Penipuan PNS – Pegawai Negeri Sipil

February 9, 2016 by  
Filed under Curhat PNS online

Hati hati memperoleh informasi seperti ini, INI PENIPUAN :

Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu INDAH RAHAYU asal SURAKARTA, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS.

Saya ingin berbagi kesuksesan ke seluruh pegawai honorer K1 dan K2 di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdi kurang dari 10 tahun menjadi pegawai honorer belum terangkat menjadi PNS dan saya mengabdikan diri sebagai guru di sebuah desa terpencil di daerah Surakarta, dan di sini daerah tempat mengajar saya hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita masing-masing. Read more

Share

2016 PNS dapat THR resmi

August 17, 2015 by  
Filed under Curhat PNS online

Beberapa berita di koran terakhir memberitakan bahwa tahun 2016 nanti PNS (pegawai negeri sipil) akan menerima THR (tunjangan hari raya). Padahal kalau tidak salah pada setiap tahun sampai tahun 2015 ini banyak PNS yang dapat THR juga, berarti selama ini darimana ya dana untuk bagi bagi THR itu? Entahlah… tapi intinya kebijakan ini tentunya sangat baik sekali, sekali kagi acung jempol untuk pa Yuddy Menteri PAN RB yang sekali lagi membuat kebijakan yang sangat baik sekali untuk para PNS (eh dari pa Yuddy bukan ya ini kebijakannya?).

THR ini akan sebesar gaji pokok PNS, dan dengan catatan tidak akan ada kenaikan gaji lagi. Bagaimana dengan gaji ke-13? tetap diberikan, jadi ini seolah olah menjadi gaji ke-14 untuk PNS ya.

Bagi saya pribadi hal ini saya syukuri karena kemarin bukannya dapat THR, tapi malah harus ngasih THR ke para pegawai non PNS.. ngapapa sih jadi ladang amal ya, kalau dulu suka dapat THR (dari mana ayo THR nya?) sekarang ternyata harus ngasih THR ya… tapi tahun depan tentunya tidak lagi ya, karena sudah ada kebijakan baru bagi yaitu THR bagi PNS, terima kasih ya. Semoga Barokah kebijakannya… amiin…

THR

Berikut berita resminya dari antaranews.com

Pemerintah akan memberikan Tunjangan Hari Raya kepada para pegawai negeri sipil pada 2016 dengan besaran satu kali gaji pokok.

Dengan demikian, selain mendapatkan gaji ke-13 dan pendapatan setiap bulan, para PNS juga akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikan Bambang pada keterangan resmi mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Bambang mengatakan dengan diberikannya THR tersebut, penghasilan bersih atau “take home pay” PNS dalam satu tahun akan jauh lebih meningkat dibanding 2015.

Sebelum kebijakan pemberian THR ini, pemerintah memberlakukan kenaikan gaji PNS yang salah satu indikatornya berdasarkan laju inflasi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan seiring diberikannya THR kepada PNS ini, pada 2016 pemerintah tidak akan menaikkan gaji pokok PNS.

Kebijakan meniadakan kenaikan gaji dan menggantinya dengan THR ini, kata Askolani, akan berdampak positif secara jangka panjang terhadap penghasilan yang diterima PNS. Jika masih mengandalkan kenaikan gaji, PNS akan tetap mendapat potongan dari biaya Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola PT. Taspen.

Berkaca dari pengalaman, ujar Askolani, dengan kenaikan gaji pokok, kerap terjadi kekurangan dana iuran kepada PT. Taspen. Akibatnya, pemerintah yang menanggung kekurangan dana itu.

Oleh karena itu, ujar Askolani, dengan ditiadakannya kenaikan gaji pokok ini juga akan membantu mengurangi beban risiko fiskal pemerintah.

“Misalnya, dalam 5 tahun ada unfunded Rp3 triliun-Rp5 triliun. Itu kita cicil ke Taspen supaya uang pensiunan PNS tidak berkurang. Itulah dampaknya kalau gaji pokok naik,” tutur dia.

Tidak hanya PNS yang masih aktif bekerja, Askolani mengatakan, para PNS yang sudah pensiun pun akan memperoleh THR.

