Pertanyaan seputar Perpres 4 tahun 2015

February 28, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Berikut adalah pertanyaan yang banyak muncul ke Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP terkait pelaksaan perpres 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Bagaimana kriteria keadaan kahar saat ini sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015? pembatasannya seperti apa?

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa kriteria Keadaan Kahar tidak lagi bersifat limitatif.
Definisi Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dantidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan Kahar dinyatakan oleh para pihak dengan didukung justifikasi data dan dokumen yang benar dan riil sesuai fakta.
Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa:
Pada pekerjaan pembangunan gedung, pihak Kontraktor tidak dapat masuk ke area lokasi pekerjaan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena terjadi hujan terus menerus selama dua minggu dan menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan.
Pihak Kontraktor memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar

Read more

Share

Bantuan Hukum kepada Personil Pegadaan

February 28, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 ada perintah untuk memberikan bantuan hukum kepada para personil pengadaan yang tersangkut masalah hukum. Apa dan bagaimana bentuk bantuan hukumnya?

Jawabannya adalah:

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 ayat (3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pelayanan hukum berupa pendampingan hukum oleh Biro Hukum K/L/D/I  kepada para personil pengadaan. Pelayanan hukum dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara diberikan hingga putusan pengadilan. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.

Pertanyaan selanjutnya:

Apakah pendampingan hukum bisa dilakukan oleh pengacara/advokat? Bagaimana mekanismenya?

dan ini jawabannya:

Pendampingan hukum oleh pengacara/advokat dapat dilakukan sepanjang telah dianggarkan dalam DIPA/DPA. Penganggaran dengan melihat dan menyesuaikan harga pasar pengacara/advokat sehingga diperoleh pengacara/advokat yang berkualitas. Pembayaran jasa pengacara/advokat dilakukan di muka sebagaimana proses bisnis jasa penasehat hukum.
Pemilihan pengacara/advokat dengan nilai pengadaan paling tinggi Rp50.000.000,00 dilakukan dengan pengadaaan langsung. Nilai pengadaan paling tinggi Rp200.000.000,00 dilakukan dengan Seleksi Sederhana. Nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 dilakukan dengan Seleksi Umum.

Share

Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010

December 5, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sudah keduluan sama pa Rahfan nulisnya, jadi ya di copy paste aja deh tulisannya ya, sama saja kok kalaupun saya buat tulisan baru :) yang penting tidak melanggar etika dan tidak ada yang merasa tidak enak aja ya… :) so inilah perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang sedikit revisi atau Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang isinya hanya menambah satu klausul tentang Penunjukan Langsung untuk benih dan pupuk.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kembali mengalami perubahan. Kali ini merupakan perubahan ketiga setelah sebelumnya dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Read more

Share

Jokowi ingin revesi perpres agar pengadaan barang/jasa lebih ringkas

December 4, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Presiden RI Joko Widodo memandang perlu merevisi peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah supaya prosesnya lebih efisien, ringkas, dan tetap akuntabel.

“Presiden menginginkan pengadaan barang dan jasa lebih ringkas,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis siang, usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo.
Read more

Share

20 Kesalahan Umum Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa (bagian 2)

November 1, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

11. Memakai pdf writer gratisan
Kebutuhan software pdf writer menjadi kebutuhan utama dalam proses pelelangan elektronik karena akan lebih baik semua dokumen penawaran yang akan diunggah ke eprocurement harus berformat pdf. Untuk itu pembuatan format file fdp yang baik akan sangat berpengaruh terhadap hasil proses penggunggahan.
Penggunaan pdf writer gratisan memang tidak menjadi masalah kalau menggunakan pdf writer gratisan yang”bersih” dan aman dari sponsor atau spam di dalam ya, namun bila penyedia salah memilih pdf writer gratisan yang banyak beredar di internet maka akan ada resiko diantaranya adalah: File jadi besar, muncul add atau iklan di dalamnya akan beresiko terhadap susah atau tidak sempurnanya pengunggahan (upload) file dokumen penawaran, serta penggunaan pdf writer gratisan akan memberikan citra tidak professional.

