Konversi Sertifikat Keahlian Pengadaan berakhir 30 Juni 2014

LKPP hanya akan menerima konversi dari sertifikat kategori L2, L4 dan L5 sampai dengan 30 Juni 2014. Untuk selanjutnya LKPP melalui direktorat sertifikasi Profesi hanya akan menerima Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan.

Berikut adalah detail peraturan perka lkpp no. 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(PBJP)


Batas Konversi Sertifikat
Sesuai Peraturan Kepala LKPP No 9 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(PBJP)
Pasal 41:
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/LKPP
dengan kategori L2, L4, dan L5 yang telah habis masa berlakunya dapat dikonversi menjadi Sertifikat.
(2) Permohonan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh LKPP paling lambat pada tanggal 30 Juni 2014.
(3) Persyaratan mengenai konversi untuk Sertifikat kategori L2, dengan ketentuan:
surat permohonan konversi ditujukan kepada Deputi Bidang PPSDM u.p Direktur Sertifikasi Profesi secara kolektif oleh Pimpinan K/L/D/I paling rendah setingkat Pejabat Eselon II/Kepala Kantor;
melampirkan Surat Keterangan masih aktif bertugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi paling rendah setingkat Pejabat Eselon II/Kepala Kantor;
melampirkan salinan Sertifikat;
melampirkan salinan sertifikat pelatihan atau bukti keikutsertaan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya; dan
mengisi formulir biodata pemegang Sertifikat.
(4) Persyaratan mengenai konversi untuk Sertifikat kategori L4 dan L5, dengan ketentuan:
surat permohonan konversi ditujukan kepada Deputi Bidang PPSDM u.p Direktur Sertifikasi Profesi secara kolektif oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi paling rendah setingkat Pejabat Eselon II/Kepala Kantor;
melampirkan Surat Keterangan masih aktif bertugas di bidang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi paling rendah setingkat Pejabat Eselon II/Kepala Kantor;
melampirkan salinan Sertifikat; dan
mengisi formulir biodata pemegang Sertifikat.
(5) Sertifikat untuk kategori L4 dan L5 yang masih berlaku tetap dapat digunakan.

Pengajuan (surat dan persyaratan dokumen) paling lambat diterima LKPP tanggal 30 Juni 2014.
Untuk selanjutnya kami hanya melayani perpanjangan sertifikat bagi pemilik sertifikat yang telah habis masa berlakunya

Share

Surveilan ULP

May 17, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Surveilance ke bangka belitung

Pada hari jumat tanggal 16 mei 2014 saya dengan pa adril melaksanakan tugas melakukan surveilan ke ULP propinsi kepulauan Banka Belitung. Berangkat hari Kamis siang yang juga merupakan hari libur nasional, jadi ya kita anggap sekalian liburan saja ya acara ini, sehingga selain formulir formulir assesi dan assesor, dibawa juga kaca mata renang dan snokle untuk berenang di laut atau hotel tempat menginap :) tapi kalau kaki katak sih tidak dibawa karena terlalu besar ya…

Kembali ke acara surveilan, dijadualkan pagi hari dilakukan tes tertulis, yang kemudian dilanjut dengan acara tes lisan bagi yang sudah selesai tes tertulis. Sesuai dengan tujuan kegiatan surveilan yaitu memastikan kompetensi pemegang sertifikat selama masa kepemilikan sertifikat, serta memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk menjaga mutunya tersebut, maka dari dua tes inilah dapat dideteksi bagaimana kompetensi dari para anggota pokja ulp sekarang.

Dasar hukumnya ada dalam Perka Sertifikasi nomer 8 tahun 2010 atau yang terbaru juga ada dalam Perka LKPP nomer 9 Tahun 2014 tentang Sertifikasi juga termasuk pula dalam ISO 9001 dan Pedoman BNSP dimana didalamnya dinyatakan bahwa LKPP harus menjamin mutu pemilik sertifikat akan kompetensinya.

Intinya dari kegiatan surveilan ini pemegang sertifikat diharapkan dapat :
– Mengetahui/memperoleh masukan untuk meningkatkan kompetensinya
– memenuhi kewajiban lapor diri (logbook) yang bisa dilakukan melalui lapor langsung melalui website LKPP maupun onsite surveilan yang dilakukan saat ini
– Dapat menjadi dasar pertimbangan untuk memperpanjang sertifikat.