“Tapi tidak full (penuh), karena kemampuan fiskal terbatas. Karena selama ini pensiun kalau naik tidak setinggi PNS, tapi sudah lumayan buat bantu pensiun juga,” ujar dia.

Dalam RAPBN 2016, pemerintah mengusulkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp780,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp558 triliun.

Share

Mengapa Saya Keluar dari PNS (Khalid Mustafa)

March 17, 2013 by  
Filed under Curhat PNS online

Meskipun tulisan ini tayang pada awal tahun 2012 lalu, namun tetap menjadi inspirasi… mudah-mudahan teman-teman lainnya juga memperoleh pencerahan dari tulisan pak Khalid ini.

Sumber: http://www.khalidmustafa.info/2012/02/01/mengapa-saya-keluar-dari-pns.php

Postingan saya di facebook kemarin sepertinya menjadi salah satu postingan paling populer sepanjang memiliki akun Facebook, padahal hanya memuat 2 baris kalimat dalam satu paragraf.

Postingan tersebut adalah “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini resmi saya memasukkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Semoga keputusan ini adalah yang terbaik dan senantiasa diberi keberkahan dan rahmat dari Allah SWT.”

Nah, singkat saja khan dan maknanya juga jelas dan tegas :D

Paragraf ini sampai mengundang 82 like dan 130 komentar. Ada yang menyampaikan ucapan selamat, ada yang mengucap syukur, ada yang mendoakan semoga lebih baik, tapi banyak juga yang mempertanyakan alasannya.

Malah ada yang menghubungi via inbox dan ada yang menelepon langsung karena tidak percaya terhadap berita tersebut. Diantara yang menelepon ada yang bilang saya jadi gila karena orang lain berlomba-lomba untuk masuk PNS dan saya sendiri malah keluar dari PNS :D

Pada tulisan ini saya akan menyampaikan alasan mengapa saya keluar dari PNS

Seperti yang rekan-rekan ketahui dari tulisan di blog ini, sejak awal tahun 2011 kehidupan saya banyak berubah. Salah satu perubahan terbesar adalah meninggalkan dunia TI yang selama ini digeluti dan berganti menjadi dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ).

Sejak awal tahun, bahkan sebelum dinyatakan lulus dalam pelatihan instruktur pengadaan barang/jasa pemerintah, sudah banyak jadwal sosialisasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 atau panggilan untuk mengajar dalam bidang PBJ.

Tapi satu hal yang mengganjal dalam hati dan itu sudah lama menghantui.

Sebagian dari permintaan mengajar, selain yang dilaksanakan rutin oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas, yang saat ini sudah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan /Kemdikbud), juga berasal dari masyarakat umum, baik dari institusi pendidikan swasta, institusi penyedia barang/jasa atau pemerintah daerah/pemda.

Yang jadi masalah, selaku PNS saya dituntut untuk hadir di kantor mulai pukul 7.30 hingga 16.00 WIB setiap hari. Hanya boleh meninggalkan kantor dalam rangka tugas kedinasan dan harus membuat surat tugas terlebih dahulu.

Saya terus terang sering menggunakan waktu kerja untuk mengajar PBJ diluar program resmi yang sudah ditetapkan. Bahkan beberapa kegiatan dilaksanakan diluar kota sehingga harus meninggalkan kantor 1 hari penuh. Ini semua sebagian besar hanya berdasarkan ijin lisan kepada atasan langsung yang tentu saja sudah melanggar aturan.

Ini menjadi tekanan batin. Disatu sisi saya memang menyukai untuk mengajar dan merasa perlu untuk terus berbagi ilmu dimana saja, tapi disisi lain aturan kepegawaian juga harus ditegakkan.

Tidak mungkin saya mengajar tentang larangan korupsi, sedangkan saya sendiri melaksanakan korupsi, yaitu Korupsi Waktu :(

Tidak mungkin saya mengajar tentang kedisiplinan kalau saya sendiri tidak disiplin.

Sebagai seorang pengajar atau pendidik, kesesuaian antara apa yang diajarkan dengan tindakan adalah hal yang mutlak. Karena ini merupakan cerminan integritas dari seorang pendidik.

