Jenis Kontrak Pengadaan

Penjelasan lengkap tentang jenis kontrak dapat di lihat pada pasal 50 dan pasal 51 perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat dari beberapa sudut pandang
a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
Read more

Share

Ancaman Pembunuhan untuk Risma saat terapkan E-Procurement

September 29, 2016 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Walikota sekaliber ibu Risma saja diancam mau dibunuh… apalagi hanya sekerdar staf PNS dengan kaliber milimeter sebagai Pokja ULP, bisa diancam dibunuh berulang ulang 🙂

==============

Risma Pernah Diancam Dibunuh saat Ingin Terapkan e-Procurement

Perjalanan Surabaya menerapkan e-procurement ternyata tak mudah. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bahkan pernah diancam dibunuh karena ingin menerapkan sistem berbasis online ini.

“Ada saja ancamannya waktu itu,” ujar Risma dalam sambutannya saat Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Implementasi e-Government Pemerintah Kota Surabaya dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Balai Kota Surabaya, Rabu (28/9/2016).
Read more

Share

Ayooklik.com lounching di Palembang

September 27, 2016 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Kurang Promosi ini ayoooklik.com (tig kali ya huruf “o” nya), terbukti di mesin pencari google berita ini di halaman pertama hanya satu satu link saja yang berisi tentang berita lounching ayooklik di palembang. Kalau diperlukan heldi.net siap bantu ya, silahkan kontak2 saja ya 🙂 biar lebih sukses dari pendahulu e-katalog seperti bhinneka ya… aamiin….

Berikut berita tentang lounching ayoooklik.com di Palembang.

==========================

Launching Ayooklik.com Palembang, Online Shop E-Katalog LKPP

Ayooklik.com adalah sebuah online store yang berdiri dan berkembang di bawah naungan PT Air Mas Perkasa.

Dengan motto “your shopping destination” menghadirkan sebuah online store yang memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan profesional.

Untuk semakin memperkenalkan online shop ini, Ayooklik.com menggelar launching di The Daira Hotel Palembang, Kamis (22/9/2016).

Ayooklik.com merupakan online shop yang menggarap beberapa target, baik retail (B to C Business to Consumer), Korporasi (B to B – Business to Business) dan juga Goverment (B to G – Business to Goverment).

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, saat ini telah diadopsi sistem e-katalog.

Sistem tersebut diyakini dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintahan karena harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah melalui verifikasi oleh tim Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).

LKPP optimis e-katalog akan menjadi instrumen yang dapat menciptakan keterbukaan dan persaingan sehat.

Dimana melalui e-katalog, instansi pemerintah tinggal membeli barang-barang yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender yang biasanya panjang dan lama.

Sumber: http://palembang.tribunnews.com/2016/09/22/launching-ayooklikcom-palembang-online-shop-e-katalog-lkpp

Share

Bhinneka.com dan LKPP sosialisasi e-katalog

September 8, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Bhinneka.com bersama LKPP bekerja sama sosialisasi tentang e-katalog, solusi yang mantap untuk bekerja sama dengan swasta pada musim pemotongan anggaran sekarang ini. Bisa jalan jalan keliling Indonesia sambil sosialisasi melalui kerjasama dengan swasta. LKPP untung, Bhinneka untung, dan tentunya para stakeholder pengadaan juga sangat diuntungkan dengan kegiatan ini. Mantap bu programnya…  ajak ajak heldi.net donk lagi sepi nih situasi di lt. 4  hehehe 🙂 Manokwari, Papua Barat, Ambon, Palu, Balikpapan… asyiiikkk…

Berikut adalah kumpulan beritanya:

bhinnekacomManokwari, 25 Agustus 2016
Bhinneka.Com bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP. Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, “e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.  Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Satker hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui website https://e-katalog.lkpp.go.id/. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog tidak ada batasan nilai pembelian.”

“Barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP harga dan spesifikasinya terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia,” lanjut Agus.

