Ujian Sertifikasi Pengadaan Berbasis Komputer

November 19, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Penyelenggara Ujian untuk sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah dengan keluarnya perka lkpp nomor 23 tahun 2015 akan menghadapi masalah besar bila tidak dapat menyiapkan fasilitas berbasis komputer untuk penyelenggaraan ujian keahlian pengadaan. Hal ini dikarenakan dalam perka lkpp tersebut disebutkan bahwa untuk tahun 2016, pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan harus/wajib menggunakan fasilitas komputer online.

Berikut adalah kutipan perka terkait pelaksanaan ujian pengadaan berbasis komputer tersebut, ada di pasal 20 perka lkpp nomor 23 tahun 2015.

Bagian Kedua Media Pelaksanaan Ujian
Pasal 20
(1) Pelaksana Ujian melaksanakan ujian dengan menggunakan media komputer daring (online).
(2) Pelaksana Ujian yang belum dapat melaksanakan Ujian dengan media komputer daring (online) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Ujian menggunakan media kertas sampai dengan akhir Tahun 2015.

sertifikasi_pengadaanJadi ujian berbasis manual atau media kertas hanya diijinkan sampai dengan akhir tahun 2015 ini, untuk 2016 wajib menggunakan media online. Untuk sampai akhir desember tahun ini direktorat sertifikasi masih melayani ujian sertifikasi pengadaan dengan kertas, namun mulai 1 januari 2016 tentunya permohonan ujian berbasis manual/kertas tidak akan dilayani lagi. Hal ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak setahun ini (tahun 2015), dengan mewajibkan untuk daerah jakarta dan sekitarnya ujian menggunakan media komputer online, sehingga tahun 2015 ini bisa dianggap sebagai waktu ssialisasi untuk penyelenggaraan ujian pengadaan berbasis komputer.

So bagi para lpp penyelenggara pelatihan dan ujian pengadaan, segera menyiapkan infrastrukt atau fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan dari kewajiban. Tentunya beberapa unit komputer sesuai dengan jumlah peserta ujian, jaringan/network komputer (LAN) dan koneksi internet yang memadai pastinya.

So segera melakukan proses pengadaannya ya, untuk detail teknis instalasi jaringan komputer, spesifikasi minimal pc dan network, koneksi internet silahkan bisa kontak saya, kebetulan saya juga hobbi lah tentang internetan mah :), atau kalau tahu ingin lebih lengkap dan detailnya, untuk technical support terkait jaringan komputer, sekedar tanya tanya merk spek pc atau router wifi serta koneksi internet, atau kalau perlu dibantu instalasi sampai siap digunakan ujian pun nanti saya beritahu teman yang bisa bantu ya, silahkan kontak saja ya 🙂

Demikian, semoga bermanfaat terutama bagi teman teman penyelenggara ujian pengadaan… Sukses selalu dan salam pengadaan dari Bogor.

Share

Latihan soal berbasis Perpres 4 tahun 2015

Latihan soal khusus terkait dengan perpres 4 tahun 2015 saja. Untuk memahami apa saja yang merupakan perubahan terakhir dari perpres 54 tahun 2010, mangga dicobian, semoga bermanfaat. Jangan lupa kritik dan sarannya di komentar ya, plus tentunya iklannya di kunjungi ya… tolong dibantu ya 🙂
Read more

Share

Ujian Sertifikasi Pengadaan Dijamin LULUS?!

August 5, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Baru baru ini ada pertanyaan via bbm dan beberapa kali juga muncul ketika memulai sesi pelatihan, atau mungkin sebenarnya pertanyaan ini sudah banyak beredar di masyarakat luas yang ingin mengikuti bimbingan atau pelatihan teknis pengadaan barang jasa pemerintah yang pertanyaan tentunya diajukan kapada para penyelenggaran (LPP). Pertanyaannya adalah:
Pa apakah dijamin kami bisa dijamin lulus dengan mengikuti bimtek ini?
Atau dengan bahasa halusnya;
Pa bisa dibantu untuk kelulusannya?
Read more

Share

Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan

June 13, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Pada tanggal 17 April 2014 Direktorat Sertfikasi Profesi mengeluarkan aturan terbaru tentang petunjuk operasional sertifikasi keahlian pengadaan barang jasa pemerintah melalui peraturan kepala lkpp (Perka LKPP) no 9 tahun 2014. Keluarnya perka ini cukup menghebohkan dunia penyelenggara ujian pengadaan barang/jasa pemerintah, hal ini terutama pada pasal 8 yaitu:

Pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian terdiri atas:
a. Direktorat Sertifikasi Profesi;
b. Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
Daerah/Institusi;
c. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI); dan
d. Lembaga/Unit Pendidikan/Pelatihan Lainnya selain Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

kemudian pasal 9
Persyaratan Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
a. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan melaksanakan pendidikan/pelatihan.
b. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d merupakan Lembaga/Unit Pendidikan/Pelatihan Lainnya yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan melaksanakan pendidikan/pelatihan.
c. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b memiliki mekanisme pengelolaan keuangan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum/Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya apabila melakukan pungutan terhadap Peserta Ujian;
d. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d memiliki izin resmi yang masih berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan/pelatihan dari instansi pemerintah yang berwenang; dan
e. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan Ujian yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM.

Implikasi dari perka ini adalah banyaknya satker (satuan kerja) yang sebelumnya dapat difasilitasi untuk melakukan ujian pengadaan, namun dengan munculnya perka ini ternyata permohonan untuk melakukan ujian nya tidak disetujui oleh direktorat sertifikasi, terutama untuk satker yang tidak memiliki tupoksi (tugas dan fungsi) dalam pendidikan/pelatihan.

Untuk itu di dalam perka  tentang petunjukan operasional ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 16 diberikan solusi

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi selain Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat mengajukan kerja sama pelaksanaan Ujian kepada Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mekanisme swakelola instansi Pemerintah lain atau pemilihan penyedia barang/jasa.

jadi apabila ada satker yang ingin melakukan ujian namun ditolak oleh direktorat sertifikasi karena satkernya tidak memiliki tupoksi pendidikan pelatihan, maka opsinya ada dua yaitu:

1. Melakukan swakelola tipe 2 yaitu dengan instansi pemerintah lain, misalnya menghubungi badiklat atau pusdikat (yang tentunya memiliki tupoksi pendidikan dan pelatihan), kemudian melakukan skema swakelola dengan mereka, yaitu membuat mou (nota kesepahaman) antara kepala satker dengan kepala pusdiklatnya dan membuat kontrak penyelenggaaan ujian antara ppk dengan ketua tim pelaksana di satker. Jadi penyelenggaraan ujiannya dilakukan oleh badiklat atau pusdiklat yang mempunyai tupoksi pendidikan/pelatihan.

