RANCANGAN REVISI -PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

October 13, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

fadlyariflkppLatar belakang revisi peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
– arahan presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
– Keppres no 11 tahun 2016 tentang program penyusunan peraturan presiden tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016.
-Tindaklanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai revisi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hasil Rapat Terbatas tanggal 29 Desember 2016 memutuskan bahwa:
– Pengadaan barang/jasa harus menjadi lebih sederhana, tidak berbelit belit, mudah dikontrol, di cek dan diawasi
– Peningkatan prioritas penggunaan produk dalam negeri.
– Revisi perpres diharapkan dapat mendorong produk usaha kecil dan menengah, kontraktor kecil dan menengah yang ada di daerah. Pengadaan memiliki arah semangat pemerataan.
– Menko perekonomian sedang mempersiapkan kebijakan ekonomi baru yang memberikan banyak peluang kepada pengusaha kecil, UKM dan pre startup, termasuk redistribusi aset yang telah didesain untuk diarahkan sesuai kebijakan baru.
– Beberapa hal yang perlu diperdalam dalam pengaturan pengadaan:
– mendorong industri dalam negeri
– menciptakan enterpreneur baru
– memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah
– sistem pendanaan terhadap penyedia e-katalog yang berkaitan dengan UKM.

Untuk detail presentasi nya silahkan diunduh pada halaman pada postingan ini:



 

Inti atau Pokok Perubahan dalam peraturan presiden (perpres) terbaru ini adalah:

– SIMPLIFIKASI – PERPRES HANYA MENGATUR HAL YANG BERSIFAT NORMATIF
– MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN DENGAN MEMPERJELAS NORMA
– HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL, PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN KEPALA LKPP , dan peraturan kementerian sektoral lainnya

Hal hal baru dalam perpres pengadaan barang/jasa ini adalah:
Tujuan Pengadaan
Agen Pengadaan
Konsolidasi Pengadaan
Pelaksanaan Penelitian
Kerjasama Internasional
Pengecualian
Layanan Penyelesaian Sengketa
Swakelola
E-marketplace Pemerintah

Sedangkan pembagian bab dalam perpres pengadaan perubahan tersebut adalah:

Bab I Ketentuan umum
Bab II Tujuan Kebijakan Prinsip dan Etika PBJ
Bab III Pelaku Pengadaan
Bab IV Perencanaan Pengadaan
Bab V Persiapan PBJ
Bab VI Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola
Bab VII Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia
Bab VIII Pengadaan Khusus
Bab IX Usaha Kecil, PPDN)
Bab X PBJ Secara Elektronik
Bab XI SDM dan Kelembagaan
Bab XII Pengawasaan Pengaduan
Unduhan

Share

Pertanyaan seputar Perpres 4 tahun 2015

February 28, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Berikut adalah pertanyaan yang banyak muncul ke Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP terkait pelaksaan perpres 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Bagaimana kriteria keadaan kahar saat ini sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015? pembatasannya seperti apa?

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa kriteria Keadaan Kahar tidak lagi bersifat limitatif.
Definisi Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dantidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan Kahar dinyatakan oleh para pihak dengan didukung justifikasi data dan dokumen yang benar dan riil sesuai fakta.
Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa:
Pada pekerjaan pembangunan gedung, pihak Kontraktor tidak dapat masuk ke area lokasi pekerjaan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena terjadi hujan terus menerus selama dua minggu dan menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan.
Pihak Kontraktor memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar

Read more

Share

Perpres 4 tahun 2015 – Buku konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

February 12, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

perpres4tahun2015Silahkan download buku konsolidasi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatukan antara perpres 54 tahun 2010, perpres 35 tahun 2011, perpres 70 tahun 2012 dan perpres terbaru perubahan ke-4 yaitu perpres 4 tahun 2015.

Format Pdf plus Mind Mapping ya… Mantap!



konsolidasi by Heldi

GRATIS, silahkan dicetak atau diprint sendiri ya, mau satu buku atau untuk diperbanyak silahkan saja (untuk bimtek sudah bipakai di beberapa badiklat pemerintah dan LPP swasta), LEBIH MURAH daripada beli buku hardcopy, cukup di print sekali masukan ke tukang photocopi untuk di copy dan dijilid… paling hanya rp.15 ribuan per buku (110 halaman) dan apabila (semoga) berkenan dengan tetap mencantumkan alamat blog ini www.heldi.net (nah ini baru promosi) 🙂

Terima kasih atas ladang amalnya 🙂
Yang membutuhkan format word nya silahkan kontak langsung ya.

