapa sudut pandang
a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
Read more

Share

Next Page »