2. atau dilakukan melalui event organiser yaitu lembaga penyelenggara pelatihan pengadaan barang/jasa yang mekanismenya dilakukan dengan metode pemilhan penyedia. Jadi kalau ada satker yang tidak memiliki tupoksi pelatihan/pendidikan tetapi pada tahun ini sudah “kadung” memperoleh kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, maka diakomodir salah satunya dengan menggandeng event organiser dalam hal ini lembaga penyelenggara pelatihan pengadaan barang/jasa (LPP SWASTA yang sudah terakreditasi LKPP, lihar daftar ya di sini) dengan cara pemilihan penyedia, ya kalau nilainya tidak lebih dari 200 juta tentunya dapat dilakukan dengan pengadaan langsung saja.

Masih kurang jelas, silahkan komunikasi dengan bagian sertifkasi profesi lkpp, jangan takut duluan… itu kata pa Hafizd, silahkan komunikasikan terlebih dahulu, kita pasti bantu kok.

ini dia kontak hotline nya”

Hendphone :

08121940336 (ayu)

081298498400 (ossie)

hand set

021 – 7991025 ext 137

021 – 7974321 (ayu)

kalau tidak nyambung saja silahkan kontak ke saya, nanti saya beri nomor pa Hafidz kasubdit sertifikasi profesi untuk melaporkan bahwa nomor di atas tidak bisa nyambung ya… Intinya komunikasi ya, selama ini yang sudah kontak dengan bagian sertifikasi semuanya ada solusinya kok, dan pasti dibantu…

Mohon maaf tulisan postingnya amburadul, maklum newbie ya pa Hafidz (hehe kaskus.com), kalau ada koreksi mohon hubungi saya atau di komentar saja ya…

Salamat Ujian dan Salam Pengadaan dari Bogor

Download perka 9 tahun 2014 tentang petunjuk operasional Ujian sertifikasi Pengadaan di sini :


Share

Latihan Menghapal Perpres Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

February 27, 2014 by  
Filed under Featured, Pengadaan Barang Jasa

Latihan Ujian Sertifikasi Pengadaan Berdasarkan Perpres 4 tahun 2015

http://heldi.net/2015/03/latihan-soal-berbasis-perpres-4-tahun-2015/

Termotipasi oleh curhat dari teman saya tentang sangat rendahnya  tingkat kelulusan di suatu badiklat, dan akibat pindah tugas ke LKPP yang menyebabkan saya juga jadi berkurang intensitas turun langsung mengajar pengadaan barang/jasa pemerintah (tapi Insya Alloh lebih barokah ya… aamiin…) untuk itu salah satu cara yang mungkin dapat membantu teman saya, maka saya coba mengaktifkan kembali latihan soal secara online yang belakangan ini offline.

Dibantu oleh teman saya di kota bogor (hatur nuhun pa agus), maka baru baru dan “buru buru” ini kembali tayang latihan soal untuk menghadapi ujian pengadaan barang/jasa pemerintah versi online. Beberapa pitur yang ditampilkan dalam simulasi latihan soal ujian yang sederhana ini adalah:


1. disusun menyusuri perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, mulai dari pasal awal sampai dengan pasal akhir dari perpres, sehingga peserta dibiasakan dan dipaksa untuk membuka atau membaca perpresnya serta dipaksa hapal dan mudah mudahan paham lebih dalam lagi.

2. dari point 1 di atas dibuat latihan soalnya yang terdiri dari benar salah dan pilihan ganda yang bisa satu saja yang benar atau beberapa jawaban nya bisa benar (jawaban bisa lebih dari satu) plus ada beberapa soal yang pilihannya bukan hanya 4 (a b c d) tetapi bisa sampai f, g dan h juga 🙂 , sehingga ketika mengikuti soal ujian online dari lkpp bukan hanya sudah terbiasa dengan cara meng klik jawabannya tetapi terasa lebih mudah karena soal di lkpp hanya satu jawaban saya yang benarnya tanpa harus menganalisa apakah ada jawaban lain yang benar.

3. terdapat bantuan buka perpres secara online sehingga lebih praktis tidak perlu bawa hardcopy perpres kemana-mana, tinggal bawa gadget, buka heldi.net – klik di menu simulasi ujian pengadaan , silahkan kerjakan soalnya dan jangan lupa klik iklannya donk 🙂

Untuk mencobanya silahkan buka di alamat link ini:

http://heldi.net/simulasi-ujian-pengadaan/

Semoga bermanfaat dan salam pengadaan dari Bogor.

Untuk kritik dan saran mohon di komen ya… terima kasih.

Simulasi Ujian PBJP Pengadaan Barang Jasa



You will be asked 187 questions

LATIHAN SOAL PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010



You will be asked 90 questions

LATIHAN SOAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



You will be asked 90 questions

Share

Latihan Simulasi Soal Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

May 19, 2012 by  
Filed under Bimbingan Teknis Pengadaan

Soal Terbaru Latihan Ujian Sertifikasi Pengadaan Berdasarkan Perpres 4 tahun 2015

Lihat Video dan Materi Pengadaan lainnya:
PRINSIP PENGADAAN
BUKTI PERJANJIAN
ETIKA PENGADAAN – CONFLICT OF INTEREST
video grafis LKPP dan KPK
Latihan Soal & Jawaban Ujian Sertifikasi Pengadaan
Latihan Soal Online Ujian Seritifikasi Pengadaan

http://heldi.net/2015/03/latihan-soal-berbasis-perpres-4-tahun-2015/

Latihan soal ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dari ibu Moelyati Zamzami yang paling cantik (di antara ahli pengadaan dan pencinta pengadaan di forum ini) dan tentunya yang baik hatinya 🙂 , silahkan selamat belajar dan semoga lulus ujiannya dan semoga menjadi ahli pengadaan yang amanah… aamiin…

http://moelyatizamzami.blogspot.com/

LATIHAN SOAL SERTIFIKASI

I.   TIPE SOAL BENAR/SALAH

1. Biaya umum kegiatan, termasuk honor anggota dan biaya operasional pokja ULP, dapat dimasukkan ke dalam nilai  pengadaan yang akan dikontrak

2. Penyedia barang/jasa yang tidak puas atas sanggahan pertama, dapat mengajukan sanggahan banding dengan menyerahkan surat sanggahan dan jaminan sanggah sebesar 2 0/00 atau maksimal Rp. 50 juta.

3. Besarnya keuntungan yang boleh dialokasikan dalam perhitungan HPS  maksimal  10 %.

4. Apabila pekerjaan yang ditawarkan memiliki spesifikasi teknis jauh lebih baik dari yang disyaratkan, walaupun harganya tinggi, penawaran yang bersangkutan masih dapat dinyatakan memenuhi syarat teknis.