Share

Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010

December 5, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sudah keduluan sama pa Rahfan nulisnya, jadi ya di copy paste aja deh tulisannya ya, sama saja kok kalaupun saya buat tulisan baru 🙂 yang penting tidak melanggar etika dan tidak ada yang merasa tidak enak aja ya… 🙂 so inilah perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang sedikit revisi atau Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang isinya hanya menambah satu klausul tentang Penunjukan Langsung untuk benih dan pupuk.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kembali mengalami perubahan. Kali ini merupakan perubahan ketiga setelah sebelumnya dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Read more

Share

Perpres pengadaan vs permen – kode rekening dengan paket pekerjaan

May 21, 2013 by  
Filed under Berita dan Artikel Pengadaan

Tulisan di milis dari bapak Burhanudin, instruktur pengadaan dari BPKP.

Berikut ini saya sampaikan klasifikasi Kode rekening Belanja Di PEMDA sebagaimana di atur dalam lampiran permendagri 13 tahun 2006 untuk belanja OBAT dan ALAT KESEHATAN (BUKAN BELANJA MODA(R/L))
Akun 5
Kelompok 5.2
Jenis 5.2.2
Obyek 5.2.2.02
Rincian Obyek

5 BELANJA
5.2Belanja Langsung
5.2.2Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.02Belanja Bahan/ Material
5.2.20.2.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan/Alat Kesehatan
5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
5.2.2.02.06 Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi
5.2.2.02.07 Belanja Bahan Makanan
Dst…
Mohon Baca juga pasal 77 (perubahan I, permendagri 59:” (12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.“

Terkait pertanyaan: ada pengadaan obat di DPA satu paket, ternyata dengan era e-katalog yang menyebabkan banyak kontrak, yang artinya banyak paket sehingga kemudahan pengadaan tidak bisa dieksekusi.
Saya jadi bingung…? Apa kaitannya?
Apakah ada kaitan antara kode rekening dengan paket? Sepengetahuan saya, di Perpres tidak ada pasal yang mengatur bahwa paket dengan kode rekening “harus satu”. Sekedar mengingatkan, pemaketan sebagaimana di atur di pasal 24 adalah sbb:
(1) PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.
(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.
(2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
(3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/ atau
d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
Jangan lupa, paket tersebut diumumkan dalam RUP… Bila ada perubahan paket maka RUP juga harus di rubah dan diumumkan kembali.
Kembali ke belanja n paket….
Meski beda kode rekening, bila sesuai dengan ayat (2), wajib dijalankan. Misal, dalam DPA Dinkes untuk Kegiatan A terdapat pengadaan Obat-Obatan/alat kesehatan (5.2.2.02.04) senilai 190 juta. Di kegiatan B terdapat Belanja Bahan Kimia (5.2.2.02.05) senilai Rp 180 juta. Bila obat dan bahan kimia ini ternyata “satu rumpun (maaf hanya sbg analogi saja krn tidak menemukan kata yang passs)”, dimana penyedia obat dimaksud dan bahan kimia biasanya sama (misal perusahaan farmasi pasti sedia), maka bila merujuk pasal 24…. harusnya di buat satu paket pengadaan.
Sebaliknya, meski kode rek sama (5.2.2.02.04) belanja obat tapi terdiri atas obat penyakit biasa senilai Rp 1 m dan obat kanker Rp 1 m dan bila penyedia dua obat tersebut misalkan berbeda (maaf bukan PT. PALU GADA… ape loe minte gue ada, krn PT. PALU GADA hanya merupakan broker yang menyediakan dari ROK sampai ROKET), maka merujuk pasal 24…. harusnya dipisah.
Dengan demikian, menurut penalaran saya… meski paket di DPA satu, bila memang mau di buat beberapa paket… lihat pasal 24. Di perka tentang RUP, kalau tidak salah… untuk pengadaan yang direncanakan dengan e-katalog di muat dalam kolom tersendiri. Jadi bila dalam RUP pertama rencana paket mau lelang dan sekarang mau dirubah dengan e-katalog, dengan analogi ayat (1a) diatas (krn hanya menyebut, “apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA”)… PA harus merubah RUP dan mengumumkan kembali….
Jadi bisa masalah satu paket mau di paket… Dpt dieksekusi tanpa merubah anggaran bila rekening sama tapi hanya sub rincian yg beda…

