Belajar online Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar

October 24, 2016 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Belajar Pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar, berdasarkan materi bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan/training pengadaan barang/jasa standar LKPP namun disajikan dengan format yang berbeda. Materi ini belajar tentang aturan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan perpres 54 dan semua perubahannya.

Silahkan buka link dibawah ini untuk melihat animasi dan video dari madul pelatihan pengadaan untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;





Masih belum selesai semua ya… tunggu edisi berikutnya 🙂

heldi_70

Share

Mind Map Pengadaan (Perpres 54 tahun 2010)

mindmapleFormat Mind Map ini sebenarnya sudah setahun lebih dipakai oleh saya pribadi dalam melakukan proses belajar mengajar pengadaan barang jasa, baik itu untuk keperluan ujian (keahlian) ataupun untuk kebutuhan spesifik lainnya, seperti kelas HPS (Harga Perkiraan Sendiri), spesifikasi teknis, dan untuk keperluan harus memberikan review keseluruhan pengadaan atau perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaalam waktu yang tidak terlalu banyak.

Kalau di milis trainer (TOT LKPP) sudah saya publish, dan di buku konsolidasi pun sudah ada mind map nya, namun mungkin saya lupa belum mempublish secara terbuka di postingan di blog ini, untuk itu berikut adalah Mind Map perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, dengan menggunakan aplikasi Mindmaple menggunakan ipad air2/128.

Ada 14 mind map pengadaan, semuanya berisi tentang rangkuman dari perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, berikut file file nya:

1. Daftar Isi – Ini sekedar kira kira isi dari semua file mind map pengadaan
toc
Untuk download filenya silahkan via Dropbox di:
https://www.dropbox.com/s/yjisgrfvs55k5bs/0.%20TOC.jpg?dl=0
2. SWAKELOLA

Membahas urutan pengertian, jenis swakelola dan ketentuan masing masing swakelola.

swa
Download file gambarnya di sini:
https://www.dropbox.com/s/scs0oruk5n5w9n9/1.%20Swakelola.jpg?dl=0

 

3. PEMILIHAN PENYEDIA

Mind Map tentang Pengaturan Pemilihan dalam Perpres 54 tahun 2010

pemil
Download Gambarnya ada disini:
https://www.dropbox.com/s/9k39ahkh4vjat29/2.%20Pemilihan.jpg?dl=0

 

4. PRINSIP PENGADAAN

Efektif, Efisien, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Deskriminatif dan Akuntabel, atau disingkat EETTBAA

prinsip
Link Drop Box :
https://www.dropbox.com/s/4z72sjc7zqyp8p4/3.Prinsip.jpg?dl=0

5. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA5 tahap
Link DropBox:
https://www.dropbox.com/s/bfzmihfb3wyy2k6/5.Pemilihan.jpg?dl=0

ada 14 file semuanya,
– Para Pihak
– Jaminan
– Kontrak
– PPDN
– Spesifikasi Teknis
– HPS
dan lain lain semuanya sudah di bahas, silahkan semuanya dapat di download di direktori pada drop box ini:
https://www.dropbox.com/sh/ka00p6jm5wgjac4/AAAqTFwBcTuCLaFlnAlm-D1Xa?dl=0

Termasuk Softcopy keseluruhannya ya sudah ada dan SOFTWARE Mindmaple nya sudah ada di direktori dropbox tadi.

Selamat Menikmati mind map nya dan salam pengadaan dari Bogor

Lihat Video dan Materi Pengadaan lainnya:
PRINSIP PENGADAAN
BUKTI PERJANJIAN
ETIKA PENGADAAN – CONFLICT OF INTEREST
video grafis LKPP dan KPK
Latihan Soal & Jawaban Ujian Sertifikasi Pengadaan
Perpres 4 tahun 2015 – Latihan Soal Online Ujian Seritifikasi Pengadaan
Buku Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010 dan semua perubahannya
Latihan Soal Online

Share

Pasal 3 – Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

August 24, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 3

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
a. Swakelola; dan/atau
b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Share

Ruang Lingkup – Pasal 2

August 24, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.

(4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.

Penjelasan Pasal 2
Ayat 1 – Huruf b – Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas.
Ayat (4) – Dalam hal perbedaan antara ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemberi pinjaman/hibah luar negeri dipandang tidak prinsipil oleh pelaksana kegiatan dan pemberi pinjaman/hibah, maka Peraturan Presiden ini tetap berlaku.

Share

Pengertian dan Istilah – Pasal 1

August 24, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

BAB I KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama – Pengertian dan Istilah
Pasal 1

Read more

Share

Pentingnya (Buku) Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya

Susunan dalam satu naskah – Konsolidasi Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya

(P54 – P35 – P70)

Setelah beberapa kali mengajar pengadaan barang/jasa di beberapa daerah paska diberlakukannya peraturan perubahan terbaru dari perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yaitu perubahan kedua – perpres 70 tahun 2012, ada satu hal penting yang harus diperhatikan terutama untuk para penyelenggara atau panitia dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa ini. Hal penting ini adalah penggunaan dari referensi atau buku perpres yang digunakan, dari beberapa kali mengajar saya melihat peserta menggunakan buku cetak perpres 54/2010 dan foto copian dari perpres 70/2012. Secara umum mungkin hal ini tidak masalah, namun dari sisi efektifitas dan efisiensi baik dari sisi penyelenggara ataupun dari sisi peserta dan juga pengajarnya menurut saya masih ada hal yang bisa di efektif dan di efesiensikan.

