RANCANGAN REVISI -PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

October 13, 2017 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

fadlyariflkppLatar belakang revisi peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
– arahan presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
– Keppres no 11 tahun 2016 tentang program penyusunan peraturan presiden tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016.
-Tindaklanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai revisi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hasil Rapat Terbatas tanggal 29 Desember 2016 memutuskan bahwa:
– Pengadaan barang/jasa harus menjadi lebih sederhana, tidak berbelit belit, mudah dikontrol, di cek dan diawasi
– Peningkatan prioritas penggunaan produk dalam negeri.
– Revisi perpres diharapkan dapat mendorong produk usaha kecil dan menengah, kontraktor kecil dan menengah yang ada di daerah. Pengadaan memiliki arah semangat pemerataan.
– Menko perekonomian sedang mempersiapkan kebijakan ekonomi baru yang memberikan banyak peluang kepada pengusaha kecil, UKM dan pre startup, termasuk redistribusi aset yang telah didesain untuk diarahkan sesuai kebijakan baru.
– Beberapa hal yang perlu diperdalam dalam pengaturan pengadaan:
– mendorong industri dalam negeri
– menciptakan enterpreneur baru
– memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah
– sistem pendanaan terhadap penyedia e-katalog yang berkaitan dengan UKM.

Untuk detail presentasi nya silahkan diunduh pada halaman pada postingan ini:



 

Inti atau Pokok Perubahan dalam peraturan presiden (perpres) terbaru ini adalah:

– SIMPLIFIKASI – PERPRES HANYA MENGATUR HAL YANG BERSIFAT NORMATIF
– MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN DENGAN MEMPERJELAS NORMA
– HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL, PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN KEPALA LKPP , dan peraturan kementerian sektoral lainnya

Hal hal baru dalam perpres pengadaan barang/jasa ini adalah:
Tujuan Pengadaan
Agen Pengadaan
Konsolidasi Pengadaan
Pelaksanaan Penelitian
Kerjasama Internasional
Pengecualian
Layanan Penyelesaian Sengketa
Swakelola
E-marketplace Pemerintah

Sedangkan pembagian bab dalam perpres pengadaan perubahan tersebut adalah:

Bab I Ketentuan umum
Bab II Tujuan Kebijakan Prinsip dan Etika PBJ
Bab III Pelaku Pengadaan
Bab IV Perencanaan Pengadaan
Bab V Persiapan PBJ
Bab VI Pelaksanaan PBJ Melalui Swakelola
Bab VII Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia
Bab VIII Pengadaan Khusus
Bab IX Usaha Kecil, PPDN)
Bab X PBJ Secara Elektronik
Bab XI SDM dan Kelembagaan
Bab XII Pengawasaan Pengaduan
Unduhan

Share

Revisi Perpres nomor 54 tahun 2010 – Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

September 27, 2016 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Revisi Perpres 54/2010, LKPP Usulkan Inovasi Pengadaan

Penyusunan revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memasuki tahap akhir. Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan kebijakan pengadaan telah dipersiapkan dan menunggu pengujian dalam rapat kabinet.

Kepala LKPP Agus Prabowo menjelaskan revisi peraturan ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap turunnya “pagar” aturan pengadaan.  Salah satunya dengan optimalisasi pengadaan melalui skema e-purchasing. “Yang sangat membantu yang katalognya itu; yang e-purchasing itu. Jadi bayangkan, nanti semua barang/jasa ada di e-katalog. Lah ‘kan nggak perlu lelang. Otomatis barrier-nya jadi turun gitu ‘kan,” kata Agus saat di temui pada upacara pelantikan Kepala BPS yang baru di kantor Bappenas, Kamis (15/09).
Read more

Share

Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010

December 5, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sudah keduluan sama pa Rahfan nulisnya, jadi ya di copy paste aja deh tulisannya ya, sama saja kok kalaupun saya buat tulisan baru 🙂 yang penting tidak melanggar etika dan tidak ada yang merasa tidak enak aja ya… 🙂 so inilah perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang sedikit revisi atau Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang isinya hanya menambah satu klausul tentang Penunjukan Langsung untuk benih dan pupuk.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kembali mengalami perubahan. Kali ini merupakan perubahan ketiga setelah sebelumnya dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Read more

Share