5. Penyedia barang/jasa yang dikenai sanksi black list  oleh dinas kesehatan di Jawa Barat karena tidak menyelesaikan pekerjaan tidak dapat menjadi penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Departemen PU selama 2 tahun.

6. Badan usaha yang berbentuk CV hanya boleh mengikuti pengadaan barang dan jasa dengan nilai  dibawah Rp. 1 (satu) milyar.

7. Pokja ULP dapat mempersyaratkan penyedia peserta pelelangan harus memiliki kartu tanda anggota asosiasi tertentu untuk menjamin penyedia yang bersangkutan berkinerja baik.

8. Pengadaan ATK dengan nilai Rp. 60 juta dapat dilaksanaka dengan membandingkan 2 penawaran yang masuk setelah undangan

9. Dalam penilaian kualifikasi badan usaha yang berbentuk PT mendapat nilai baik terhadap badan usaha berbentuk koperasi

10.  Penyedia barang dan jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan, dapat dikenakan sanksi black list terhahap perusahaannya saja.

11.  Tenaga ahli yang dikontrak secara individu wajib memenuhi ketentuan adanya surat ijin usaha seperti surat ijin praktek untuk pengacara.

12.  BUMD tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan umum didaerah yang bersangkutan  karena akan menimbulkan pertentangan kepentingan

13.  Kontrak lumspum adalah sistem kontrak yang nilai anggarannnya  mengikat nilai total pembayaran

14.  Perubahan metode evaluasi harus dilakukan sebelum penawaran pada suatu penjelasan pelelangan dan dibuat perubahan dokumen lelang

15.  Apabila dalam pelelangan umum secara pascakualifikasi dengan sistem satu sampul jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan teknis hanya 1 (satu) penawaran dari 4 (empat) penawaran yang masuk maka pelelangan harus diulang.

16.  Pengumuman pelelangan dengan nilai lebih dari Rp. 100 juta harus tempatkan di website, papan pengumuman dan LPSE

17.  Apabila barang yang diterima dari penyedia tidak sesuai spesifikasi, maka yang bertanggungjawab adalah panitia penerima hasil pekerjaan

18.  Metode evaluasi dengan sistem nilai yaitu metode yang  memberi bobot pada semua  penawaran teknis yang masuk dapat dipilih untuk pengadaan kertas fotocopi

19.  Pada pelelangan umum dengan pascakualifikasi, penawaran yang terendah dapat digugurkan apabila usaha kecil yang bersangkutan tidak memiliki dukungan dari bank.

20.  Apabila hasil evaluasi pada proses pelelangan umum secara pascakualifikasi diperoleh penawaran peringkat pertama yang melebihi  HPS, maka pokja ULP boleh menegosiasikan penawaran harga sehingga sama dengan HPS.

21.  Pokja ULP dapat meminta direktur perusahaan yang akan mengikuti pelelangan harus datang sendiri pada saat pendaftaran untuk meyakinkan bahwa para peserta lelang adalah perusahaan yang sesungguhnya.

22.  Perguruan tinggi negeri tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan umum karena perguruan tinggi negeri bukan badan usaha.

23.  Pengadaan komputer dengan nilai kurang dari Rp. 1 milyar dapat dilaksanakan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan memilih penawaran harga yang  paling rendah diantara yang memenuhi persyaratan administrasi

24.  Pengguna anggaran yang tidak menandatangni kontrak tetap harus menandatangani pakta integritas bersama-sama dengan PPK semua anggota Pokja ULP

25.  Dalam  pelelangan umum secara prakualifikasi, penyedia yang boleh memasukkan penawaran adalah penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

II.    TIPE SOAL PILIHAN GANDA

26.  Pengadaan dengan cara membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dapat dilakukan untuk :

Paket pengadaan barang spesifik
Paket pengadaan barang dengan nilai Rp. 1 milyar
Paket pengadaan barang dengan nilai Rp. 100 juta
Paket pengadaan barang dengan nilai Rp. 50 juta

27.  Pada proses pangadaan jasa konsultasi dengan menggunakan metode evaluasi kualitas proses  negosiasi dilakukan terhadap :

Penawaran yang sudah dievaluasi proposal teknisnya
Penawaran yang memiliki nilai teknis terbaik yang memenuhi nilai minimal proposal teknis
Penawaran memiliki proposal teknis yang melampui nilai proposal teknis
Penawaran yang perolehan teknisnya melampui ambang batas.

28.  Dalam pelelangan umum, bagaimana hubungan antara harga penawaran dengan HPS :
a.  Penawaran maksimal sama dengan HPS
b. Penawaran bisa lebih tinggi dari HPS
c.  Penawaran dari tidah boleh kurang dari 80 % HP
d. Penawaran tidak berhubungan dengan HPS

29.  Black list dalam proses pengadaan dikenakan terhadap :
a.  Perusahaan dan direktur yang menawarkan
b. Direktur perusahaan yang  menawarkan
c.  Perusahaan maupun pengurusnya
d. Pengurus dan pemilikinya

30.  Untuk meyakinkan Pokja ULP bahwa peserta lelang mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disyaratkan, penyedia harus melengkapi penawarannya dengan :
a.  Sketsa barang
b. Foto barang yang ditawarkan
c.  Brosur  dari  pabrikan
d. Gambar teknik

31.  Untuk menjamin suatu pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia sesuai kualitas yang diharapkan maka dalam tahap klarifikasi pengguna :
a.  Dapat meminta penyedia menambah jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran dibawah 80 % HPS sebesar 5 % x HPS
b. Tidak akan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak
c.  Akan memasukkan penyedia dalam daftar hitam apabila melanggar kontrak
d. Dapat menggugurkan menawarkan dengan nilai dibawah 80 %.

