20 Kesalahan Umum Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa (bagian 2)

November 1, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

11. Memakai pdf writer gratisan
Kebutuhan software pdf writer menjadi kebutuhan utama dalam proses pelelangan elektronik karena akan lebih baik semua dokumen penawaran yang akan diunggah ke eprocurement harus berformat pdf. Untuk itu pembuatan format file fdp yang baik akan sangat berpengaruh terhadap hasil proses penggunggahan.
Penggunaan pdf writer gratisan memang tidak menjadi masalah kalau menggunakan pdf writer gratisan yang”bersih” dan aman dari sponsor atau spam di dalam ya, namun bila penyedia salah memilih pdf writer gratisan yang banyak beredar di internet maka akan ada resiko diantaranya adalah: File jadi besar, muncul add atau iklan di dalamnya akan beresiko terhadap susah atau tidak sempurnanya pengunggahan (upload) file dokumen penawaran, serta penggunaan pdf writer gratisan akan memberikan citra tidak professional.

12. akses internet tidak memadai
Beberapa kali ditemukan kasus file penawaran yang diunggah setelah di enkripsi dengan apendo ternyata hasilnya dokumen penawaran terpotong sebagian atau ada data yang tidak lengkap. Dicoba klarifikasi terhadap penyedia, mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengunggah file penawaran, namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata mereka mengunggah dokumen penawaran di warnet yang kapasitas koneksinya rendah serta dipakai oleh banyak pengguna warnet lainnya.
Unggah dokumen dengan jalur internet yang jelek, beresiko pada tidak ter upload nya dokumen dengan baik. Kalau perlu sewa semua seat dalam warnet, gunakan “koneksi dewa”. Penggunaan koneksi internet yang tidak maksimal berisiko terhadap file penawaran yang tidak terunggah sempurna yang berakibat pada gugurnya penawaran akibat dokumen yang tidak lengkap.

Read more

Share

20 Kesalahan Umum Penyedia dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa (bagian 1)

November 1, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

1. Menjadi Penyedia Palugada
Pokja ULP (unit Layanan Pengadaan) lebih menyenangi penyedia yang memang bidang usaha utamanya (core bussiness) sesuai dengan barang/jasa yang akan diadakan, bukan penyedia yang menyatakan siap menyediakan apapun yang dibutuhkan alias “apa lu mau gua ada” atau terkenal dengan istilah perusahaan Palugada. Hal ini disebabkan karena bila menggunakan pengusaha palugada maka mereka hanya berperan sebagai calo yang akan menambah biaya (cost) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pemilihan Penyedia barang/jasa diarahkan untuk memperoleh penyedia langsung dari sumber pasokannya dengan tetap memperhatikan aturan main pemilihan, kebijakan dan prinsip pengadaan barang/jasa. Sehingga panitia dalam dokumen kualifikasi tentunya akan mencantumkan persyaratan kualifkasi yang bisa menggugurkan penyedia palugada tersebut. Penyedia tipe palugada mempunyai kelemahan dalam kualifikasinya karena tidak fokus dalam satu bidang/sub bidang barang/jasa tertentu, dan dari sisi harga tidak akan bisa bersaing dengan penyedia yang memang fokus/spesialis dalam menyediakan satu bidang/sub bidang barang/jasa.
Untuk itu sebaiknya penyedia Fokus pada bidang dan sub bidang yang memang menjadi core bussiness perusahaan agar dapat bersaing dengan maksimal, baik dari segi teknis dan harga yang ditawarkan. Peluang untuk menang tender akan lebih besar apabila penyedia mengikuti tender dalam kategori barang/jasa yang memang merupakan keahlian dari perusahaan

2. Tidak mengetahui dan menguasai aturan pengadaan
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sekarang ini diatur dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggantikan keppres 80 tahun 2003. Perpres 54 tahun 2010 sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu perpres 35 tahun 2011 dan perpres 70 tahun 2012.  Untuk dapat memenangkan tender, seharusnya penyedia sedikit banyak mengerti tentang peraturan pengadaan yang diatur dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Mulai dari tata cara proses pemilihan penyedia secara umum sampai dengan apa saja yang harus dipersiapkan dalam pemasukan dokumen penawaran dan formulir isian kualifikasi. Masih sangat sedikit sekali penyedia yang benar-benar mengetahui apalagi benar benar menguasai aturan tentang pengadaan barang-jasa pemerintah. Seringkali tidak ada staf administrasi yang mengerti perpres 54 tahun 2010, sehingga isi dari dokumen penawaran hanya sekedar mengikuti kebiasaan saja atau hanya sekedar mengikuti format dokumen dari penyedia lain atau copy paste dari dokumen lama yang mungkin sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan pengadaan terbaru.
Kirim staf administrasi atau karyawan terutama yang bertugas pada bagian tender untuk mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah. Di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia sudah banyak lembaga pelatihan atau  event organiser khusus pengadaan barang/jasa terakreditasi LKPP yang secara rutin menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Setelah mengikuti bimbingan teknis sekitar 5 (lima) hari dapat langsung mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai tanda hasil penguasaan materi pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengetahui aturan main pengadaan barang/jasa maka penyedia salah satunya akan lebih menguasai tentang bagaimana tata cara membuat penawaran yang baik dan benar dalam tender, sehingga tidak akan lagi banyak ditemukan kesalahan-kesalahan administrasi mendasar, diharapkan nantinya persaingan hanya terjadi pada penawaran harga saja, karena sudah tidak ditemukan lagi kesalahan-kesalahan dalam penawaran administrasi dan teknis sebagai dampak dari sudah banyaknya penyedia yang benar-benar mengerti tentang aturan pengadaan.
Read more

