Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Angkatan Udara

September 25, 2014 by  
Filed under Bimbingan Teknis Pengadaan

Seharusnya saya ini yang di photo, tapi itulah yang namanya rejeki sudah ada yang mengatur ya, karena ada kesibukan lainnya di LKPP pada saat itu tawaran mengajar Pelatihan Pengadaan Barang/jasa untuk Angkatan Udara dari Bapak Letkol Dodo akhirnya didelegasikan kepada rekan saya sesama TOT LKPP yan sebangsa setanah air kota Bogor yaitu pak Ferry Firmansyah. Muncul deh photonya di google hehe. Selamat ya pa Ferry berita nya di muat di websitenya TNI Angkatan Udara… Mantap!Berikut adalah berita lengkapnya:

===== sumber : http://tni-au.mil.id/berita/panitia-sertifikasi-serahkan-cendera-mata-kepada-tot-lkpp ====

Letkol Kal Soetardodo Sihombing, S.E., (Pabandya Binkal Paban II/Bekal Slogau) sebagai Sekretaris I mewakili Asisten Logistik (Aslog) Marsekal Muda TNI Ida Bagus Anom M.,S.E., Kamis (18/9), menyerahkan cendera mata kepada narasumber Tutorial Lembaga Keahlian Pengadaan Pemerintah (TOT LKPP) bapak Ferry Firmansyah, S.T.,M.M.. di Gedung Balai Prajurit Cendrawasih Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung pada acara Sosialisasi dan Sertifikasi Prepres 70 tahun 2012 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

ferry firmansyah tot lkpp

Hal tersebut dilakukan sebagai tanda terima kasih dari pihak panitia, yang dalam hal ini Staf Logistik Angkatan Udara (Slogau) kepada TOT LKPP yang telah bekerjasama untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dalam meyampaikan materi Perpres 70 tahun 2012 di Lanud Sulaiman.

Usai penyerahan cendera mata dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis dari pihak panitia kepada perwakilan peserta yang dalam hal ini diwakili oleh Kapten Sus Novita Cahya Ningrum.

Share

TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk LPP

September 25, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Pada tanggal 14 sd 19 September 2014 Direktorat Pelatihan Kompetensi LKPP menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih atau Training of Trainers (TOT) materi pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar. TOT kali ini ditujukan untuk mencetak pengajar pengadaan barang/jasa pemerintah dari stakeholder Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP). Peserta TOT PBJP ini sejumlah 25 orang dari LPP yang sudah terakreditasi A dan B. TOT diselenggarakan di ruang Ebony hotel Neo Jakarta.

Acara TOT dimulai pada hari Minggu siang (check in) dan kemudian mulai pre test pada sore harinya dan langsung di geber dengan materi Pilosofi Pengadaan dari pak Deden (Djamalludin Abubakar), baru pada dateng sudah langsung diberi materi yang mantap ya :) Selanjutnya pada hari berikutnya ada materi teknik mengajar dari pak Burhan, meteri Persiapan dari pak Hafidz dan materi Pelaksanaan Pengadaan oleh pa Sutan, plus saya yang jadi supersub yang menggantikan pak chani untuk materi pengantar pengadaan, semua pengajarnya berbobot dan mantap ya. Alhamdullillah pada acara TOT ini saya bisa menjadi supersub alias pengganti aka bumper untuk beberapa acara; jadi pengganti penyampaian laporan kegiatan, pengganti pengajar dan pemain yang pengganti penilai microfasilitating.
Read more

Share

Tim Transisi ‘Cium’ Kolusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

August 31, 2014 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Untuk mengefisiensikan anggaran negara dari ‘kebocoran-kebocoran’, Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menduga adanya pembengkakan dalam anggaran pengadaan dan jasa pemerintah.

Anggota Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan, praktik-praktik kolusi menjadi biang kerok pembengkakan anggaran pengadaan barang dan jasa tersebut.
Read more

Share

Pasal 87 – Perubahan Kontrak

August 27, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Bagian Kesebelas – Pelaksanaan Kontrak
Paragraf Pertama – Perubahan Kontrak

Pasal 87

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d. mengubah jadual pelaksanaan.

(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah .

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

(5) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Penjelasan Pasal 87 – Ayat (5)
Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK dan perubahan rekening penerima

Share

Pasal 61 – Jadual Paskakualifikasi

August 26, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 61

(1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:
a. penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;
e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;
f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:
1) waktu yang diperlukan; atau
2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;
g. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
h. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan , SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum ;
i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan
j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.

(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.

(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja .

(5) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

Share

Pasal 60 – Jadual Prakualifikasi

August 26, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 60

(1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:
a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
e. undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masa sanggahan;
f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan Pelelangan/Seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/Seleksi;
h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
i. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
j. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum;
k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum ; dan
l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.

(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.

(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.

(5) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

Penjelasan Pasal 60 – Ayat (1)
Huruf a – Pengumuman untuk PelelanganTerbatas harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Share

Pasal 11 – Pejabat Pembuat Komitmen

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Bagian Keempat – Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian ;
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Penjelasan Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a Angka 1 – Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir.
Huruf c – Pada tingkat SKPD, PPK menyetujui bukti pembelian atau/ Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA.
Ayat (2)
Huruf a Angka 1 – Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
Huruf b – Tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK.
Huruf c – Yang dimaksud dengan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis adalah tim atau tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.

Share

Next Page »