32.  Pada proses pengadaan peralatan kantor dengan nilai  Rp. 350 juta dengan cara pelelangan umum pengumuman :
a.  Dilakukan di  website, papan pengumuman dan LPSE
b. Dilakukan di papan pengumuman instansi yang bersangkutan
c.  Dilakukan koran nasional dan daerah
d. Tidak perlu diumumkan

33.  Dalam pelelangan umum secara pascakualifikasi lelang yang dinyatakan gagal karena semua semua penawaran diatas HPS paket pekerjaan diulang dengan :
a.  Mengundang ulang peserta yang lulus kualifikasi untuk memasukkan penawaran ulang secara lengkap
b. Mengundang ulang peserta yang memenuhi syarat administrasi
c.  Mengundang ulang peserta yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang
d. Mengumumkan kembali pelelangan

34.  Besarnya jaminan penawaran untuk pekerjaan pengadaan barang dengan nilai paket Rp. 1 milyar :
a.  Maksimal Rp. 30 juta atau 3 % dari HPS
b. Besarnya  1-3 % dari penawaran
c.  Besarnya 1-3 % dari HPS
d. Boleh lebih dari 3 % HPS

35.  Apabila diperlukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, PPK dan penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan ruang  lingkup pekerjaan pada saat :
a.  Setelah kontrak ditandatangani
b. Setelah serah terima pertama
c.  Sebelum surat perintah mulai kerja
d. Sebelum kontrak ditandatangani

36.  Apabila dalam pelaksanaan kegiatan secara swakelola perlu membeli  peralatan, maka pejabat pengadaan/ULP perlu dibentuk apabila kegiatan tersebut dilaksanakan oleh :
a.  Perguruan tinggi negeri
b. Kelompok masyarakat
c.  BUMN/BUMD
d. Sekretariat dewan

37.  Persyaratan kualifikasi yang boleh ditambahkan dalam dokumen pengadaan :
a.  Memiliki pengalaman sejenis
b. Memiliki dukungan bank setempat
c.  Pendaftaran dilakukan sendiri oleh direktur atau kuasanya
d. Perusahaan harus berbentuk perseroan terbatas

38.  Karena diprovinsi lokasi kegiatan, jumlah penyedia yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai Rp. 1,2 milyar terbatas. Maka pokja ULP dapat melaksanakan pengadaan dengan metode :
a.  Pemilihan langsung dengan prakualifikasi
b. Penunjukan langsung dengan prakualifikasi
c.  Pelelangan umum dengan pascakualifikasi
d. Pelelangan terbatas secara prakualifikasi

39.  Dalam menetapkan persyaratan kualifikasi, pokja ULP dilarang mempersyaratkan :
a.  Peserta harus memiliki kartu anggota asosiasi
b. Peserta harus memiliki kantor dengan alamat tetap
c.  Dimilikinya izin usaha berkaitan dengan bidang pekerjaan yang akan dilelangkan
d. Tersedianya tenaga teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilelangkan

40.  Pengumuman pelelangan tidak boleh memuat :
a.  Nama pejabat pembuat komitmen
b. Uraian terperinci paket pekerjaan
c.  Ketentuan direktur utama harus mendaftar sendiri
d. Perkiraan nilai total paket pekerjaan

41.  Dalam pengadaan barang, penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis apabila :
a.  Jumlah peralatan minimal yang dimiliki tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan
b. Waktu penyerahan melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan
c.  Sejumlah barang yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
d. Personil yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperlukan pada bidangnya.

42.  Preferensi harga produksi dalam negeri dapat diterapkan dengan ketentuan :
a.  Preferensi harga dapat mengubah harga penawaran
b. Preferensi harga diberikan kepada semua perusahaa dalam negeri
c.  Preferensi harga hanya digunakan panitia dalam evaluasi penawaran
d. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi penawaran terhadap semua penawaran

43.  Tanggungjawab ULP atas pelaksanaan pengadaan sampai dengan
a.  Diterimanya pembayaran uang muka oleh penyedia barang/jasa
b. Ditetapkannya penyedia barang/jasa oleh pejabat pembuat komitmen
c.  Diterimanya barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
d. Ditandatanganinya kontrak oleh pejabat pembuat komitmen

44.  Dalam pelelangan umum secara pasca kualifikasi, lelang yang dinyatakan gagal karena peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), diulang dengan :
a.  Memperpanjang waktu pendaftaran
b. Meminta penawaran dari peserta yang mendaftar
c.  Mengumumkan kembali pelelangan
d. Mengundang peserta baru mendaftar

45.  Apabila peserta pelelangan merasa tidak puas atas hasil pelelangan karena sanggahan yang disampaikan tidak diluluskan, maka peserta dapat mengajukan sanggahan banding kepada :
a.  Atasan langsung panitia
b. Badan arbitrase nasional
c.  Pengguna anggaran, gubernur, walikota
d. Komisi pengawas persaiangan usaha

46.  Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak tidak dilakukan apabila :
a.  Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan karena alasan diluar kontrol peyedia
b. Ada perubahan pekerjaan yang dapat berakibat pada perubahan jadwal
c.  Pelaksanaan yang akan melampui akhir tahun anggaran
d. Ada perubahan volume pekerjaan yang memerlukan perpanjangan waktu

47.  Swakelola oleh perguruan tinggi swasta yang mendapat hibah dari APBN apabila dalam pelaksanaannya memerlukan pihak ketiga, maka :
a.  Pelelangan harus dilaksanakan oleh panitia yang berstatus PNS
b. Pengadaan harus dilelangkan sesuai dengan Perpres 54/2010
c.  Pemilihan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung
d. Pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan

48.  Dilarang diangkat menjadi anggota Pokja ULP adalah kecuali
a.  Pejabat SPM
b. PPK
c.  PNS bersertifikat ahli PBJ
d. Bendaharawan

49.  Metode evaluasi dengan evaluasi kualitas paling tepat diterapkan untuk pekerjaan :
a.  Penyusunan studi kelayakan kawasan pariwisata
b. Pangadaan mebel sekolah menengah
c.  Pegawasan kontruksi jalan desa
d. Perencanaan pembangunan PLTN

50.  Kontrak pengadaan makanan  untuk pasien rumah sakit dengan nilai kontrak Rp. 150 juta  lebih tepat menggunakan :
a.  Kontrak lumpsum
b. Kontrak terima jadi
c.  Kontrak harga satuan
d. Kontrak persentase

51.  Dalam pelelangan umum secara pascakualifikasi yang boleh memasukkan penawaran adalah :
a.  Penyedia yang medaftar mengikuti pelelangan
b. Penyedia yang mengikuti penjelasan lelang
c.  Penyedia yang pimpinannya membawa sendiri penawarannya
d. Penyedia yang memiliki pengalaman dibidangnya

52.  Bila pelaksanaan lelang gagal karena ada kesalahan prosedur maka pelelangan ulang dilaksanakan dengan :
a.  Mengumumkan kembali pelelangan umum
b. Mengangkat pokja ULP baru untuk melaksanakan lelang ulang
c.  Meminta penawara ulang dari peserta pelelangan
d. Menggugurkan penawaran dari penyedia yang terlibat

53.  Terhadap penawaran yang tidak mencantumkan nilai harga satuan untuk suatu item pekerjaan panitia dapat :
a.  Mengugurkan penawaran karena termasuk penawaran yang tidak responsif
b. Mengembalikan penawaran tersebut kepada peserta lelang untuk diperbaiki
c.  Melakukan klarifikasi dan pekerjaan yang harga satuannya tidak ditulis tetap dilaksanakan.
d. Memberi nilai tertentu dari harga tertinggi dari penawaran peserta yang lain.

