Rencana Umum Pengadaan

PA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) :meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut:
a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa
c. menetapkan kebijakan umum tentang:

  • pemaketan pekerjaan;
  • cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  • pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
  • penetapan penggunaan produk dalam negeri .

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

KAK sebagaimana paling sedikit memuat:
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan..

Untuk memperjelas tentang Rencana Umum Pengadaan silahkan lihat video Pengadaan berikut ini:

Share

Pasal 25 – Pengumuman RUP

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 25
(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.
(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. lokasi pekerjaan; dan
d. perkiraan besaran biaya

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

(4) K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.

Penjelasan Pasal 25

Ayat (3) – Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id.

Share

Pasal 23 – Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 23
(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya , harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.
(2) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:
a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/ Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa; dan
d. biaya lainnya yang diperlukan .
(3) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.
(4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
Penjelasan Pasal 23
Ayat (1) – Huruf d
Yang dimaksud biaya lainnya misalnya biaya survei lapangan, biaya survei harga, biaya rapat, biaya pendapat ahli hukum Kontrak profesional, dan biaya lain-lainnya.

Share

Pasal 22 – RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 22
(1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.

(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.
Read more

Share