Dengan membeli buku perpres yang cukup tebal yang mungkin harganya beragam yang ditambah juga dengan lampirannya anggaplah misal harganya seratus ribuan lebih, ditambah dengan fotocopian perubahan perpres 70/2012, maka saya berkeyakinan anggaran senilai seratus ribu lebih per peserta akan habis terpakai, padahal
1. lampiran perpres 54/2010 yang setebal 1000-an halaman lebih, kemungkinannya sangat kecil untuk terpakai karena materi pembelajaran tingkat dasar akan lebih banyak di pasal-pasal perpres, dan kalaupun ada materi pada lampiran maka sudah di cover dalam slide dan modul yang juga dibagikan kepada peserta.
2. lampirannya pun sebenarnya sudah mengalamai perubahan juga, sehingga bagaimana bisa memakai lampiran perpres 54 tanpa perubahannya, akan menyesatkan juga itu.
3. Membuka dua dokumen (p54/2010 dan p70/2012) dan bahkan ditambah p35/2011 perubahan2 dari perpres 54 akan sangat tidak efektif efisien bagi peserta.
4. Dengan waktu JP yang masih ada yang menggunakan 30 atau 40 JP, maka waktu untuk instruktur dalam menyampaikan materi akan sangat terburu-buru sehingga dalam kecepatan peserta dalam membuka perpres sebagai referensi dalam pembelajaran akan sangat berguna dalam mengimbangi/menyamakan kecepatan mengajar instruktur dengan peserta training.
5. Dalam menjalani ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa yang kita tahu berisi 90 soal dengan waktu hanya 120 menit atau per soal jatah waktunya adalah 1 menit 20 detik, maka apabila menggunakan buku perpres lama dan membuka pula perpres 70 tahun 2012 perubahan kedua dan perpres 35 tahun 2011 perubahan pertama, wah tidak akan kekejar nampaknya…

Dari beberapa point di atas saya mengusulkan penggunaan buku konsolidasi perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah disertai dengan perubahan-perubahannya yaitu pepres 35 tahun 2011 dan perpres 70 tahun 2012. Dengan digunakanya buku konsolidasi maka saya yakin akan terjadi efektifitas dan efisiensi baik dalam anggaran pelaksanaan kegiatan, kecepatan membuka peraturan sewaktu ujian, kecepatan belajar dan mengajar, dan tentunya terkait keseluruhan pemahaman dari para peserta bimtek pengadaan barang jasa. Untuk itu untuk lebih mengefektifkan dan efesiensikan pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa gunakanlan buku konsolidasi perpres 54 dan perubahannya, dimana perpres 54 sudah di blend dengan semua perubahannya, begitu pula penjelasannya juga sudah termasuk di dalamnya.

Buku konsolidasi dapat diperoleh dari beberapa sumber berikut ini mulai dari yang gratisan, silahkan di download dan diperbanyak dan ada juga yang dijual berupa buku konsolidasi saja plus ada juga yang ditambah dengan konten lainnya.

Berikut adalah beberapa sumber buku konsolidasi yang dapat bapak/ibu peroleh:

1. Download di www.heldi.net , ini softcopy GRATIS, silahkan didownload pada menu DOWNLOAD dan di print kemudian diperbanyak dengan meng-fotokopi-nya, file ini adalah buatan saya sendiri sehingga tidak ada hak cipta yang dilanggar, saya sudah buatkan untuk para pecinta pengadaan seluruh Indonesia. Ini konsolidasi versi efektif efisien karena dalam format A4 hanya 80-halaman saja, kalau dengan format folio mungkin bisa kurang lagi, padahal di dalamnya sudah termasuk penjelasannya pula. Silahkan download disini (ada softcopy perpres 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 juga):


www.heldi.net


2. Membeli buku hardcopy konsolidasi (softcopynya tersedi GRATIS pada no.1 di atas)
– Tersedia juga di http://www.pengadaan.web.id yaitu Buku Saku Pengadaan Barang/Jasa yang berisi perpres 54 blend dengan perubahannya, plus penjelasan di bawah pasal per pasal dilengkapi dengan daftar istilah pengadaan. Ini konsolidasi versi efektif efisien karena perubahan ditandai langsung pada kata atau kalimat atau pasal tergantung dari perubahannya sehingga dengan cepat dapat mendeteksi perubahannya, dan penjelasannya langsung muncul di bawah pasal-pasalnya dengan menghilangkan penjelasan yang isinya “cukup jelas”. Buku ini berisi 260 halaman, yang terdiri dari 95 halaman daftar istilah dan konsolidasinya sendiri 154 halaman dalam format A5. Buku ini tersedia Versi GRATISANNYA dalam bentuk softcopy ebook, silahkan dilihat saja di websitenya.
– Tersedia di blog nya pak Samsul http://samsulramli.wordpress.com, untuk info lengkapnya silahkan meluncur langsung ke TKP.
– Tersedia di blognya pak Khalid Mustafa http://www.khalidmustafa.info/, untuk info lengkapnya silahkan meluncur langsung ke TKP.