Kepala LKPP pun optimis  dengan banyaknya pilihan produk, pemerintah dapat memilih, dan  menentukan pembelian  produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung”, kata Agus kembali.
Peserta Sosialisasi e-katalog LKPP di Manokwari, Prov. Papua Barat
Peserta Sosialisasi e-katalog LKPP di Manokwari, Prov. Papua Barat

“Bhinneka.Com sebagai pelopor penyedia online shop terverifikasi di LKPP berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog. Bhinneka.Com berkomitmen untuk dapat membantu proses revolusi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel. Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan”, ungkap Heriyadi Janwar selaku Corporate VP dari Bhinneka.Com.

Agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka.Com dalam keberadaannya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka.Com memberikan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan service. Dalam acara ini pula didukung oleh beberapa brand principal yang telah lama bekerja sama dengan Bhinneka.Com, yaitu Intel, HP, dan Lenovo. Ketiga brand principal tersebut turut memberikan informasi mengenai product knowledge kepada instansi-instansi pemerintah, yang nantinya akan mereka beli di Bhinneka.Com.

Peran agregator online shop Bhinneka.Com ke dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya dapat mempercepat akselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah. Hingga saat ini terdapat lebih dari 31.000 produk Bhinneka.Com yang tayang di e-katalog LKPP. Produk-produk tersebut, antara lain Computer (Desktop & Notebook), Servers, Office Equipment, Camera, Gadget, Peripheral, TV, dan masih banyak lagi.

Hal seperti inilah dapat mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga pada akhirnya menjadikan Bhinneka.Com sebagai investasi terbaik untuk belanja pemerintah.
==================

31 Agustus 2016 – Ambon, Tribun-Maluku.com : Bhinneka.Com bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Maluku.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom Swiss-Bel Hotel Ambon, Rabu (31/8)  ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP.  Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Ambon dan Provinsi Maluku.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien.

Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Satker hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui website https://e-katalog.lkpp.go.id/. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog tidak ada batasan nilai pembelian.

“Barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP harga dan spesifikasinya terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia,” lanjut Agus.

Kepala LKPP pun optimis  dengan banyaknya pilihan produk, pemerintah dapat memilih, dan  menentukan pembelian  produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung”, kata Agus kembali.

Terpisah Corporate VP Bhinneka.com, Heriyadi Janwar mengatakan Bhinneka.Com sebagai pelopor penyedia online shop terverifikasi di LKPP, berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.

Bhinneka.Com berkomitmen untuk dapat membantu proses revolusi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel.

“Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan”, ungkap  Heriyadi.

Agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka.Com dalam keberadaanya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka.Com memberikan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan service.

Dalam acara ini pula didukung oleh beberapa brand principal yang telah lama bekerja sama dengan Bhinneka.Com, yaitu Intel dan HP. Kedua brand principal tersebut turut memberikan informasi mengenai product knowledge kepada instansi-instansi pemerintah, yang nantinya akan mereka beli di Bhinneka.Com.

Peran agregator online shop Bhinneka.Com ke dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya dapat mempercepat akselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah.

Hingga saat ini terdapat lebih dari 31.000 produk Bhinneka.Com yang tayang di e-katalog LKPP. Produk-produk tersebut, antara lain Computer (Desktop & Notebook), Servers, Office Equipment, Camera, Gadget, Peripheral, TV, dan masih banyak lagi.

Hal seperti inilah dapat mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga pada akhirnya menjadikan Bhinneka.Com sebagai investasi terbaik untuk belanja pemerintah.

Untuk diketahui Bhinneka.Com adalah pelopor e-Commerce Indonesia dan pemimpin pasar lokal untuk kategori produk 3C: Computer, Communication Technology & Consumer Electronics.

Selain channel online, Bhinneka.Com juga memiliki jaringan store offline sejak tahun 2004. Perusahaan menjalankan servisnya sendiri untuk memberikan layanan purnajual terbaik. Didirikan di Indonesia, Bhinneka.Com hanya menjual produk-produk original dan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen nusantara.

Sementara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

LKPP dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi enam kedeputian. Lembaga ini memiliki tugas untuk mereformasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
===================
2 September 2016 – Palu
Bhinneka.Com bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema“Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog”di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom Swiss-Bel Hotel Silae Palu ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP.

Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Melalui e-katalog, pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah.

“Satker hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui websitehttps://e-katalog.lkpp.go.id/. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog tidak ada batasan nilai pembelian,” kata Agus Prabowo.

“Barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP harga dan spesifikasinya terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia,” lanjut Agus.

Kepala LKPP pun optimis  dengan banyaknya pilihan produk, pemerintah dapat memilih, dan  menentukan pembelian  produk sesuai dengan kebutuhannya.

Balikpapan, 6 September 2016 – Bhinneka.Com bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi yang bertema “Sosialisasi e-katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui e-katalog” di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom The New Benakutai Hotel ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP. Acara ini dihadiri sekitar 200 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Ketua ULP, dan LPSE di sekitar kota Balikpapan dan Provinsi Kal-Tim.

“E-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka dan efisien. Melalui e-katalog, pembelian barang dan jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Satker hanya tinggal melakukan login dan melakukan pembelian melalui website https://e-katalog.lkpp.go.id/. Tidak seperti mekanisme pengadaan melalui tender, pembelian melalui e-katalog tidak ada batasan nilai pembelian,” ujar Kepala LKPP Agus Prabowo di Balikpapan, Selasa (6/9).

Barang dan jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP dikatakan Agus, harga dan spesifikasinya terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia.

Agus optimistis dengan banyaknya pilihan produk, pemerintah dapat memilih, dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung”, kata Agus kembali.

Sementara itu Heriyadi Janwar selaku Corporate VP dari Bhinneka.Com mengatakan Bhinneka.Com sebagai pelopor penyedia online shop terverifikasi di LKPP berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog. Bhinneka.Com berkomitmen untuk dapat membantu proses revolusi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel.

:Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan”, ungkap Heriyadi.

Agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka.Com dalam keberadaanya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka.Com memberikan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan service.

Apalagi, informasi spesifikasi, harga, dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) ini meng-create pasar dan harus terbuka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Dengan demikian publik bisa mengawasi langsung”, kata Agus kembali.

Sementara itu, Heriyadi Janwar selaku Corporate VP dari Bhinneka.Com mengatakan Bhinneka.Com sebagai pelopor penyedia online shop terverifikasi di LKPP berperan aktif untuk melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.

Bhinneka.Com berkomitmen untuk dapat membantu proses revolusi cara belanja pemerintah termasuk pengadaan badan usaha menjadi lebih akuntabel.

“Selain itu, setiap harga produk sudah termasuk pajak sehingga menjamin akuntabilitas serta menghemat pengeluaran rutin pemerintahan,” tuturnya.

Agenda sosialisasi ini dimanfaatkan lebih lanjut oleh Bhinneka.Com dalam keberadaanya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah. Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek, Bhinneka.Com memberikan produk yang lengkap, harga khusus untuk produk dalam e-katalog, jaminan garansi, dan service.

Dalam acara ini pula didukung oleh brand principal yang telah lama bekerja sama dengan Bhinneka.Com, yaitu HP. Brand principal tersebut turut memberikan informasi mengenai product knowledge kepada instansi-instansi pemerintah, yang nantinya akan mereka beli di Bhinneka.Com.

Peran agregator online shop Bhinneka.Com ke dalam sistem e-katalog LKPP dipercaya dapat mempercepat akselerasi katalogisasi produk yang akan dibeli oleh pemerintah.

Hingga saat ini terdapat lebih dari 31.000 produk Bhinneka.Com yang tayang di e-katalog LKPP. Produk-produk tersebut,antara lain Computer (Desktop & Notebook), Servers, Office Equipment, Camera, Gadget, Peripheral, TV, dan masih banyak lagi.

Hal seperti inilah dapat mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa.

Sehingga pada akhirnya menjadikan Bhinneka.Com sebagai investasi terbaik untuk belanja pemerintah.