Banyak yang menyarankan, “jalanin saja sebagai PNS juga sebagai instruktur, khan bolos sekali-sekali demi membagi ilmu itu tidak apa-apa, banyak juga kok PNS tapi tetap nyambi diluaran.”

Saya memegang prinsip nila setitik dapat merusak susu sebelanga. Apalah artinya kebaikan yang kita ajarkan kalau ditempuh dengan cara yang tidak baik walaupun tujuannya juga baik?

Saya sadar, setiap waktu yang tertulis dalam aturan PNS dibayar dari uang pajak rakyat, artinya harus saya gunakan secara bertanggungjawab sesuai aturan kepegawaian. Tidak ada alasan pembenaran dalam aturan, karena aturan mutlak harus dipenuhi.

Dengan alasan utama inilah, daripada terbagi antara PNS dan kesempatan untuk berbagi ilmu yang lebih luas, tanpa dibatasi ijin atasan dan surat tugas, saya memilih untuk melepas status sebagai PNS dan memilih untuk penuh bekerja membagi ilmu dan pengetahuan.

Hal ini juga terinspirasi dari pendapat pak Onno W Purbo, “Saya percaya bahwa nilai seseorang tak akan ditentukan oleh banyaknya harta, banyaknya kekayaan, tingginya pangkat dan jabatan, tingginya gelar, serta banyaknya ilmu. Nilai seseorang akan lebih ditentukan oleh berapa besar/banyak umat manusia yang memperoleh manfaat dari seseorang tersebut.”

Dengan bekerja sendiri, tidak menjadi pegawai manapun, saya bebas untuk lebih luas membagi ilmu, lebih bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan di forum pengadaan, atau menghadiri permintaan rekan-rekan di seluruh pelosok Indonesia yang membutuhkan pencerahan dalam bidang PBJ.

Khusus untuk permintaan dari daerah, saya pernah cukup terpukul saat menerima disposisi pimpinan saat meneruskan surat permintaan narasumber dari salah satu pemkab. Isinya adalah “perlu dipertimbangkan untuk dihadiri karena bukan instansi vertikal.”

Jadi, kita hanya bisa berbagi pengetahuan hanya kepada instansi vertikal saja? Selain itu tidak boleh?

Kalau alasannya adalah “dahulukan tugas pokok” atau ada pekerjaan yang wajib dilaksanakan atau ada kegiatan yang bersamaan maka wajar saja mendahulukan yang instansi sendiri. Tapi saat itu tidak ada kegiatan, hanya bengong di ruangan saja dan semua pekerjaan telah diselesaikan, mengapa tidak boleh?

Jadi kasihan dengan rekan-rekan yang sudah mengundang, padahal ada beberapa kasus pengadaan di daerah tersebut yang hendak ditanyakan langsung dan tidak bisa hanya sekedar tulisan di forum, blog, atau email.

Oleh sebab itu, saya berketetapan untuk keluar sebagai PNS dan bekerja sebagai pihak swasta dan meluangkan lebih banyak waktu memberikan ilmu dan pikiran apabila dibutuhkan oleh masyarakat.

Masalah rejeki telah ada yang mengatur, tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan tetap dan tidak perlu takut karena kehilangan pensiun :)

Intinya adalah bekerja dengan ikhlas, karena ada 2 kebahagiaan untuk setiap manusia yang bekerja dengan ikhlas.

Share

Lowongan untuk PNS di LKPP

July 13, 2010 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

PENGUMUMAN

Batas Akhir Pendaftaran Peserta Seleksi Calon Pejabat Eselon IV
LKPP DIPERPANJANG hingga 31 Juli 2010

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.  Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor  106 Tahun 2007.