Sedangkan, pasal 160 yang dijelaskan adalah benar bahwa pergeseran antar rincian obyek (dari 5.2.2.02.05 bahan kimia menjadi belanja 5.2.2.02.04 obat) dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Bila pergeseran obyke (dari 5.2.2.02.05 bahan kima menjadi belanja 5.2.2.01.09 Belanja Pakai Habis Pelayanan Kesehatan) dilakukan atas dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. Don’t forget… ada ketentuan lain yang harus di perhatikan:
Pergeseran tersebut dalam satu kegiatan (otomatis satu program satu satuan kerja)
Sebelum eksekusi, penjabaran apbd harus dirubah terlebih dahulu sebagai dasar pelaksanaan (pengganti DPA dan ditetapkan dengan perkepada… bisa parsial)
Pas perubahan APBD nanti baru dimasukan dalam APBD tapi eksekusi bisa duluan.
Baca ayat (7) nya … Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah. (Saya pernah membantu Pemkot di JABAR membuat perwal tata cara geser geseran…)

Demikian, pendapat saya berdasarkan perpres dan permen… Seringkali perpres dan permen seolah ingin dibenturkan… padahal merupakan dua hal yang berbeda… PERMENDAGRI ADALAH PERATURAN YANG MENGATUR TATA CARA PEMBAYARAN (yang tidak diatur dalam perpres)…. PERPRES ADALAH PERATURAN YANG MENGATUR TATA CARA PENGADAAN (yang tidak diatur dalam permen). Keduanya adalah sub sistem yang berbeda dalam satu sistem pengelolaan keuangan negara/daerah.

Mudah-mudahan bisa membantu… dan Mohon koreks

Share

Peraturan Pengadaan Barang Jasa

February 18, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Bagi para pencinta dan para ahli pengadaan baik sebagai anggota Pokja ULP atau panitia bagi yang belum punya ULP (kasian deh loh belum bentuk ULP hehehe…), atau sebagai PPK / Pejabat Pembuat Komitmen (baik yang bersertifikat atau tidak…), tentunya melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah bukanlah hal yang mudah. Hal-hal non teknis serta resiko yang cukup menantang menanti di depan mata, mulai dari pemanggilan awal sebelum lelang berjalan oleh para pemangku keinginan, berperang di medan lagi bersama penyedia yang bisa menjadi mitra atau bahkan bisa menjadi musuh dalam kontrak sampai di eposode akhir pemanggilan oleh para pemeriksa baik jaksa, polisi ataupun auditor internal dan eksternal. Untuk menghadapi hal tersebut maka akan sangat diperlukan suatu penguatan dalam ilmu pengadaan barang/jasa, penguatan ini salah satunya berupa pengetahun yang luas dan mendalam dalam hal peraturan yang dipakai dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Beberapa aturan main yang mungkin hukumnya wajib atau sunah dan tidak mungkin masuk dalam kategori makruh bahkan haram dan harus diketahui oleh para calon pria atau wanita panggilan (baca: pokja ulp atau PPK) yang dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan untuk tetap berada pada “jalur aman” ketika dipanggil oleh pihak manapun. antara lain sebagai berikut:

1. Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Ini adalah “buku suci” pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, semua tata cara aturan main pengadaan barang/jasa dimulai dari sini, meskipun beberapa pihak mulai mengkoreksi aturan ini tapi yang namanya aturan manusia ya tetap tidak akan sempurna dan harus selalu disempurnakan, apalagi selalu dalam segi apapun kita selalu tertinggal sekitar 20 atau 30 tahun dari negara-negara lainnya, so kalau dibandingkan dengan aturan main pengadaan di negara lain (apalagi negara maju) tentunya harus segera di revisi lagi. Tapiiii… ya inilah aturan terbaik yang ada di negara kita, sehingga melalui pemahaman terhadap perpes 54 tahun 2010 kita akan dapat mengetahui secara detail bagaimana aturan main dalam melakukan proses pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah, mulai dari tahapan persiapan, pemaketan, kebijakan umum, prionsip pengadaan, memilih swakelola atau melalui penyedia, memilih metode pemilihan, memilih metode penyampulan, metode kualifikasi, memilih metode evaluasi, memahami para pihak yang terlibat, PA/KPA, ULP, PPK, penyedia barang/jasa, dsb. Perpres 54 tahun 2010 sudah relatif jauh lebih jelas dan rinci dibanding aturan main pengadaan pendahulunya (keppres 80 atau 14).