54.  Pada proses pelelangan umum secara pascakualifikasi apabila penawaran terbaik tidak dilengkapi dengan data kualifikasi secara lengkap panitia :
a.  Dapat meminta peserta yang bersangkutan melengkapi kekuranga data
b. Dapat meminta peserta yang bersangkutan memasukkan penawaran ulang
c.  Melanjutkan penilaian kualifikasi terhadap penawaran peringkat berikutnya
d. Harus menggugurkan penawaran

55.  Apabila peserta yang lulus prakualifikasi dalam seleksi umum pekerjaan jasa konsultasi hanya 2 (dua) maka panitia
a.  Mengundang peserta diluar peserta yang mendaftar
b. Meminta peserta memperbaiki dokumen prakualifikasi
c.  Melaksanakan proses evaluasi kualifikasi ulang
d. Mengumumkan kembali dan mengulang proses kualifikasi

56.  Apabila pejabat pembuat komitmen menerima pangaduan bahwa salah satu calon pemenang lelang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota pokja ULP maka :
a.  Proses pelelangan dibatalkan
b. Peserta lelang yang bersangkutan digugurkan
c.  Peserta lelang yang bersangkutan tetap dapat menjadi pemenang dengan syarat tidak ada KKN
d. Proses pelelangan tetap dilanjutkan

57.  Untuk mempersingkat waktu penyelesaikan sengketa antara pengguna dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak, maka pilihan penyelesaian sengketa yang dianjurkan sebaiknya melalui :
a.  Peradilan umum
b. Peradilan tata usaha negara
c.  Arbitrase
d. Komisi pengawas persaingan usaha

58.  Jenis kontrak yang paling tepat untuk pekerjaan jasa konsultan adalah
a.  Lumpsum
b. Harga satuan
c.  Gabungan lumpsum dan satuan
d. Prosentase

59.  Dalam pengadaan kendaraan dinas untuk operasional instansi pemerintah,  maka metode pemilihan penyedianya dapat dilakukan dengan :
a.  Pelelangan Umum
b. Pengadaan Langsung
c.  Penunjukkan Langsung
d. Pelelangan Sederhana

60.  Metode evaluasi yang paling tepat untuk pengadaan jasa konstruksi sederhana melalui pelelangan umum adalah
a.  sistem pagu anggaran
b. Sistem gugur
c.  Sistem biaya terendah
d. Sistem nilai

61.  Hasil evaluasi dengan metode sistem nilai dalam pelelangan umum untuk pengadaan  :
a.  Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan teknis
b. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran dengan nilai tertinggi diantara yang memenuhi syarat administrasi
c.  Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah diantara yang memenuhi syarat adminstrasi dan teknis
d. Daftar urutan peawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah

62.  Dalam acara penjelasan lelang secara pascakualifikasi yang harus disampaikan kepada peserta lelang antara lain :
a.  Nilai total dan perincian HPS
b. Biaya pengambilan dokumen
c.  Nama nama penyedia yang mendaftar
d. Cara penyampaian penawaran

63.  Surat jaminan penawaran yang memenuhi syarat apabila :
a.  Diterbitkan oleh bank umum atau bank perkreditan rakyat
b. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
c.  Diterbitkan oleh perusahaan asuransi
d. Nama pokja ULP pengadaan yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pokja ULP yang mengadakan pelelangan

64.  Apabila setelah dilakukan pelelangan ulang, penawaran yang memenuhi syarat teknis hanya 1 (satu) maka :
a.  Pokja ULP dapat menunjuk langsung kepada penyedia yang penawarn teknisnya paling baik
b. Pokja ULP melakukan proses pelelangan umum kembali dengan mengubah spesifikasi barang/jasa yang dilelangkan
c.  Pokja ULP dapat meminta peserta pelelangan lain untuk meyesuaikan penawaran teknis sehingga memenuhi syarat
d. Dapat  Pokja ULP elanjutkan proses terhadap penawar yang memenuhi syarat teknis

65.  Langkah paling tepat untuk membuktikan bahwa calon pemenang yang akan diusulkan adalah pengusaha kecil yang akan mampu melaksanakan pencetakan buku dengan nilai Rp. 200 juta adalah dengan :
a.  Melihat SIUP asli dari calon pemenang yang datanya tercantum dalam formulir isian kualifikasi
b. Mendasarkan pada informasi yang disampaikan peserta dalam formulir isian kualifikasi
c.  Melakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi
d. Meneliti secara nyata dengan hanya melihat izin usaha percetakan, seryifikat badan usaha bidang percetakan dan neraca perusahaan.

66.  Pada proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi calon peserta yang boleh memasukkan penawaran adalah calon peserta yang menandatangi pakta integritas dan
a.  Calon peserta yang memenuhi syarat sesuai dokumen lelang
b. Calon peserta yang mengambil dokumen lelang
c.  Calon peserta yang mengikuti penjelasan lelang
d. Calon peserta yang mendaftar

67.  Apabila sanggahan dari peserta lelang kepada menteri terhadap pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dianggap benar maka pokja ULP harus :
a.  Melakukan proses ulang terhadap semua dokumen penawaran yang masuk
b. Mengundang semua peserta yang mendaftar mengajukan penawaran ulang
c.  Melakukan evaluasi ulang terhadap tiga calon pemenang yang diusulkan
d. Melakukan evaluasi ulang terhadap peawaran yang lulus teknis

68.  Kontrak yang bersifat lumpsum dapat dilaksanakan dengan ketentuan  :
a.  Tidak lebih dari 3 kali sebelum kontrak berakhir
b. Disepakati dua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku
c.  Tidak lebih dari 10 % dari nilai kontrak awal
d. Tidak boleh ada pekerjaan tambah/kurang

69.  Dalam pelaksanaan kontrak, sanksi pencantuman claim black list dapat diberikan terhadap :
a.  Perusahaan dan direktur yang melaksanakan pekerjaan
b. Direktur perusahaan yang melalauikan pekerjaan
c.  Perusahaan maupun pengurusnya
d. Direksi maupun pengurusnya

70.  Hal-hal yang dilarang diatur berbeda oleh menteri atau gubernur dalam menindaklanjuti keppres 54/2010 adalah :
a.  Persyaratan penyedia yang dapat mengikuti pelelangan
b. Besaran biaya pengadaan penggandaan dokumen pelelangan
c.  Pemaketan pekerjaan yang dilelangkan
d. Penunjukkan pejabat pembuat komitmen