So bagaimana hasil ya? Karena ada pakta integritas yang menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang diperoleh dari acara ini maka mohon maaf hasilnya tidak dapat di publish ya… Intinya yang penting bisa tetap sehat dengan berenang dan jalan jalan keliling nusantara ya alhamdullilah :)

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Share

Download Buku Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010

May 15, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

 

Download buku konsolidasi Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya; Perpres 35/2011 dan perpres 70/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dijamin lebih mantap! lebih epektip dan episien, karena yang ditandai hanya bagian kata per kata perubahannya saja, karena penjelasannya langsung di bawah pasal pasalnya.
Tanpa basa basi, tanpa banyak omong, tanpa banyak promosi ngejar JP, tanpa sikut kiri sikut kanan, tanpa banyak gaya, tanpa jilat atas jilat bawah, yang penting jangan lupa kunjungi iklannya ya… :) silahkan download gratis!


Format Word

Buku Konsolidasi Perpres 54 dan perubahannya by Heldi

Format .rar

konsolidasi by Heldi

GRATIS, silahkan dicetak atau diprint sendiri ya, mau satu buku atau untuk diperbanyak silahkan saja (untuk bimtek sudah bipakai di beberapa badiklat pemerintah dan LPP swasta), LEBIH MURAH daripada beli buku hardcopy, cukup di print sekali masukan ke tukang photocopi untuk di copy dan dijilid… paling hanya rp.10 ribuan per buku (90 halaman) dan apabila (semoga) berkenan dengan tetap mencantumkan alamat blog ini www.heldi.net (nah ini baru promosi) :)

Terima kasih atas ladang amalnya :)

Share

Bimtek di Banda Aceh

May 15, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Untuk para pencinta pengadaan di Aceh dan sekitarnya, apabila memerlukan bimbingan teknis baik untuk tingkat dasar dengan sertifikat keahlian pengadaan atau tingkat menengah dengan materi penyusunan spesifikasi teknis, hps, dokumen pengadaan dan evaluasi dokumen penawaran, serta manajemen kontrak, silahkan dapat kontak ke bapak razak dari universitas malikussaleh di nomor 085297502743 atau 0811675202.
Tanggal 10 sd 12 mei 2014 kemarin, unimal yang telah terakreditasi lkpp sebagai penyelenggara pelatihan dan ujian pengadaan barang jasa menyelenggarakan pelatihan tingkat dasar di banda aceh. Pesertanya sangat antusias dari dari beberapa satker di aceh dan unimal lhoksemawe. Alhamdullilah saya sebagai pengajar merasa sangat puas mengajar kelas ini, mudah mudahan yang lulus juga banyak ya… Aaminn…
Memang saya dan begitu pula penyelenggara tidak dapat menjanjikan kelulusan tetapi tentunya dengan mengikuti bimtek yang mantap, ilmu yang diperoleh akan sangat penting bagi keseharian pekerjaan di kantor masing masing, hal ini terbukti dengan semua peserta berkomentar puas dan mantap! :)

%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa

Share

Latihan Menghapal Perpres Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

February 27, 2014 by  
Filed under Featured, Pengadaan Barang Jasa

Termotipasi oleh curhat dari teman saya tentang sangat rendahnya  tingkat kelulusan di suatu badiklat, dan akibat pindah tugas ke LKPP yang menyebabkan saya juga jadi berkurang intensitas turun langsung mengajar pengadaan barang/jasa pemerintah (tapi Insya Alloh lebih barokah ya… aamiin…) untuk itu salah satu cara yang mungkin dapat membantu teman saya, maka saya coba mengaktifkan kembali latihan soal secara online yang belakangan ini offline.

Dibantu oleh teman saya di kota bogor yang mempunyai blog di www.bogorguide.web.id (hatur nuhun pa agus), maka baru baru dan “buru buru” ini kembali tayang latihan soal untuk menghadapi ujian pengadaan barang/jasa pemerintah versi online. Beberapa pitur yang ditampilkan dalam simulasi latihan soal ujian yang sederhana ini adalah:

1. disusun menyusuri perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, mulai dari pasal awal sampai dengan pasal akhir dari perpres, sehingga peserta dibiasakan dan dipaksa untuk membuka atau membaca perpresnya serta dipaksa hapal dan mudah mudahan paham lebih dalam lagi.