Kami yakin masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang berdedikasi, berintegritas dan kompeten. Bergabunglah bersama LKPP, untuk menduduki posisi dibidang :

  • Strategi dan Kebijakan
  • Monitoring-Evaluasi dan e-Procurement
  • Pengembangan SDM
  • Hukum dan Penyelesaian Sanggah
  • Perencanaan dan Ortala
  • Umum dan Tata Usaha
  • Kehumasan

Ketentuan umum :

  • Proses seleksi terdiri dari tahapan sebagai berikut : seleksi administrasi, wawancara dan psikotes
  • Biaya transportasi dan akomodasi untuk mengikuti seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta
  • Tidak diadakan surat menyurat
  • Peserta dilarang menghubungi atau berhubungan langsung dengan pegawai LKPP selama proses seleksi berlangsung

Persyaratan :

  1. Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah
  2. Berpangkat (golongan ruang) Penata Muda Tk. I  (III/b) s.d. Penata  Tk. I (III/d)
  3. Untuk seluruh posisi, pendidikan minimal S1 atau  sederajat
  4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat maupun sedang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
  5. Tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam proses pengadilan
  6. Tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar
  7. Memiliki skor TPA minimal 550 dengan penyelenggara UPPTPA Bappenas, sertifikat sesudah tanggal 30 Juni 2008 (2 tahun terakhir)
  8. Memiliki skor TOEFL minimal 450
  9. Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nilai Tambah :
Pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk persyaratan nomor 4, 5 dan 6 di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Seluruh data dukung persyaratan tersebut dibawa pada saat wawancara;

Seluruh informasi mengenai pendaftaran dan seleksi diumumkan melalui http://www.lkpp.go.id

Formulir yang telah diisi dikirim melalui email : kepegawaian2010@lkpp.go.id

Pengumuman  [ Download Pengumuman ]

Share

RPJP dan RPJM

March 3, 2009 by  
Filed under PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Sebagai seorang PNS (pegawai negeri sipil) dimanapun bertugas, terutama yang bertugas di pemerintah daerah atau pusat, sebaiknya dapat mengetahui tentang RPJP dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah). Karena semua program atau kegiatan yang dilaksanakan di dinas atau instansi tempat kita bekerja pada dasarnya harus berhubungan atau didasarkan pada RPJP dan RPJM tersebut. Read more

Share

Internet bagi PNS

PNS MELEK INTERNET

Dari koran Radar Bogor diperoleh informasi bahwa pada 2009 mendatang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diwajibkan untuk sering main ke dunia maya. Mengikuti zaman yang semakin canggih saat ini, mereka diharamkan gaptek, dan diwajibkan melek internet. Upaya tersebut sudah dilakukan Pemkot Bogor sejak dua tahun yang lalu. Sedikitnya, ada tiga program berbasis internetisasi yang sudah dijalankan Pemkot Bogor, seperti e-Government, e-Procurement dan e-Budgeting.


PNS kota Bogor lagi on-line (punten pa dadan ah fotona di upload, biar tenar hehe…)

Untuk menyukseskan program tersebut berikut saya mencoba memberikan beberapa tips dan trik bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih tidur agar bisa bangun dan melek internet sehingga fasilitas internet dapat dimanfaatkan maksimal. Bagi yang sudah “melolot” internet sih “diharamkan” untuk membaca artikel ini 🙂 Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan agar PNS dapat segera melek bahkan melotot internet;

Read more

Share

Kena deh… mutasi pegawai…

Kena Dehhh!!! Kena juga nih saya… ternyata bukan hanya pejabat yang di mutasi/rotasi, akhirnya saya juga kena rotasi 🙂 Gara-gara terlalu vocal nulis di blog/internet nih jadi ajah di mutasi hehehe… puassss…

Tapi yang jelas mah gara-gara lelang/pengadaan/tender dan tidak mau menuruti keinginan di atas… naaahhhh…. “dipindah siah ku aing!!!!”


photo: Perpisahan (source http://adisanggoro.or.id)

Alhamdullillah saya sekarang pindah tempat kerja, SK-nya baru saya terima sore ini, tadinya saya mengira ke DTKP (tata kota) karena ada yg request minta saya pindah ke sana, eh ternyata ke Bapeda Kota Bogor, ternyata request dari yang lain lebih “kenceng” dari DTKP, kumaha atuh bos Alan yeuh? di DTKP mah saya ngamen welahnya… 🙂

Read more

Share

Next Page »