71.  Metode penyempaian penawaran yang paling tepat untuk pengadaan pekerjaan sederhana melalui pelelangan umum adalah :
a.  Sistem satu sampul
b. Sistem dua tahap
c.  Sistem dua tahap
d. Sistem gugur

72.  Dalam hal kontrak pembangunan gedung digunakan kontrak lumspum maka apabila dalam pelaksaaannya jumlah pintu berubah menjadi 110 buah dari jumlah awal dalam kontrak 100 buah. Maka jumlah yang dibayar oleh PPK untuk pekerjaan pintu adalah :
a.  100 pintu
b. 105 pintu
c.  110 pintu
d. Sesuai hasil negosiasi

73.  Dalam rangka pelaksanaan pelelangan umum, harga perkiraan sendiri disusun untuk :
a.  Menentukan batas maksimal penawaran
b. Dasar perlunya tambahan nilai jaminan pelaksanaan
c.  Menghitung potensi kerugian negara yang timbul apabila hasil lelang melebihi HPS
d. Menilai kewajaran harga hasil lelang yang lebih tinggi dari HPS.

74.  Pada saat evaluasi biaya pokja ULP dapat melakukan koreksi aritmatik terhadap kesalahan :
a.  Perkalian antara volume dengan harga satuan
b. Penulisan nilai harga penawaran
c.  Penulisan harga satuan barang
d. Perbedaan antara angka dan huruf harga penawaran

75.  Dalam evaluasi teknis penawaran suatu pekerjaan jasa konsultasi unsur yang tidak dinilai :
a.  Pengalaman perusahaan yang relevan
b. Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan
c.  Kemampuan keuangan perusahaa
d. Pendekatan dan metodelogi untuk menilai pemahaman konsultan

76.  Untuk menilai telah terpenuhinya persyaratan bahwa peserta lelang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar hitam, panitia perlu :
a.  surat pernyataan salah satu asosiasi perusahaan
b. Pernyataan tertulis dari peserta lelang yang bersangkutan
c.  Keterangan dari pihak pejabat pembuat komitmen sebelumnya
d. Surat keterangan dari lembaga independen

77.  Dalam proses pengadaan barang yang banyak terdapat dipasar, pejabat pembuat komitemn dapat menerbitkan surat penetapan penyedia barang/jasa apabila :
a.  Setelah masa sanggah pertama tidak ada sanggahan dari peserta lelang
b. Sanggahan tidak dapat diterima dan sudah dijawab oleh pejabat pembuat komitmen
c.  Sanggahan pertama tidak dapat diterima dan sudah dijawan oleh atasan pejabat pembuat komitmen
d. Sanggahan kedua tidak dapat diterima dan sudah dijawan oleh pejabat pembuat komitmen

78.  Dalam pelelangan umum prakualifikasi lelang yang dinyatakan gagal karena didapati prosesnya tidak sesuai denga ketentuan dalam dokumen pemilihan, diulang dengan :
a.  Mengundang ulang peserta yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran ulang secara legkap
b. Mengundang peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis
c.  Mengudang peserta yang masuk dalam daftar calon pemenang lelang
d. Mengundang semua calon peserta lelang, dan apabila dianggap perlu mengundang peserta baru.

79.  Apabila dalam pelaksanaan kontrak dijumpai adanya perbedaa ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak dengan dokumen pengadaan, berita acara penjelasan, dokumen penawaran, maka yang diacu adalah ketentuan yang terdapat dalam :
a.  Dokumen penawaran
b. Berita acara penjelasan
c.  Dokumen kontrak dan addendumnya
d. Dokumen pengadaan

80.  Pada pekerjaan konstruksi dengan kontrak harga satuan dengan nilai Rp. 2 milyar, perpanjangan pelaksanaan dan tambahan pekerjaan dengan nilai Rp. 40 juta dituangkan dalam :
a.  Perubahan surat perintah mulai kerja
b. Perubahan kontrak
c.  Perubahan surat perintah kerja
d. Berita acara perubahan waktu pelaksanaan.

III.   TIPE SOAL PILIHAN GANDA (KASUS)

81.  Untuk pembangunan sistem manajemen informasi di suatu instansi telah disetujui pagu anggaran sebesar RP. 8 milyar. Anggaran tersebut sebesar Rp. 6 Milyar untuk pembelian peralatan komputer dan sisanya untuk pembangunan jaringan (LAN). Berdasarkan hasil survey dan brosur – brosur yang dikumpulkan dari beberapa toko komputer diperoleh harga perkiraan sendiri (HPS) untuk peralatan sebesar Rp. 5,6 milyar, sedangkan HPS untuk pembangunan LAN diperkirakan Rp. 2,1 milyar. Terhadap situasi ini, maka langkah yang perlu dilakukan adalah :
a.  ULP melanjutkan proses dengan mengumumkan pelelangan untuk pengadaan IT dan meminta pejabat pembuat komitmen merevisi spesifikasi atau volume untuk pengadaan LAN
b. ULP meminta pejabat pembuat komitmen merevisi spesifikasi atau volume untuk pengadaan peralatan komputer maupun LAN
c.  ULP meneruskan proses pelelangan dan megumumkan pengadaan pembangunan sistem manajemen informasi dengan pagu 6 milyar
d. ULP mengembalikan tugas pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen karena HPS melampui pagu anggaran yang tersedia

82.  Dalam rangka rehabilitasi lahan kritis tahun 2004-2009 selama (5 tahun). Setiap tahun diperluka 5 juta bibit meranti untuk ditanam di 5 provinsi. Penanaman bibit tersebut dilaksanakan diawal musim penghujan (bulan  oktober – november), yang dilanjutkan dengan perawatan selama 3 bulan. Pembibitannya sendiri memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Perencanaan pengadaan yang paling tepat dengan kebijakan pengadaan adalah :
a.  Pengadaan direncanakan menjadi 2 paket yaitu paket pembibitan dan paket penanaman dan pemeliharaan.
b. Pengadaan direncanakan menjadi 5 paket pembibitan dan 5 paket penanaman dan pemeliharaan berdasarkan provinsi
c.  Pengadaan direncanakan menjadi 5 paket pembibitan dan 25 paket penanaman dan pemeliharaan berdasarkan provinsi
d. Perencanaan direncanakan menjadi 25 paket pembibitan sekaligus penanaman dan pemeliharaan berdasarkan provinsi.