So ingin aman dan sukses dalam pengadaan barang jasa pemerintah; kuaasai aturan main ini… Perpres 54 tahun 2010

 

2. Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

LKPP merupakan merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres No 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan Misi untuk Mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang / jasa pemerint, maka LKPP merupakan institusi yang bertugas untuk mengeluarkan aturan-aturan yang memperjelas aturan yang ada dalam buku suci pengadaan perpres 54 tahun 2010. Beberapa perka telah dikeluarkan untuk lebih memperkuat dan memperjelas aturan dalam perpres 54, seperti: Tata Cara Pembentukan ULP, Standar Bidding Dokumen (eproc dan manual), Sertifikasi Pengadaan, e-tendering, Penunjukan Langsung Kendaraan Bermotor (GSO), dsb. Sehingga agar tidak salah menafsirkan aturan dalam perpres 54 tahun 2010, baca peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala LKPP, dijamin masih tetap pusing kalau mau mengakomodir keinginan atasan 🙂

 

3. Peraturan Ke-PU-an

Jasa Konstruksi merupakan jenis barang/jasa yang memiliki porsi terbesar dalam nilai pengadaan barang jasa pemerintah. Proyek-proyek konstruksi baik di pusat atau di daerah pastinya memiliki rasio yang lumayan besar kecuali mungkin hanya pada instansi atau lembaga tertentu saja yang tidak memeliki porsi pekerjaan konstruksi yang cukup signifikan, tetapi secara umum kalau di total kan tentunya tetap pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang bernilai besar dibandingkan pengadaan barang/jasa non konstruksi (barang, jasa lainnya atau konsultansi).

Kementrian Pekerjaan Umum merupakan garda terdepan dalam hal pembinaan jasa konstruksi termasuk di dalamnya memproduksi aturan-aturan yang terkait dengan jasa konstruksi. Peraturan terakhir dari Menteri PU yang perlu ditelaah adalah tentang Standar Bidding Dokumen (SBD) versi jasa konstruksi, dimana format standar dari SBD LKPP telah diadopsi agar lebih cocok untuk digunakan dalam pengadaan jasa konstruksi, juga  aturan tentang klasifikasi penyedia untuk pelaksana atau konsultan konstruksi. Aturan dari kementerian Pekerjaan umum sangat penting untuk diketahui bagi para praktisi pengadaan yang akan melelangkan proyek-proyek “basah” agar tidak basah dengan “air comberan”.

4. Peraturan Menteri Keuangan

Tidak mau dipusingkan dengan pencairan uang muka, termin, apalagi pencairan 100% pekerjaan, masalah jaminan-jaminan, pekerjaan yang terlambat dan lewat tahun anggaran, berhadapan dengan KPPN, atau bagian keuangan serta bank tempat pencairan, jangan lupa untuk mengunduh dan mempelajari aturan dari yang ngurusin keuangan ini. Peraturan terakhir yang harus diketahui adalah No PMK.25/PMK.02/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya. Pekerjaan beres tapi bermasalah dengan pencairan… bisa tekor PPK 🙂

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Kepemerintahan dan ke-PNS-an banyak mengacu pada aturan ini, sehingga tidak ada salahnya dan akan sangat berguna juga bila kita mengetahui tentang autran-aturan permendagri, terakhir yang ramai diperbincangkan adalah tentang posisi PPK dan KPA, dan sampai sekarang masih seru juga perdebatannya, so biar tambah bingung segera baca permendagri 21/2011

 

Peraturan-peraturan di atas dapat di download disini:


Perpres            Permen           Perka

Salam Pengadaan dari Bogor
tulisan ini diselesasikan di Bandara Pattimura Ambon 🙂

Share

Permendagri 21/2011 vs Perpres 54/2010

January 18, 2012 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Pertama ini adalah judul yang “salah”, tidak bisa peraturan di persus-persus kan, sehingga dengan keluarnya surat edaran bersama (SEB) Nomor 027/824/SJ dan I/KA/LKPP/03/2011 antara Mendagri Gamawan Fauzi dan Kepala LKPP Agus Rahardjo yang berisi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka jelas sudah bahwa:

1. Dalam hal PA belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka PA menunjuk KPA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk bertindak sebagai PPK. Dalam hal ini KPA harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK;

2. Dalam hal kegiatan SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA (Kepala Desa/Lurah/Camat) bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian Pengguna anggaran yang dapat menandatangani kontrak adalah PA untuk tingkat kecamatan/kelurahan. Sedangkan penandatanganan kontrak untuk unit kerja di pemerintah daerah didelegasikan kepada PPK atau KPA, bukan dilakukan oleh PA.

