Ada apa dengan jasa konsultansi Indonesia?

Jasa konsultansi merupakan bidang pengadaan yang paling tertinggal dibandingkan bidang pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Hal ini disebabkan perlakuan pemerintah selama ini terhadap jasa konsultasi yang tidak pas atau bahkan merugikan keberadaannya.

Kata konsultansi berasal dari kata consultancy dengan akar kata kerja to consult yaitu meminta pendapat atau pemikiran seorang profesional (atau bagi sang ahli to give professional or expert advice). Dengan kata lain inti dari jasa konsultansi ada pada pemikiran atau olah pikir (brain-ware) sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 16 Perpres 70/2012. Read more

Share

Kerugian Negara dalam Pengadaan

March 8, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

MENDENGAR kata “kerugian negara”, para pejabat pemerintahan dan lembaga/badan yang didirikan dengan dana yang berasal dari APBN akan khawatir.
Kekhawatiran bersumber pada adanya kerugian negara yang diasosiasikan dengan korupsi dan kemungkinan masuk penjara.
Apakah kerugian negara selalu berkorelasi dengan korupsi?
Dalam perspektif hukum, ada empat jenis kerugian negara.
Pertama adalah kerugian negara yang diakibatkan hubungan yang bersifat perdata.
Ini terjadi karena negara mengadakan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa didasarkan pada perjanjian antara negara di satu sisi dan penyedia jasa di sisi lain. Dalam pengadaan barang dan jasa, bisa saja penyedia jasa cedera janji (wanprestasi) atau melakukan penipuan. Negara dirugikan dan muncullah kerugian negara.
Read more

Share

Pertanyaan seputar Perpres 4 tahun 2015

February 28, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Berikut adalah pertanyaan yang banyak muncul ke Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP terkait pelaksaan perpres 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Bagaimana kriteria keadaan kahar saat ini sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015? pembatasannya seperti apa?

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa kriteria Keadaan Kahar tidak lagi bersifat limitatif.
Definisi Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dantidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan Kahar dinyatakan oleh para pihak dengan didukung justifikasi data dan dokumen yang benar dan riil sesuai fakta.
Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa:
Pada pekerjaan pembangunan gedung, pihak Kontraktor tidak dapat masuk ke area lokasi pekerjaan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena terjadi hujan terus menerus selama dua minggu dan menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan.
Pihak Kontraktor memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar

Read more

Share

Bantuan Hukum kepada Personil Pegadaan

February 28, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 ada perintah untuk memberikan bantuan hukum kepada para personil pengadaan yang tersangkut masalah hukum. Apa dan bagaimana bentuk bantuan hukumnya?

Jawabannya adalah:

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 ayat (3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pelayanan hukum berupa pendampingan hukum oleh Biro Hukum K/L/D/I  kepada para personil pengadaan. Pelayanan hukum dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara diberikan hingga putusan pengadilan. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.

Pertanyaan selanjutnya:

Apakah pendampingan hukum bisa dilakukan oleh pengacara/advokat? Bagaimana mekanismenya?

dan ini jawabannya:

Pendampingan hukum oleh pengacara/advokat dapat dilakukan sepanjang telah dianggarkan dalam DIPA/DPA. Penganggaran dengan melihat dan menyesuaikan harga pasar pengacara/advokat sehingga diperoleh pengacara/advokat yang berkualitas. Pembayaran jasa pengacara/advokat dilakukan di muka sebagaimana proses bisnis jasa penasehat hukum.
Pemilihan pengacara/advokat dengan nilai pengadaan paling tinggi Rp50.000.000,00 dilakukan dengan pengadaaan langsung. Nilai pengadaan paling tinggi Rp200.000.000,00 dilakukan dengan Seleksi Sederhana. Nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 dilakukan dengan Seleksi Umum.

Share

Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010

December 5, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sudah keduluan sama pa Rahfan nulisnya, jadi ya di copy paste aja deh tulisannya ya, sama saja kok kalaupun saya buat tulisan baru :) yang penting tidak melanggar etika dan tidak ada yang merasa tidak enak aja ya… :) so inilah perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang sedikit revisi atau Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang isinya hanya menambah satu klausul tentang Penunjukan Langsung untuk benih dan pupuk.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kembali mengalami perubahan. Kali ini merupakan perubahan ketiga setelah sebelumnya dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Read more

Share

Jokowi ingin revesi perpres agar pengadaan barang/jasa lebih ringkas

December 4, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Presiden RI Joko Widodo memandang perlu merevisi peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah supaya prosesnya lebih efisien, ringkas, dan tetap akuntabel.

“Presiden menginginkan pengadaan barang dan jasa lebih ringkas,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis siang, usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo.
Read more

Share

20 Kesalahan Umum Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa (bagian 2)

November 1, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

11. Memakai pdf writer gratisan
Kebutuhan software pdf writer menjadi kebutuhan utama dalam proses pelelangan elektronik karena akan lebih baik semua dokumen penawaran yang akan diunggah ke eprocurement harus berformat pdf. Untuk itu pembuatan format file fdp yang baik akan sangat berpengaruh terhadap hasil proses penggunggahan.
Penggunaan pdf writer gratisan memang tidak menjadi masalah kalau menggunakan pdf writer gratisan yang”bersih” dan aman dari sponsor atau spam di dalam ya, namun bila penyedia salah memilih pdf writer gratisan yang banyak beredar di internet maka akan ada resiko diantaranya adalah: File jadi besar, muncul add atau iklan di dalamnya akan beresiko terhadap susah atau tidak sempurnanya pengunggahan (upload) file dokumen penawaran, serta penggunaan pdf writer gratisan akan memberikan citra tidak professional.

Read more

Share

Next Page »