83.  Pokja ULP menerima tugas untuk mengadakan 5 unit kendaraan dinas pejabat eselon I dengan pagu anggaran Rp. 1,5 milyar.  Langkah paling tepat yang dapat dilakukan oleh pokja ULP adalah :
a.  Membuat dokumen penunjukkan langsung dengan harga GSO yang telah dipublikasi
b. Membuat dokumen pelelangan secara terbatas dengan mengundang 5 agen penjualan untuk masing-masing merek kendaraan
c.  Membuat dokumen yang menyebutkan spesifikasi secara umum dan melanjutkan pengadaan secara pelelangan umum
d. Mengembalikan proses pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen.

84.  Dalam suatu pelelangan umum ulang dengan pascakualifikasi untuk pengadaan buku dengan nilai HPS Rp. 750 juta dari 20 peserta yang mendaftar, hanya 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Keduanya memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dengan harga penawaran PT. A menjadi Rp. 740 juta dan PT. B menjadi Rp. 730 juta. Setelah dilakukan koreksi arimatik , penawaran PT. A mejadi 700 juta dan PT. B menjadi 770 juta. Menurut saudara, proses pengadaan tersebut harus :
a.  Dilanjutkan dengan penilaian kualifikasi atas PT. A dan mengusulkan PT. A sebagai calon pemenang
b. Dibatalkan oleh pejabat pembuat komitmen dan panitia melakukan pelelangan ulang
c.  Dilanjutkan dengan negosiasi dengan PT. A sehigga penawaran tidak melebihi HPS, yang bila negosisi berhasil, PT. A diusulkan sebagai pemenang lelang.
d. Diulang dan meminta penawaran ulang sehingga penawaran tidak melampui HPS

85.  Dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata, diperlukan jasa konsultan untuk menyusun studi kelayakan. Setelah dievaluasi teknis, negosiasi harga dengan konsultan, peringkat pertama tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal ini panitia mengundang peringkat kedua untuk negosiasi. Ternyata penawaran harga konsultan peringkat kedua lebih tinggi dari peawaran konsultan tingkat pertama. Langkah yang sebaiknya diambil pokja ULP adalah :
a.  Menetapkan calon pemenang adalah peringkat pertama
b. Meneruskan negosiasi dengan penawaran peringkat kedua
c.  Mengundang penawaran peringkat ketiga untuk negosiasi harga
d. Membatalkan proses pengadaan karena negosiasi tidak mencapai harga sesui HPS

86.  Diakhir bulan Agustus, terdapat satu paket pengadaan pengerukan tanggul sungai yang belum dilaksanakan senilai Rp. 10 milyar. Rencana semula pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan alat berat dan harus dimulai pada awal bulan Oktober dan ditargetkan selesai akhir November, sehingga tidak terganggu denga peluang banjir pada musim hujan. Langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah :
a.  Pejabat pembuat komitmen segera melakukan pelelangan umum dibulan September dan memulai kontrak awal Agustus
b. Pejabat pembuat komitmen menunjuk langsung kepada perusahaan besar yang memiliki alat berat sehingga penyelesaian tidak melampui tahun anggaran
c.  Pejabat pembuat komitmen merevisi jadwal pelaksanaan menjadi 30 hari kalender sehingga masih ada waktu dilakukan pelelangan umum secara pasca kualifikasi
d. Pejabat pembuat komitmen dan panitia pegadaan memecah paket pengadaan menjadi 10 paket sehingga mempersingkat pelaksanaa pekerjaan dan memungkinkan melaksanakan pelelangan umum secara pascakualifikasi

87.  Pemerintah akan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan nilai anggaran Rp. 7 triliun, yang berlokasi di Tanjung Muria Jawa Tengah untuk mengantisi  kebutuhan energi yang sangat besar untuk jangka panjang, apalagi dengan pertimbangan  cadangan energi fosil yang semakin menurun. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, maka akan dilakukan pelelangan terbatas untuk pembangun PLTN tersebut. Jenis kontrak yang paling sesuai untuk pekerjaan tersebut adalah

a. Lumpsum
b. Terintegrasi
c. Harga Satuan
d. Gabungan lumpsum dan satun

88.  Pada saat rapat penjelasan dokumen pengadaan, panitia pegadaan pembangunan gedung kantor senilai Rp. 1,2 milyar yang direncanakan selesai di tahun anggaran berjalan diminta oleh sebagian peserta untuk mengubah masa pelaksanaan pekerjaan yang dalam dokumen pengadaan ditetapkan 200 (dua ratus) hari kaleder menjadi 300 (tiga ratus) hari kerja karena sebagian peserta menilai waktu pelaksanaan tersebut tidak memadai. Atas usulan tersebut sebaiknya panitia :
a.  Menyetujui usulan tersebut dan melaksanakan addendum dokumen pengadaan yang mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
b. Menyetujui usulan tersebut dan menuangkannya dalam berita acara penjelasan
c.  Menolak usulan tersebut dan melajutkan proses pengadaan
d. Menghentikan proses pengadaan dan meyerahkan keputusan pada pejabat pembuat komitmen

89.  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merencanakan akan mengadakan alat kesehatan dan obat-obatan generik dengan nilai kontrak Rp. 1,5 milyar. Alkes dan obat generik tersebut rencananya akan didistribusikan ke setiap puskesmas kecamatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat desa dalam program jamkesmas. Metode pemilihan yang paling tepat digunakan  oleh pokja ULP adalah

a. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi
b. Penunjukkan langsung
c. Pengadaan langsung di setiap kecamatan
d. Sayembara

90.  KPA untuk kegiatan pengembangan pendidikan di Kalimantan Tengah menyatukan 100 (seratus) paket pengadaan buku dan alat pendidikan untuk digunakan di 500 (lima ratus) SD di seluruh Kalimantan Tengah menjadi 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai Rp. 12 Miliar. Bagaimana pendapat saudara terhadap tindakan KPA di atas :
a.  Tindakan KPA menyatukan 100 paket menjadi 1 paket pengadaan dibenarkan
b. Penyatuan paket tersebut dibenarkan karena dinilai tidak merugikan usaha kecil
c.  Penyatuan paket tersebut tidak dibenarkan karena melanggar Perpres 54/2010
d.  Pemaketan tersebut dibenarkan karena dinilai efisien dan ekonomis

 

Share

Berbagi Pengalaman; Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa

December 3, 2009 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa



Setelah beberapa kali diberi tugas oleh LKPP untuk mengajar tentang materi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sebenarnya saya agak kurang PD juga sih soalnya sertifkat yang sekarang dimiliki hanya lulus dengan nilai terendah yaitu L-2, meskipun mungkin bisa agak dimaklumi karena pada waktu ikut ujian tahun 2006 dulu, pengetahuan saya dalam masalah tender dan pengedaan barang jasa masih nol besar. Baru jadi PNS, belum pernah pengalaman dalam pelelangan sekalipun, tahu-tahu disuruh ikut ujian, hanya bermodal ikut diklat selama 2 hari, lumayan juga sih bisa lulus, soalnya kalau ujian jaman dulu itu soalnya lumayan labih sulit dari soal ujian sekarang, kemudian sistem penilaiannya juga dengan sistem minus untuk jawaban yang salah (jadi tidak bisa ngitung kancing deh hehe…). Dan hasilnya dulu sebenarnya lumayan prestisius, dari seratus lebih yang ikut, yang lulus cuman 7 (tujuh) orang, termasuk saya dengan nilai L-2.