2. dari point 1 di atas dibuat latihan soalnya yang terdiri dari benar salah dan pilihan ganda yang bisa satu saja yang benar atau beberapa jawaban nya bisa benar (jawaban bisa lebih dari satu) plus ada beberapa soal yang pilihannya bukan hanya 4 (a b c d) tetapi bisa sampai f, g dan h juga :) , sehingga ketika mengikuti soal ujian online dari lkpp bukan hanya sudah terbiasa dengan cara meng klik jawabannya tetapi terasa lebih mudah karena soal di lkpp hanya satu jawaban saya yang benarnya tanpa harus menganalisa apakah ada jawaban lain yang benar.

3. terdapat bantuan buka perpres secara online sehingga lebih praktis tidak perlu bawa hardcopy perpres kemana-mana, tinggal bawa gadget, buka heldi.net – klik di menu simulasi ujian pengadaan , silahkan kerjakan soalnya.

Untuk mencobanya silahkan buka di alamat link ini:

http://heldi.net/simulasi-ujian-pengadaan/

Semoga bermanfaat dan salam pengadaan dari Bogor.

Untuk kritik dan saran mohon di komen ya… terima kasih.

Simulasi Ujian PBJP Pengadaan Barang Jasa



You will be asked 187 questions

SIMULASI LATIHAN SOAL PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010



You will be asked 90 questions

LATIHAN SOAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



You will be asked 90 questions

Share

Johan Budi : Jangan Rangkap Jabatan dalam Pengadaan

February 8, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sudah menjadi rahasia umum, sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan “lahan basah” tempat ‘jamur’ korupsi tumbuh dengan subur. Menurut data dari Indonesia Procurement Watch, sekitar 70 persen praktik korupsi bersumber dari ranah PBJ, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini tentu lebih menarik lagi, kalau kita lihat postur APBN 2013 lalu, dimana pemerintah menganggarkan Rp370 triliun untuk pengadaan barang dan jasa.

Langkah pemerintah untuk membasmi korupsi di sektor ini, diawali dengan membuat sistem dan unit kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hingga saat ini, LPSE telah diterapkan di 344 instansi pusat dan daerah di 31 provinsi.

Namun, hal ini belum optimal meski sistem online ini sudah diterapkan hampir di semua kementerian dan lembaga. Faktanya, masih ada kasus yang mencuat dari sektor ini. Yang paling anyar, pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan kasus pencetakan Al-Quran di Kementerian Agama.

Fungsional Pengadaan Barang & Jasa KPK, Budi Haryanta mengatakan bahwa tujuan dibuatnya LPSE yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. “LPSE juga memperbaiki tingkat efisiensi yang sebelunya masih menggunakan sistem konvensional,” katanya.

Untuk membangun pengadaan yang kapabel, kata Budi, setidaknya ada enam pilar, yaitu people, process, technology, strategy, governance dan organizational interface. “Tiga pertama itu sangat penting,” tegas Budi. Soal teknologi, sejatinya sudah diterapkan melalui sistem e-procurement lewat LPSE. Begitu pula dengan proses, telah memiliki payung hukum yang jelas dan telah memerinci seluruh tahapan pengadaan itu.


Soal kebocoran korupsi yang masih terjadi seperti dua kasus di atas, Budi menekankan bahwa LPSE hanyalah sebuah perangkat. “Secanggih apapun teknologinya, sekomplet apapun aturannya, sepanjang SDM-nya masih bermasalah, potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa akan tetap ada,” katanya. Yang dia sesalkan, pembangunan kompetensi SDM tidak segencar upaya membangun sistem teknologi dan aturan yang ada.

Sebagai pengetahuan, Budi menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan. Pertama, di sebut pengguna anggaran, setingkat menteri (kementerian) atau pimpinan/komisioner (lembaga/badan/komisi Negara). Kedua, kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat yang ditetapkan pengguna anggaran untuk menggunakan APBN. “Kalau di kementerian biasanya dilimpahkan ke sekjen.”