Silahkan dipilih buku konsolidasi perpres 54 disesuaikan dengan kebutuhan (need) masing-masing, semoga bermanfaat bagi semuanya.

Salam Pengadaan dari Bogor.

Share

Penerapan Perpres 54/2010 dalam Rumah Tangga

April 1, 2011 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Berikut adalah catatan dari blog teman saya sesama instruktur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu om Guskun yang ada di www.guskun.com

Dalam salah satu kelas Pengadaan di Surabaya, 10 Maret 2010, ada pertanyaan sederhana dari peserta mengenai gambaran pembagian tugas Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pertanyaan sederhana, substansial, dan spontan yang tidak pernah saya duga dan tidak saya pelajari sebelumnya. Sebagai pengajar, untuk menjaga kepercayaan peserta Diklat, saya tidak boleh menyerah begitu saja. Otak harus berpikir cepat, momentum tidak boleh hilang.

Seketika muncul ide, menggambarkan pembagian kewenangan menurut Perpres 54/2010 dalam rumah tangga. Suami sebagai KPA, Istri sebagai PPK dan Asisten (PRT) sebagai Pejabat Pengadaan. GREAT !!!!
Sebagai KPA dalam rumah tangga, Suami berwenang menentukan KEBIJAKAN UMUM rumah tangganya, menentukan TUJUAN rumah tangga dan bagaimana tujuan akan dicapai. Sebagai konsekwensi dari KPA Rumah Tangga, Suami wajib MEMBERIKAN PAGU BELANJA kepada istrinya.  Jika suami ingin makan rawon misalnya, cukup bilang ke Istrinya agar masak rawon, tanpa perlu tahu apa bumbu-bumbunya.

Istri, adalah PPK dalam rumah tangga. Setelah menerima PAGU BELANJA dan mengetahui keinginan suami, misalnya masak rawon. Istri harus mampu menentukan SPESIFIKASI TEKNIS dan rician BAHAN yang harus dibeli untuk memasak rawon. Tidak hanya itu, Istri juga harus mampu menentukan HARGA PERKIRAAN SENDIRI untuk memasak rawon yang diinginkan suaminya. Jika pagu belanja yang diberikan suaminya tidak cukup, Istri bisa meminta tambahan pagu ke suaminya atau merubah jenis masakan menyesuaikan dengan pagu yang tersedia. Artinya, PPK bisa mengusulkan perubahan kepada KPA.

Selanjutnya Istri memberitahukan SPESIFIKASI TEKNIS dan HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) yang sudah dibuatnya kepada Asisten (PRT). Biasanya tidak semua pagu dihabiskan menjadi HPS. PPK yang baik sudah memperhitungkan jika suatu saat perlu pekerjaan tambah. Saatnya PRT bertindak sebagai PEJABAT PENGADAAN. Berbekal catatan yang diterimanya dari PPK, PRT pergi ke pasar. Banyak penjual di pasar, Pejabat Pengadaan bebas berbelanja pada penjual yang mana. PRT perlu membandingkan harga antar penjual dan beli di penjual yang harganya paling murah. Jangan sekali-kali PRT berbelanja barang yang tidak ditentukan oleh sang Istri, jangan sekali-kali PEJABAT PENGADAAN melakukan pengadaan yang tidak ditentukan oleh PPK. Sebagaimana PRT mengembalikan uang kembalian sisa belanja ke Istri, maka PEJABAT PENGADAAN juga tidak harus menghabiskan semua dana yang tersedia. Semakin hemat, semakin baik, dengan catatan apa yang ditentukan PPK bisa dilaksanakan semua.

Selesai ! Itulah gambaran sederhana proses Pengadaan dan hak kewajiban masing-masing pihak.

=====

Demikian cerita dari blog om guskun semoga bermanfaat untuk lebih mudah memahami tentang peranan dan fungsi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Namun ada satu penjelasan tambahan yang belum diungkap atau dijelaskan dalam blog om guskun, yaitu bahwa PA/KPA dapat mengangkat lebih dari satu PPK bila diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan/jenis paket pekerjaannya….

so kata om guskun pada penjelasannya di acara TOT essential procurement; bahwa suami selaku KPA/PA dapat memiliki istri atau PPK lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan keluarganya, tetapi PPK tidak boleh memiliki beberapa PA/KPA…. okelah kalau begitu om guskum 🙂

Terima kasih atas penjelasannya om gus… salam pengadaan dari bogor

Share

Next Page »