SEB ini mengingatkan kejadian jaman dahulu, ketika saya pernah menjadi ketua lelang, dimana para kabid tidak mau menjadi PPK sehingga yang berlaku menjadi PPK adalah kepala dinas (PA), dengan SEB ini maka dengan SEB ini menguatkan bahwa sudah jelas seharusnya para Kabid/Kabag (eselon III)-lah yang harus menjadi PPK, Level middle management sudah seharusnya menanggung beban tanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu instansi, sedangkan kepala dinas/kantor mempertanggungjawabkan secara keseluruhan instansi yang dipimpinnya.

Kemudian apakah harus bersertifikat pengadaan barang/jasa? ya pasti harus, karena ini kan terkait dengan pengadaan barang/jasa, bagaimana mungkin bisa bekerja dengan baik dan benar kalau tidak menguasai ilmu pengadaan barang/jasa?melalui SEB ini juga menguatkan bahwa memang untuk pengadaan barang/jasa diperlukan PPK yang persyaratannya ada dalam perpres 54/2010.

Jadi antara permendagri nomor 59 tahun 2007 dengan perpres 54/2010 saling menguatkan, bahwa level middle management-lah (KPA) yang harus menjadi pimpro eh PPK dan seorang PPK tentunya harus mempunyai keahlian dalam melaksanakan pekerjaannya, maka harus bersertifikat sesuai P54.

Tapi di lapangan banyak KPA yang belum bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa, nah ini kembali ke laptop, ada beberapa kasus bisa terjadi seperti ini:

1. Motivasi, memang tidak ingin lulus.

2. Kemampuan yang sudah tidak bisa di upgrade, maklumlah yang namanya DUK di daerah adalah singkatan dari Daftar Urut Kedekatan.

Saya kira dua hal ini adalah tugas para kepala daerah untuk mengatasinya, kalau ada keinginan untuk mengatasinya saya yakin bukan hal yang sulit 🙂

Kalau sudah ada motivasi tapi masih belum lulus juga, karena katanya karena soal ujiannya sulit, saya kira sudah banyak sekali instruktur Pengadaan alumni TOT LKPP yang dapat diberdayakan (300 lebih), tinggal kontak saja mereka dan bisa dikoordinasikan untuk mengadakan bimbingan teknis di daerah masing-masing, sedangkan ujian bisa dilakukan di LKPP via komputer, atau bahkan banyak event organiser di jakarta yang setiap beberapa bulannya ada jadual untuk ujian PBJ.

Berikut adalah lampiran dari data base konsultansi di website lkpp:

http://www.konsultasi.lkpp.go.id/index.php?mod=viewP&idP=109

Berdasarkan UU No 1/ 2004 KPA/PA berwewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak. Menurut Perpres tersebut PPK merupakan salah satu perangkat organisasi yang harus dibentuk. PA/KPA mendelegasikan kewenangan tersebut antara lain menandatangani kontrak kepada PPK untuk memudahkan check and balance dalam proses pengadaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 027/824/SJ dan Kepala LKPP nomor : 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011, Khusus untuk pemerintahan Daerah Kedudukan, Tugas Pokok, dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 59 Tahun 2007, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam hal PA belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka PA menunjuk KPA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk bertindak sebagai PPK. Dalam hal ini KPA harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK;
Dalam hal kegiatan SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA (Kepala Desa/Lurah/Camat) bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dengan demikian Pengguna anggaran yang dapat menandatangani kontrak adalah PA untuk tingkat kecamatan/kelurahan. Sedangkan penandatanganan kontrak untuk unit kerja di pemerintah daerah didelegasikan kepada PPK atau KPA, bukan dilakukan oleh PA.
Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran bersama ini, PA/KPA yang telah menunjuk dan menetapkan PPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan barang/jasa, maka:

a.    PPK tetap melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA untuk menandatangai kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
b.    PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.