Read more

Share

20 Kesalahan Umum Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa (bagian 1)

November 1, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

1. Menjadi Penyedia Palugada
Pokja ULP (unit Layanan Pengadaan) lebih menyenangi penyedia yang memang bidang usaha utamanya (core bussiness) sesuai dengan barang/jasa yang akan diadakan, bukan penyedia yang menyatakan siap menyediakan apapun yang dibutuhkan alias “apa lu mau gua ada” atau terkenal dengan istilah perusahaan Palugada. Hal ini disebabkan karena bila menggunakan pengusaha palugada maka mereka hanya berperan sebagai calo yang akan menambah biaya (cost) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pemilihan Penyedia barang/jasa diarahkan untuk memperoleh penyedia langsung dari sumber pasokannya dengan tetap memperhatikan aturan main pemilihan, kebijakan dan prinsip pengadaan barang/jasa. Sehingga panitia dalam dokumen kualifikasi tentunya akan mencantumkan persyaratan kualifkasi yang bisa menggugurkan penyedia palugada tersebut. Penyedia tipe palugada mempunyai kelemahan dalam kualifikasinya karena tidak fokus dalam satu bidang/sub bidang barang/jasa tertentu, dan dari sisi harga tidak akan bisa bersaing dengan penyedia yang memang fokus/spesialis dalam menyediakan satu bidang/sub bidang barang/jasa.
Untuk itu sebaiknya penyedia Fokus pada bidang dan sub bidang yang memang menjadi core bussiness perusahaan agar dapat bersaing dengan maksimal, baik dari segi teknis dan harga yang ditawarkan. Peluang untuk menang tender akan lebih besar apabila penyedia mengikuti tender dalam kategori barang/jasa yang memang merupakan keahlian dari perusahaan

2. Tidak mengetahui dan menguasai aturan pengadaan
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang ini diatur dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggantikan keppres 80 tahun 2003. Perpres 54 tahun 2010 sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu perpres 35 tahun 2011 dan perpres 70 tahun 2012.  Untuk dapat memenangkan tender, seharusnya penyedia sedikit banyak mengerti tentang peraturan pengadaan yang diatur dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Mulai dari tata cara proses pemilihan penyedia secara umum sampai dengan apa saja yang harus dipersiapkan dalam pemasukan dokumen penawaran dan formulir isian kualifikasi. Masih sangat sedikit sekali penyedia yang benar-benar mengetahui apalagi benar benar menguasai aturan tentang pengadaan barang-jasa pemerintah. Seringkali tidak ada staf administrasi yang mengerti perpres 54 tahun 2010, sehingga isi dari dokumen penawaran hanya sekedar mengikuti kebiasaan saja atau hanya sekedar mengikuti format dokumen dari penyedia lain atau copy paste dari dokumen lama yang mungkin sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan pengadaan terbaru.
Kirim staf administrasi atau karyawan terutama yang bertugas pada bagian tender untuk mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah. Di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia sudah banyak lembaga pelatihan atau  event organiser khusus pengadaan barang/jasa terakreditasi LKPP yang secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Setelah mengikuti bimbingan teknis sekitar 5 (lima) hari dapat langsung mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai tanda hasil penguasaan materi pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengetahui aturan main pengadaan barang/jasa maka penyedia salah satunya akan lebih menguasai tentang bagaimana tata cara membuat penawaran yang baik dan benar dalam tender, sehingga tidak akan lagi banyak ditemukan kesalahan-kesalahan administrasi mendasar, diharapkan nantinya persaingan hanya terjadi pada penawaran harga saja, karena sudah tidak ditemukan lagi kesalahan-kesalahan dalam penawaran administrasi dan teknis sebagai dampak dari sudah banyaknya penyedia yang benar-benar mengerti tentang aturan pengadaan.
Read more

Share

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Angkatan Udara

September 25, 2014 by  
Filed under Bimbingan Teknis Pengadaan

Seharusnya saya ini yang di photo, tapi itulah yang namanya rejeki sudah ada yang mengatur ya, karena ada kesibukan lainnya di LKPP pada saat itu tawaran mengajar Pelatihan Pengadaan Barang/jasa untuk Angkatan Udara dari Bapak Letkol Dodo akhirnya didelegasikan kepada rekan saya sesama TOT LKPP yan sebangsa setanah air kota Bogor yaitu pak Ferry Firmansyah. Muncul deh photonya di google hehe. Selamat ya pa Ferry berita nya di muat di websitenya TNI Angkatan Udara… Mantap!Berikut adalah berita lengkapnya:

===== sumber : http://tni-au.mil.id/berita/panitia-sertifikasi-serahkan-cendera-mata-kepada-tot-lkpp ====

Letkol Kal Soetardodo Sihombing, S.E., (Pabandya Binkal Paban II/Bekal Slogau) sebagai Sekretaris I mewakili Asisten Logistik (Aslog) Marsekal Muda TNI Ida Bagus Anom M.,S.E., Kamis (18/9), menyerahkan cendera mata kepada narasumber Tutorial Lembaga Keahlian Pengadaan Pemerintah (TOT LKPP) bapak Ferry Firmansyah, S.T.,M.M.. di Gedung Balai Prajurit Cendrawasih Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung pada acara Sosialisasi dan Sertifikasi Prepres 70 tahun 2012 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

ferry firmansyah tot lkpp

Hal tersebut dilakukan sebagai tanda terima kasih dari pihak panitia, yang dalam hal ini Staf Logistik Angkatan Udara (Slogau) kepada TOT LKPP yang telah bekerjasama untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dalam meyampaikan materi Perpres 70 tahun 2012 di Lanud Sulaiman.

Usai penyerahan cendera mata dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis dari pihak panitia kepada perwakilan peserta yang dalam hal ini diwakili oleh Kapten Sus Novita Cahya Ningrum.

Share

Next Page »