Share

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Angkatan Udara

September 25, 2014 by  
Filed under Bimbingan Teknis Pengadaan

Seharusnya saya ini yang di photo, tapi itulah yang namanya rejeki sudah ada yang mengatur ya, karena ada kesibukan lainnya di LKPP pada saat itu tawaran mengajar Pelatihan Pengadaan Barang/jasa untuk Angkatan Udara dari Bapak Letkol Dodo akhirnya didelegasikan kepada rekan saya sesama TOT LKPP yan sebangsa setanah air kota Bogor yaitu pak Ferry Firmansyah. Muncul deh photonya di google hehe. Selamat ya pa Ferry berita nya di muat di websitenya TNI Angkatan Udara… Mantap!Berikut adalah berita lengkapnya:

===== sumber : http://tni-au.mil.id/berita/panitia-sertifikasi-serahkan-cendera-mata-kepada-tot-lkpp ====

Letkol Kal Soetardodo Sihombing, S.E., (Pabandya Binkal Paban II/Bekal Slogau) sebagai Sekretaris I mewakili Asisten Logistik (Aslog) Marsekal Muda TNI Ida Bagus Anom M.,S.E., Kamis (18/9), menyerahkan cendera mata kepada narasumber Tutorial Lembaga Keahlian Pengadaan Pemerintah (TOT LKPP) bapak Ferry Firmansyah, S.T.,M.M.. di Gedung Balai Prajurit Cendrawasih Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung pada acara Sosialisasi dan Sertifikasi Prepres 70 tahun 2012 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

ferry firmansyah tot lkpp

Hal tersebut dilakukan sebagai tanda terima kasih dari pihak panitia, yang dalam hal ini Staf Logistik Angkatan Udara (Slogau) kepada TOT LKPP yang telah bekerjasama untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dalam meyampaikan materi Perpres 70 tahun 2012 di Lanud Sulaiman.

Usai penyerahan cendera mata dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis dari pihak panitia kepada perwakilan peserta yang dalam hal ini diwakili oleh Kapten Sus Novita Cahya Ningrum.

Share

TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk LPP

September 25, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Pada tanggal 14 sd 19 September 2014 Direktorat Pelatihan Kompetensi LKPP menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih atau Training of Trainers (TOT) materi pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar. TOT kali ini ditujukan untuk mencetak pengajar pengadaan barang/jasa pemerintah dari stakeholder Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP). Peserta TOT PBJP ini sejumlah 25 orang dari LPP yang sudah terakreditasi A dan B. TOT diselenggarakan di ruang Ebony hotel Neo Jakarta.

Acara TOT dimulai pada hari Minggu siang (check in) dan kemudian mulai pre test pada sore harinya dan langsung di geber dengan materi Pilosofi Pengadaan dari pak Deden (Djamalludin Abubakar), baru pada dateng sudah langsung diberi materi yang mantap ya :) Selanjutnya pada hari berikutnya ada materi teknik mengajar dari pak Burhan, meteri Persiapan dari pak Hafidz dan materi Pelaksanaan Pengadaan oleh pa Sutan, plus saya yang jadi supersub yang menggantikan pak chani untuk materi pengantar pengadaan, semua pengajarnya berbobot dan mantap ya. Alhamdullillah pada acara TOT ini saya bisa menjadi supersub alias pengganti aka bumper untuk beberapa acara; jadi pengganti penyampaian laporan kegiatan, pengganti pengajar dan pemain yang pengganti penilai microfasilitating.
Read more

Share

Tim Transisi ‘Cium’ Kolusi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

August 31, 2014 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Untuk mengefisiensikan anggaran negara dari ‘kebocoran-kebocoran’, Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menduga adanya pembengkakan dalam anggaran pengadaan dan jasa pemerintah.

Anggota Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan, praktik-praktik kolusi menjadi biang kerok pembengkakan anggaran pengadaan barang dan jasa tersebut.
Read more

Share

Pasal 87 – Perubahan Kontrak

August 27, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Bagian Kesebelas – Pelaksanaan Kontrak
Paragraf Pertama – Perubahan Kontrak

Pasal 87

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
d. mengubah jadual pelaksanaan.

(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah .

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

(5) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Penjelasan Pasal 87 – Ayat (5)
Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK dan perubahan rekening penerima

Share

Pasal 61 – Jadual Paskakualifikasi

August 26, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 61

(1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:
a. penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;
e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;
f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:
1) waktu yang diperlukan; atau
2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;
g. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
h. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan , SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum ;
i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan
j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.

(3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.

(4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja .

(5) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

Share

Next Page »