================
Ambon – 1 September 2016
SKPD di Maluku Belum Paham Manfaat E-Katalog LKPP

Ambon  – Hampir sebagian besar Satuan Perangkat Kerja Daerah di Maluku terutama di Pemkot Ambon belum memahami secara baik manfaat dari penggunaan e-katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Padahal e-katalog ini merupakan satu sistem yang mempermudah serta menguntungkan pemda khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa. E-katalog ini meru­-pakan kerjasama antara LKPP de­-ngan Bhineka.com selaku penyedia.

“E-catalog LKPP ini sangat permudah kita, seharusnya dimanfaatkan. Disamping harganya murah juga sangat mengutamakan asas keterbukaan, sehingga tidak bisa ada yang korupsi,” jelas Karo Administrasi Pembangunan, Pemprov Maluku, Abdul Manaf Tuasikal kepada wartawan disela-sela Sosialisasi e-katalog yang berlangsung di Swissbell Hotel, Rabu (31/8).

Berdasarkan pengalaman, kata Tuasikal, kasus korupsi yang terjadi paling banyak adalah tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga melalui e-katalog LKPP ini sudah tidak ada lagi instansi atau oknum-oknum tertentu yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, dalam sambutan­nya saat membuka kegiatan tersebut, Tuasikal mengatakan, pengadaan merupakan salah satu fungsi penting pada organisasi pemerintah, namun hingga saat ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

“Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa sangat rawan terhadap terjadinya penyimpangan prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, tambah Tuasikal, LKPP sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem informasi elektronik atau e-katalog yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan pengadaan yang transparan, karena harga yang termuat dalam e-katalog lebih murah dan efisien.

Sementara itu, Sales Manager Bhineka.com Indra Nugraha menambahkan, e-katalog LKPP ini telah bekerja sama dengan perusahaan ini sejak Januari  2015. Namun sosialisasinya baru bisa dilakukan di tahun ini.

“Kontrak kita akan berakhir 31 Desember 2017, dan itu masih lama, sehingga kita masih punya waktu untuk lakukan sosialisasi yang juga bermanfaat untuk menunjang pengetahuan pemda mengenai manfaat pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog LKPP,” jelasnya.

Terkait dengan berbagai masukan sistem ini yang masih bekerja lambat, menurut Nugraha, hingga saat ini Bhinneka.com terus berkomunikasi dengan LKPP dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan demi kenyamanan para konsumen.(S-43)

Share

Mengulas Korea On-line E-Procurement System (Koneps) di Korea Selatan

Kemajuan suatu negara tercermin dari pesatnya perkembangan pembangunan di segala sektor. Tentu saja hal tersebut akan melibatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai penunjangnya. Pembentukan sistem yang efisien menjadi hal yang sangat krusial sehingga inovasi serta strategi pun dibentuk demi kelancaran aktivitas pengadaan. Salah satu sistem yang dibentuk adalah e-Procurement yang bukan hanya telah diterapkan secara konsisten di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan. Read more

Share

E-KATALOG: PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN INOVASI

August 26, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Dilihat dari jumlah dan variannya, produk-produk di e-katalog mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pertama kali diperkenalkan tahun 2012 dengan hanya memuat puluhan produk kendaraan bermotor roda empat, kini jumlahnya melebihi 60 ribu produk dengan nilai transaksi lebih dari 76 triliun. Angka ini dipercaya akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan belanja pemerintah seiring perkembangannya, sejumlah tantangan dihadapi oleh LKPP.

emin lkppTerbatasnya sumber daya manusia untuk memproses katalog serta isu miring mengenai matinya usaha kecil dihadapi dengan bijak. Sejumlah langkah diambil, di antaranya adalah mendesentralisasikan proses katalog, melakukan pembaruan sistem serta menyaring penyedia yang tepat, termasuk menjaring UMKM untuk masuk dalam sistem katalog daerah. Berikut ini adalah kutipan wawancara majalah KREDIBEL dengan Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan, katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Read more

Share

Pentingnya Pembentukan Layanan PenyeLesaian sengketa PBJ oleh LKPP

August 26, 2016 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

“Adanya sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan sepertinya tak bisa dielakkan. Sering kali sengketa-sengketa tersebut cukup rumit dan membutuhkan waktu lama dalam penanganannya. Hal ini mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSPBJP).”
Read more

Share

Next Page »