\n

Pasal 81 – Sanggahan

August 27, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Paragraf Kedelapan – Sanggahan

Pasal 81

(1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa;
b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

(2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/ Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

(3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima. .

Penjelasan Pasal 81 – Ayat (1)

Huruf a – Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:
a. tidak memenuhi persyaratan; dan
b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.
Huruf b – Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:
a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;
b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.
Huruf c – Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis

Share

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELELANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)- Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 2)

March 27, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELELANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)

Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 2)

Setelah mencermati proses pengadaan barang/jasa (lelang) yang dilaksanakan, apakah ada penyimpangan terhadap keppres 80 tahun 2003 dan semua perubahannya atau tidak. Selanjutnya hal-hal yang dapat dijadikan materi sanggahan adalah dengan mencermati pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan.

Pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan antara lain:

1. Panitia Pengadaan

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3. Peserta Pengadaan (lelang).

Bagaimana kita dapat mencermati pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah antara lain:

Read more

Share

Seni Membuat Surat Sanggahan Lelang (Procurement Trick REVEALED!!!! – part 1)

March 25, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Hati hati dengan konten artikel ini, ketika penulisan artikel ini masih berlaku Peraturan yang lama yaitu Keppres 80/2003, sehingga disarankan para pembaca untuk membaca juga Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (download disini). Artikel dibawah ini masih bereferensi pada aturan yang sudah aot of date (sudah tidak berlaku lagi)

Sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 pasal 27 tentang Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat, bahwa peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:
1.    penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
2.    rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
3.    penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
4.    adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
5.    adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat  pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.
Read more

Share