Akhirnya dari informasi yang diperoleh dari mba febbie LKPP (makasih yah mba atas infonya), pada tanggal 19 November 2009 bulan kemarin, saya mengikuti kembali ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan “numpang” ikut ujian yang diselenggarakan oleh PKKPD (Pusat Kajian Keuangan dan Pemerintah Daerah) di hotel Oasis Jakarta.
Biaya atau kontribusi untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dengan tanpa mengikuti diklatnya adalah Rp. 500rb, namun meskipun tidak ikut diklat tetap diberi Hardcopy bahan-bahan tentang pengadaan barang jasa disertai dengan softcopy berbentuk CD. Lumayan juga tuh untuk referensi dan masukan bahan mengajar di lain waktu 🙂

Ujian dimulai pada jam 09.00, tadinya sih saya mau menginap di hotel tersebut, namun karena kecapean mengajar di hari sebelumnya, akhirnya saya memutuskan untuk menginap di rumah mertua saja biar lebih nyenyak tidurnya 🙂 Dimulai dengan sedikit sosialisasi tantang LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), Ujian dilaksanakan selama 2 (dua) jam, dengan jumlah soal sebanyak 90 soal, yaitu;
– Soal Jenis Benar / Salah 25 soal
– Soal Jenis Pilihan Ganda 65 soal, yang dibagi menjadi 55 soal pemahaman materi dan 10 pemahaman kasus.
Ketentuan lainnya yaitu; diperbolehkan buka buku (hanya keppres 80/2003) dan untuk jawaban yang salah tidak diberi nilai minus (so jangan ada yang dikosongkan, isi aja semunya hehe..)

Pertama-tama peserta ujian diberi kesempatan untuk mengisi data-data pada lembar jawaban, mulai dari nama peserta, tanggal ujian, nomor kode soal, serta tanda tangan pada lembar jawaban.
Saya mengerjakan soal ujian dengan cara membaca soal mulai dari nomor 1 sd 90 dan langsung memilih jawabannya dengan menuliskannya terlebih dahulu di lembar soal (lembar soal boleh dicurat coret kok), dibaca soalnya, dicari point-point pentingnya (digaris bawahi dgn pensil), point penting seperti jebakan-jebakannya (soalnya penuh dengan jebakan bo…), pokok bahasannya, kesalahan dalam kasusnya dan sebagainya, kemudian langsung dijawab pada lembar soalnya. Kemudian setelah sampai nomor 90, saya ulang kembali dengan menjawab mundur dari soal nomor 90, dibaca ulang diteliti ulang di analisa ulang, kemudian kalau sudah yakin jawabannya ditulis ke lembar jawaban dengan cara melingkari atau menghitamkan bulatan jawaban pada lembar jawaban dengan menggunakan pensil 2B khusus komputer. Sampai dengan soal nomor 1 kembali, diteliti kembali dan ditulis jawabannya di lembar jawaban.

Sudah selesai semua dijawab, ternyata waktu yang tersisa hanya 5 menit saja! padahal ada kurang lebih 5 soal yang saya masih ragu dengan jawabannya. Waduh tinggal 5 menit lagi sangat mepet sekali, akhirnya 5 soal yang masih ragu tersebut saya tinggalkan saja sesuai dengan jawaban hasil pemikiran sebisanya. 5 menit waktu tersisa digunakan untuk mengecek kembali isian data-data administrasi seperti nama tanggal dan sebagainya serta menyempurnakan penghitaman jawaban pada lembar jawaban, karena kesalahan sedikit saja dalam administrasi tersebut bisa berakibat fatal meskipun kita sudah menjawab dengan baik, bisa percuma tuh kalau data-data administrasinya tidak diisi dengan baik, begitu pula penghitamannya, kalau tidak maksimal, bisa tidak terbaca oleh scanner komputernya nanti.

Akhirnya waktu habis dan jawaban dikumpulkan oleh panitia ujian. Dari pelaksanaan ujian tersebut, saya sangat mengapresiasi pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan soal ujian pengadaan barang jasa. Dapat dirasakan betapa sangat terbatasnya waktu yang tersedia, bayangkan saja, jumlah soal semuanya 90 soal, alokasi waktu hanya 120 menit, sehingga satu soal hanya bisa dikerjakan 1,33 menit atau 1 menit 20 detik atau sekitar 80 detik saja per satu soal.
Kalau dianalisa alokasi waktu untuk mengerjakan per soal; Untuk baca dan memahami soalnya saja bisa 20 detik, berpikir dan menjawabnya 30 detik, sehingga hanya bersisa sekitar 30 detik untuk memeriksa kembali soal tersebut, belum untuk mencari jawaban yang belum dikuasai, belum kalau kita mengingat-ingat kembali, belum buka-buka keppres mencari-cari di halaman atau bab mana materi tersebut berada dalam buku keppres 80. Pada waktu ujian tersebut saya hanya bisa membuka buku keppres 80/2003 sebanyak 3 kali saja. Jadi meskipun open book… percuma saja deh kalau kita tidak mengerti secara keseluruhan materi dari keppres 80/2003, dijamin akan habis waktu untuk membuka-buka buku keppres 🙂

Acung dua jempol untuk pembuat soal ujian sertifikasi pengadaan barang jasa, saya saja yang sudah berkecimpung lama dalam dunia pengadaan barang jasa (hampir 4 tahun lebih) masih ada sekitar 5 sd 10 soal yang masih ragu untuk menjawabnya, berarti soal tersebut benar-benar masuk kategori sangat sulit, kemudian saya lihat soal-soal lainnya ada yang mengandung banyak jabakan dengan mencari celah-celah “kecuali” dalam materi keppres 80/2003, dan beberapa soal dengan permainan logika kata-kata seperti harus/wajib, dapat, hanya, dsb.
Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan, kalau tidak lulus atau hasilnya hanya L-2 lagi , waduh mau taruh dimana muka ini 🙂 Mohon doanya saja dari para pembaca blog heldi.net mudah-mudahan hasilnya bisa L-4 atau bahkan L-5 (lu lagi lu lagi lah hehe…) amien…

Share