Menurut aturan yang ada di pasal 7 Perpres 54 Tahun 2010 yang menandatangani kontrak adalah PPK, PA tidak menandatangani kontrak. Dalam hal PA tidak mengangkat PPK namun hanya KPA sebagai-mana Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 027/824/SJ dan Kepala LKPP Nomor : 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011, maka KPA bertindak sebagai PPK yang dimaksud dalam Perpres 54 Tahun 2010. Dalam hal ini KPA sama dengan PPK, harus bersertifikat.

Sebagai informasi PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota baru wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012 (pasal 127 huruf b). PPK pada tahun 2011 pada instansi pemerintah pusat diwajibkan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

PPK pada suatu dinas/instansi dapat berjumlah lebih dari satu orang, disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali. Tim pendukung dan tim teknis yang dapat dibentuk oleh PPK dalam rangka membantu kerja PPK. Tim teknis tersebut dapat berasal dari satker (unit kerja) yang bersangkutan atau dari instansi teknis terkait, misalnya Dinas PU untuk pekerjaan konstruksi.

Pejabat pengadaan dapat melakukan transaksi pada pengadaan barang dengan pengadaan langsung. Namun proses pembayaran tetap dilakukan oleh PPK sebagai pejabat yang diberikan tugas/wewenang untuk menandatangani kontrak, antara lain pengesahan tanda bukti pembayaran.
Penetapan PPK dilakukan melalui SK Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Pasal 8 ayat (1) huruf c dan pasal 12 ayat 1)

PPTK diperkenankan sebagai panitia lelang karena didalam Perpres No.54 Tahun 2010 tidak PPTK tidak termasuk kedalam organisasi pengadaan. PPTK dilarang menjadi panitia pengadaaan bila pejabat tersebut ditunjuk pula menjadi PPK, yaitu pejabat berhak melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang menandatangani kontrak dan bukti pembayaran.

Sesuai dengan ketetapan di Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 8 ayat (1) huruf f angka 2 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PA adalah menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan nilai pengadaan yang berada dibawah nilai tersebut dilakukan oleh Panitia/Pokja ULP.
Berdasarkan ketentuan diatas semestinya penetapan pemenang untuk jasa konsultasi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditetapkan oleh PA. Tetapi dipasal 10 ayat (4) dinyatakan bahwa KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. Sehingga jika pelimpahan tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada KPA termasuk wewenang untuk penetapan pemenang lelang, maka KPA dapat menetapkan pemenang untuk Penyedia Jasa konsultansi dengan nilai dimaksud.

Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 penandatanganan kontrak cukup dilakukan oleh PPK sebagai pihak yang mendapatkan delegasi kewenangan PA/KPA, sehingga sebenarnya tanda-tangan PA/KPA tidak diperlukan lagi.

PA dapat melakukan pembatalan lelang bila terjadi perubahan atau penghapusan anggaran.

 

Artikel lainnya:

sumber: http://inspektoratsulsel.org/

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

Merujuk pada beberapa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan keuangan daerah, dimana dijelaskan bahwa yang menetapkan / menunjuk PPTK dan PPK terdapat perbedaan, seperti dijelaskan dalam Perpres No.54 Tahun 2010  bahwa PPTK adalah sebagai salah satu tim pendukung yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan program /kegiatan SKPD di lingkungannya.

Hal ini berbeda dengan penjelasan Permendagri No 3 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran dilingkungan Depdagri pasal 7 dijelaskan bahwa KPA menetapkan PPK, PPTK, serta pejabat yang tugasnya melakukan pengujian SPP dan menandatangani SPM, bendahara pengeluaran; panitia dan/atau pejabat pengadaan barang/jasa.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 13 Permendagri Nomor 3 tahun 2011 bahwa PPTK ditetapkan oleh Pejabat Struktural satu tingkat di bawahnya dan dalam unit kerja yang sama dengan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (diangkat oleh PPK) yang ditunjuk oleh kepala SKPD.

