E-KATALOG: PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN INOVASI

August 26, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Dilihat dari jumlah dan variannya, produk-produk di e-katalog mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pertama kali diperkenalkan tahun 2012 dengan hanya memuat puluhan produk kendaraan bermotor roda empat, kini jumlahnya melebihi 60 ribu produk dengan nilai transaksi lebih dari 76 triliun. Angka ini dipercaya akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan belanja pemerintah seiring perkembangannya, sejumlah tantangan dihadapi oleh LKPP.

emin lkppTerbatasnya sumber daya manusia untuk memproses katalog serta isu miring mengenai matinya usaha kecil dihadapi dengan bijak. Sejumlah langkah diambil, di antaranya adalah mendesentralisasikan proses katalog, melakukan pembaruan sistem serta menyaring penyedia yang tepat, termasuk menjaring UMKM untuk masuk dalam sistem katalog daerah. Berikut ini adalah kutipan wawancara majalah KREDIBEL dengan Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan, katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Read more

Share

Pentingnya Pembentukan Layanan PenyeLesaian sengketa PBJ oleh LKPP

August 26, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

“Adanya sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan sepertinya tak bisa dielakkan. Sering kali sengketa-sengketa tersebut cukup rumit dan membutuhkan waktu lama dalam penanganannya. Hal ini mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSPBJP).”
Read more

Share

Kasus Pengadaan masih mendominasi Modus KKN 2016

August 23, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Modus Operandi KKN di Sektor Pengadaan Barang/Jasa
Menempati urutan kedua dalam sumbangsih kasus korupsi di Indonesia, pengadaan barang/jasa dinilai masih jalan di tempat pascareformasi tahun 1998. Perubahan dari manual ke elektronik tidak serta-merta mampu menjadikan pengadaan barang/jasa terbebas dari penyakit akut bernama KKN yang menjangkit bangsa ini. KPK merilis kasus-kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2014 dan pengadaan barang/jasa menjadi runner up sebagai kasus terbanyak korupsi di Indonesia.

Read more

Share

Pejabat Daerah Takut Jadi Panitia Pengadaan

August 20, 2016 by  
Filed under Kasus Pengadaan

Memang sudah seharusnya takut ya, kenapa harus takut? karena:
– Masih adanya kriminalisasi terhadap kasus kasus pengadaan yang murni administratif selalu di bawa ke ranaha pidana.
– Proses pengadaan selalu diintervensi dengan kepentingan kepentingan politis.
– Pengadaan tidak dilakukan oleh ahlinya, pejabat jadi PPK hanya bermodal sertifikat keahlian dasar PBJ, apakah cukup ahli?
– Para pihak tidak menjunjunga tinggi prinsip dan etika pengadaan, bahkan mungkin tidak tahu apa itu prinsip dan etika pengadaan
– Para pembuat kebijakan tidak kompak menyelaraskan aturan aturan yang bersinggungan dengan pengadaan. Masing masing bergeming pada ego sektoral masing-masing yang berakibat pada terjadinya ekosistem pengadaan yang tidak sehat.
– Kesejahteraan para pelaku pengadaan kurang diperhatikan, jafung PBJ berapa honornya coba? pasti takut lah… takut tidak bisa “makan”.
– Pasti takut karena pembinaan terhadap penyedia masih lemah. di konstruksi coba berapa persen pemborong daerah yang bagus? di pengadaan barang, bagaimana pembinaan usaha kecilnya? di konsultan, bagaiamana nasib tenaga ahlinya? minta S2 dan S3 pegalaman 10 tahun apa ada? Jasa lainnya… hampir tidak tersentuh…
– Pembinaan Sumber Daya… berkutat pada belajar aturan aturan yang pada prakteknya terbentur dengan multitafsir dan multi dimensi dengan sektor lainnya, harusnya kuatkan di keilmuan pengadaannya terlebih dahulu.
– dll silahkan tambahkan di komentar di bawah ya…
takut
Contoh kasus:
Pejabat Daerah Takut Jadi Panitia Pengadaan
sumber: http://www.koran-jakarta.com/pejabat-daerah-takut-jadi-panitia-pengadaan/
anyaknya berita soal pejabat yang tersangkut korupsi, sedikit banyak mempengaruhi pembangunan di daerah. Sejumlah pejabat di daerah takut menjadi panitia pengadaan karena mereka tidak ingin nanti tersangkut masalah hukum.

“Banyak pejabat abdi negara yang takut jadi panitia pengadaan. Mereka takut masuk penjara, salah satunya karena memang berita gaduh yang terekspose di media menjadi kekhawatiran juga,” kata asisten bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng), Timbul Tamba, di Semarang Kamis (18/8).

Hal itu disampaikan Timbul pada diskusi bertema Penegakan Hukum Tanpa Kegaduhan yang digelar Forum Jurnalis Kejaksaan Tinggi (FJKT) Jateng. Dalam diskusi yang dikemas Nyoto Bareng Cak Sugeng dan sekaligus pengukuhan FJKT Jateng itu dibuka Wakil Kepala Kejati Jateng Sulijati. Hadir pembina FJKT, Asisten Bidang Intelijen Kejati Jateng, J Hendrik P. Menurut Timbul, berita yang berpotensi menimbulkan gaduh itu juga memengaruhi pembangunan di daerah.