Ketiga, pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menetapkan spesifikasi teknis barang atau jasa, harga penetapan sendiri (HPS), serta merancang dan menandatangani kontrak. Keempat, unit layanan pengadaan (ULP) yang akan melakukan pelalangan dari awal sampai akhir.

Yang paling penting, setiap orang tidak boleh rangkap jabatan. “Kalau di KPK tidak ada seperti itu. Harus orang yang berbeda.”

Selain itu, sebagai pejabat pengadaan, kata Budi, juga harus menguasai seluk-beluk barang atau jasa yang dilelang. Ini penting, lanjut dia, sebab, vendor bisa menyetir spesifikasi di luar kebutuhan yang seharusnya sehingga berpotensi terjadinya penggelembungan dana dan ketidakefisienan.

Idealnya, harap Budi, setiap sumber daya yang terlibat dalam pengadaan, haruslah seorang profesional yang fokus pada tugasnya. “Bukan pekerjaan sampingan sehingga tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugas itu. Karena tanggung jawabnya besar,” kata dia.
%heldi.net %tpengadaan barang dan jasa
sumber: kpk.go.id

Share

Perka LKPP no 13 tahun 2013 Pengadaan di Desa

December 6, 2013 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

perka lkppPemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 19 November 2013.

Kepala Sub Direktorat Barang dan Jasa LKPP Aris Supriyanto mengatakan, meski sudah ada Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APBDesa.


“Selain itu tentunya ada pertimbangan lain, seperti bahwa dari tahun ke tahun besaran anggaran yang dialokasikan ke desa semakin meningkat, sehingga diperlukan mekanisme pengadaan yang pengelolaannya baik dan akuntabel,” ujar Aris usai memberikan paparan mengenai Kajian Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, Rabu (27/11) di Surabaya.

Secara umum, pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa mengedepankan prinsip swakelola atau gotong-royong namun juga bisa melalui penyedia barang/jasa. Prinsipnya adalah efektif, efisien, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong dan akuntabel. “Dalam pedoman ini masyarakat tidak melakukan lelang seperti yang biasa dilakukan oleh instansi pemerintah”

Dalam lampiran Peraturan tersebut, LKPP mengatur pedoman mengenai pelaksanaan pengadaan sampai batas nilai tertentu.

Untuk pelaksanaan pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta, tim pelaksana kegiatan harus memiliki bukti pembelian dari satu penyedia baik itu berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi atas nama tim pelaksana kegiatan.

Untuk pelaksanaan pengadaan antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta tim pelaksana kegiatan harus melampirkan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa “isinya bisa berupa rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, banyaknya volume dan satuan barang/jasa yang akan dibeli,” tambah Aris.

Sementara untuk pelaksanaan pengadaan yang nilainya di atas Rp 200 juta tim pelaksana mengundang dan meminta penawaran dari dua penyedia yang berbeda. Jika keduanya memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan maka dilakukan negosiasi secara bersamaan untuk mendapatkan harga yang murah. Dan hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua tim pelaksana dan penyedia.

Aris menambahkan, pembatasan nilai-nilai dan cara metode pelaksanaannya bisa berlainan antara satu desa dengan yang lain. “Tergantung Bupati/Walikota di daerah masing-masing, tidak bisa seragam karena karakternya tentu berbeda-beda. Yang terpenting tentu masih dalam batas yang wajar.” Kata Aris.

Peraturan ini tidak mutlak 100% harus diikuti, namun hanya berupa pedoman kepada Bupati/Walikota ketika akan menyusun aturan mengenai pengadaan barang/jasa di desa. ”Karena kewenangan untuk menyusun peraturan pengadaan barang/jasa di desa ada di tangan mereka.” tutup Aris (fan)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/2167

Perka LKPP no 13 tahun 2013 tentang Aturan Pengadaan di Desa dapat di download disini:

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_wfxpHYoUhDWfvcPnmRCaifPiWVGCqmbo.pdf

atau pada link berikut ini:

http://www.lkpp.go.id/v3/#/regulation

Share

Next Page »