Perka LKPP no 13 tahun 2013 Pengadaan di Desa

December 6, 2013 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa, peraturan pengadaan

perka lkppPemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 19 November 2013.

Kepala Sub Direktorat Barang dan Jasa LKPP Aris Supriyanto mengatakan, meski sudah ada Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APBDesa.

“Selain itu tentunya ada pertimbangan lain, seperti bahwa dari tahun ke tahun besaran anggaran yang dialokasikan ke desa semakin meningkat, sehingga diperlukan mekanisme pengadaan yang pengelolaannya baik dan akuntabel,” ujar Aris usai memberikan paparan mengenai Kajian Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, Rabu (27/11) di Surabaya.

Secara umum, pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa mengedepankan prinsip swakelola atau gotong-royong namun juga bisa melalui penyedia barang/jasa. Prinsipnya adalah efektif, efisien, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong dan akuntabel. “Dalam pedoman ini masyarakat tidak melakukan lelang seperti yang biasa dilakukan oleh instansi pemerintah”

Dalam lampiran Peraturan tersebut, LKPP mengatur pedoman mengenai pelaksanaan pengadaan sampai batas nilai tertentu.

Untuk pelaksanaan pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 50 juta, tim pelaksana kegiatan harus memiliki bukti pembelian dari satu penyedia baik itu berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi atas nama tim pelaksana kegiatan.

Untuk pelaksanaan pengadaan antara Rp 50 juta hingga Rp 200 juta tim pelaksana kegiatan harus melampirkan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa “isinya bisa berupa rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, banyaknya volume dan satuan barang/jasa yang akan dibeli,” tambah Aris.

Sementara untuk pelaksanaan pengadaan yang nilainya di atas Rp 200 juta tim pelaksana mengundang dan meminta penawaran dari dua penyedia yang berbeda. Jika keduanya memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan maka dilakukan negosiasi secara bersamaan untuk mendapatkan harga yang murah. Dan hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua tim pelaksana dan penyedia.

Aris menambahkan, pembatasan nilai-nilai dan cara metode pelaksanaannya bisa berlainan antara satu desa dengan yang lain. “Tergantung Bupati/Walikota di daerah masing-masing, tidak bisa seragam karena karakternya tentu berbeda-beda. Yang terpenting tentu masih dalam batas yang wajar.” Kata Aris.

Peraturan ini tidak mutlak 100% harus diikuti, namun hanya berupa pedoman kepada Bupati/Walikota ketika akan menyusun aturan mengenai pengadaan barang/jasa di desa. ”Karena kewenangan untuk menyusun peraturan pengadaan barang/jasa di desa ada di tangan mereka.” tutup Aris (fan)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/2167

Perka LKPP no 13 tahun 2013 tentang Aturan Pengadaan di Desa dapat di download disini:




http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_wfxpHYoUhDWfvcPnmRCaifPiWVGCqmbo.pdf
atau pada link berikut ini:
http://www.lkpp.go.id/v3/#/regulation

Share

Perka e-tendering terbaru no. 18 tahun 2012

January 8, 2013 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa, peraturan pengadaan

Penomoran Tahun pada nomor perka ini adalah (no 18) TAHUN 2012, yang mana Perka ini dipublish di website LKPP pada tanggal 28 Desember 2012, yaitu pada hari jumat atau hari terakhir sebelum liburan tahun baru masehi dan jam upload nya pun jam 20:56, pada detik-detik sebelum pulang untuk berlibur nampaknya admin website lkpp menyempatkan diri untuk cuci gudang menguploadnya (dedikasi yang super sekali dari admin web lkpp.go.id… Mantap!) Sehingga meskipun perka LKPP ini berlabel tahun 2012 namun baru dapat dilaksanakan dan berlaku untuk para anggota ulp’ers pada satu tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013 ini 🙂

Perka ini mencabut perka LKPP nomor 1 tahun 2011 tentang tata cara e-tendering dan nomor 5 tahun 2011 tentang SBD PBJ secara elektronik, sehingga hal-hal terkait dengan e-tendering (e-lelang, epurchasing, e-katalog) mengacu pada perka terbaru ini yaitu perka nomor 18 tahun 2012. Beberapa hal yang signifikan muncul dalam perka ini adalah :

– Penyusunan jadual yang harus memperhatikan JAM KERJA dan HARI KERJA untuk: penjelasan, batas akhir untuk pemasukan, pembukaan penawaran dan sanggah/sanggah banding, serta acara pembuktian kualifikasi.

– Kumpulan tanya jawab dalam SPSE adalah bentuk dari BAPP (Berita Acara Pemberian Penjelasan)

– Untuk file penawaran yang tidak bisa dibuka, pokja ULP wajib menyampaikannya kepada LPSE (kemudian dari LPSE dapat disampaikan kepada LKPP) dan kemudian dengan adanya proses penyapaian file yang tidak dapat dibuka ini maka ULP DAPAT melakukan penyesuaian jadual evaluasi dan tahapan berikutnya (nah ini akan jadi masalah; berapa lama kepastiannya, dari pengalaman biasanya tidak bisa capat itu pembuktian file bisa dibuka atau tidaknya…)

– dalam hal terjadi gangguan teknis atau kahar sehingga menyebabkan sanggahan tidak dapat dilakukan via SPSE maka sanggahan offline/manual dapat diterima, kemudian sanggahan banding diberitahukan kepada ULP via SPSE namun kalau tidak ada atau lupa memberitahupun tidak menggugurkan sanggahan bandingnya.

– SPPBJ dari PPK tetap offline namun diinputkan datanya dan di upload SPPBJ nya via SPSE (nah PPK harus bisa ngi-proc tuh… 🙂 ) begitu pula informasi dan dokumen kontrak juga harus di upload via eproc.

– Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk nilai paling tinggi 2,5 Milyar atau tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya (nah ini masih jadi diskusi di ULP apa maksudnya  ini…). Jaminan penawaran asli disampaikan pada saat pembuktian kualifikasi (atau sebelum penetapan pemenang untuk prakualifikasi).

– Satu hal lagi yang cukup seru yaitu pada bagian penutup yaitu, dalam hal keadaan kahar atau gangguan teknis (contoh; listrik, jaringan, aplikasi) terkait pelaksanaan e-tendering yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka pokja ULP dapat: 1 membatalkan/menggagalkan proses pemilihan. 2. melakukan penyesuaian jadual, dan opsi terakhir nih yang seru 3. membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal lain yang tidak bisa terakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE serta wajib menuangkan dalam BAHP/BAHS/BA lainnya dan di upload ke SPSE (nah ini maksudnya kembali ke manual atau bagaimana ya kata “solusi alternatif” yang muncul pada perka yang baru ini, karena tidak ada contoh yang diberikan apa solusi alternatif ini; mudah-mudahan tidak sama dengan pengobatan alternatif hehe..) .

Untuk lebih jelas dan rinci serta benarnya perka ini silahkan download perka nomor 18 tahun 2012 tentang e-tendering ini pada website www.lkpp.go.id atau langsung pada link di bawah ini, maklum lah ini hanya sekedar curhatan saja dari blog curhat yang sederhana, bahasanya bukan bahasa kajian orang pintar yang biasa minum tolak angin atau kajian semantik atau bahasa dengan logika tingkat tinggi, just for curhat online sajah 🙂


perka LKPP

Share