Hal ini karena masih minimnya dana pembangunan infrastruktur terutama proyek strategis nasional. “Namun, kita punya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang mendampingi dalam proyek yang memang harus hati-hati dalam prosesnya mulai dari lelang supaya bisa sampai ke masyarakat,” kata Timbul.

Seperti diketahui, pemberitaan media massa terkait kasus hukum secara gencar dan masif dinilai dapat menimbulkan suatu kegaduhan. Presiden Jokowi pernah menekankan untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum tingkat penuntutan. Namun, tidak sedikit yang menganggap hal ini membatasi media, khususnya jurnalis dalam mendapatkan keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum.

Asas Kemanfaatan
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, Amir Machmud, menyebutkan kegaduhan itu terkadang diperlukan karena tanpa gaduh maka tidak ada pembelajaran, khususnya dalam mengawal penegakan hukum.

Dalam hal ini perlu ditekankan satu asas kemanfaatan bagi pembaca dengan mengedepankan rambu etis sebagai jurnalis. “Instruksi presiden bisa digarisbawahi sebagai jalan tengah.

Namun, jika kita menangkap ada muatan pesan secara berlebihan ini yang saya kira kita bisa memandang sebagai celah normatif,’’ ujar Amir dalam acara yang dihadiri berbagai elemen hukum mulai dari akademisi, advokat, notaris, hakim dan sejumlah komunitas pemerhati korupsi.

Dosen Fakultas Hukum Undip, Umi Rozah, menambahkan perlunya menghargai asas praduga tak bersalah dalam satu pemberitaan. Tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik mengacu pada pertimbangan keamanan dan kemungkinan bisa membahayakan informan atau pelapornya.

Share

Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

July 28, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

sarahsadiqaLKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyambut positif penerbitan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat kesehatan. Program percepatan yang melibatkan 9 kementerian dan 3 lembaga termasuk LKPP, ditujukan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri dan alat kesehatan dalam negeri.

Dalam menjalankan instruksi  itu, Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa  menuturkan, LKPP saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan—sebagai otoritas yang mengurusi  bidang kefarmasian dan alat kesehatan—dalam menetapkan arah kebijakan pengadaan di sektor kesehatan. Dalam usaha memenuhi kebutuhan obat nasional, misalnya, LKPP telah membantu mengkatalogkan obat, baik generic maupun nama dagang, sesuai dengan formularium dan RKO yang diusulkan Kemenkes. “Memang kewenangan itu adalah kewenangan Kementerian Kesehatan. Kami di LKPP sesuai dengan kapasitas kompetensi di (bidang)pengadaan. Jadi, kami akan men-support penuh di (bidang) pengadaannya,” ujar Sarah.

Read more

Share

Pengadaan Kapal Penangkap Ikan untuk Nelayan

July 19, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Tulisan dari Pak Ikak GP (http://ikakgp.blogspot.co.id/)

Sekilas, kegiatan ini terkesan seperti hanya membagi kapal penangkap ikan ke nelayan. Namun, saya melihat di balik gagasan ini ada semangat yang “out of the box”, yaitu membangun plasma industri perikanan laut (armada perikanan nasional). Membagi kapal ke nelayan akan menghasilkan proses produksi perikanan laut yang sangat besar bila dibarengi dengan pembangunan “value chain”nya.

Saya membayangkan, ada peluang seluruh kekuatan nelayan akan digerakkan secara masif untuk menangkap ikan secara berkelanjutan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Nelayan akan memperoleh penghasilan yang lebih baik secara berkesinambungan, terkontrol dan terfasilitasi. Penghasilan dari kekayaan laut tidak terpusat pada pengusaha-pengusaha besar pemilik kapal-kapal penangkap ikan, tetapi juga terdistribusi ke seluruh nelayan-nelayan kecil.
Read more

Share

Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran yang dibebankan pada Tahun Anggaran Berikutnya

February 4, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Berikut adalah contoh dari Daerah untuk menyikapi pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran berjalan, melalui Peraturan Kepala Daerah.

Menyikapi adanya beberapa pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum selesai sampai dengan akhit tahun ini. maka kami telah membuat Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya. Adapun point penting dalam Peraturan Bupati ini adalah :

  1. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan  adalah untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal sisa pekerjaan 20 % (dua puluh persen) dan akan selesai paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian.
  2. Addendum Kontrak hanya untuk mencantumkan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
  3. penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut kompensasi atas keterlambatan pembayaran  karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah akibat kesalahan penyedia barang/jasa.

PERATURAN BUPATI TENTANG SISA PEKERJAAN Tahun 2015  Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran Berikutnya.

husin

Sumber : http://husinansari.co.nr/

Share

Next Page »