Dari uraian diatas, dapat difahami bahwa PPTK yang dimaksud dalam PP. No. 58 tahun 2005 dan Pasal 12 Permendagri No. 13 tahun 2006 dan perubahannya, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dengan tugas mengendalikan secara Teknis dan Administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan. Sedangkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan mendapat limpahan sebagian kewenangan dari KPA/PA pada Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Selanjutnya PPTK dalam melaksanakan tugas pokoknyanya pada prinsipnya merupakan Asisten Teknik artinya PPTK itu adalah pembantu PA/KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan di SKPDnya dan bertanggung jawab atas kemajuan dan kesuksesan kegiatan di lapangan. Karena keterlibatan dan tanggungjawab PPTK dalam pelaksanaan kegiatan besar, maka seyogianya PPTK ikut terlibat dalam pengaturan, pengendalian dan pengalokasian dana pada kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara ikut bertanggungjawab dan menandatangani laporan kemajuan fisik kegiatan, serta diberikan wewenang penuh untuk menegur pihak pelaksana yang lalai dan lamban dalam menjalankan tugasnya yang akan ddijadikan bahan laporan pertanggungjawaban pada PA/KPA.

Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku PA/KPA berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b). UU No. 1 Tahun 2004, Wewenang tersebut dapat didelegasikan PA kepada PPK antara lain untuk melakukan penandatanganan kontrak. PPTK dapat juga berperan sebagai PPK bilamana wewenang tersebut telah didelegasikan oleh PA/KPA kepada PPTK. Namun bilamana PPTK tidak menerima pendelegasian wewenang, maka PPTK tidak dapat berperan sebagai PPK.

Selanjutnya penjelasan SE Bersama Mendagri Nomor : 027/824/SJ dan Kepala LKPP No. 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011, dimana Pemerintah Daerah dalam Kedudukan, Tugas Pokok, dan wewenang sebagai PPK, PA/KPA, serta PPTK, sesuai yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan PP No. 58 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka hal-hal yang perlu dilaksanakan adalah :

(1) Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) belum menunjuk dan menetapkan PPK, maka :

a. PA menunjuk KPA

b. KPA bertindak sebagai PPK. Dalam hal ini KPA harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

c. KPA sebagai PPK dapat dibantu oleh PPTK

(2) Dalam hal kegiatan SKPD tidak memerlukan KPA seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA bertindak sebagai PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010;

(3) Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran Bersama ini, PA/KPA yang telah menunjuk dan menetapkan PPK sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan barang/jasa, maka:

a. PPK tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai PA/KPA untuk menandatangai kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

b. PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh PPTK sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005

Untuk Informasi lebih lanjut bahwa PPK pada Pemerintah Prov/Kab /Kota baru, wajib memiliki sertifikat keahlian PBJ paling lambat 1 Januari 2012 (pasal 127 huruf (b) Pepres Nomor 54 Tahun 2010). PPK tahun 2011 pada instansi pemerintah pusat diwajibkan memiliki sertifikat keahlian PBJ. Sedangkan PPK di pemerintah daerah baru wajib bersertifikat tahun 2012.

Bahwa PPK SKPD dapat berjumlah lebih dari satu orang, disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali. Tim pendukung dan tim teknis dapat dibentuk oleh PPK dalam rangka membantu tugas PPK. Tim teknis tersebut dapat berasal dari SATKER (unit kerja) yang bersangkutan dan atau dari instansi teknis terkait, misalnya Dinas PU untuk pekerjaan konstruksi.

Pejabat pengadaan dapat melakukan transaksi pengadaan barang dengan pengadaan langsung. Namun proses pembayaran tetap dilakukan oleh PPK sebagai pejabat yang diberikan tugas/wewenang untuk menandatangani kontrak, tujuannya antara lain pengesahan tanda bukti pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan.

 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat kami simpulkan bahwa Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat PA/KPA berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) huruf b). Wewenang tersebut dapat didelegasikan PA kepada PPK antara lain untuk melakukan penandatanganan kontrak.

PPTK dapat berperan sebagai PPK bilamana wewenang tersebut telah didelegasikan oleh PA/KPA kepada PPTK. Namun bilamana tidak menerima pendelegasian wewenang, maka PPTK tidak dapat berperan sebagai PPK.

======================
curhat penulis:

Menurut saya masalahnya adalah pada:

1. Pejabat yang sudah bersertifikat tapi tidak mau jadi PPK
2. PNS yang mengikuti bimtek/diklat PBJ, tapi tidak mau lulus ujian sertifikasi.

Kalau 2 masalah itu terselesaikan, maka tidak akan ada masalah tentang PPK bersertfikat atau tidak… 🙂

Salam Pengadaan dari Bogor

Share