Training Pengadaan – Kabupaten Parigi Moutong

February 24, 2015 by  
Filed under Bimbingan Teknis Pengadaan

kab parigiPa intinya jangan sampai hanya 1 (satu) orang saja yang lulus ya… seperti pada dua tahun terakhir dengan mengudang instruktur kondang nasional ternyata yang lulus hanya 1 orang dan itupun dari instansi luar (buka PNS)… oh sedihnya tuh disini…

Hari ini saya coba lihat hasil dari ujian bimtek dikabupaten Parigi Moutong, alhamdullilah yang lulus ada 8 orang, ya masih sedikit tapi lumayanlah… soalnya banyak terpotong kemarin ya materinya. hari pertama terpotong pembukaan, hari kedua terpotong pelantikan, dsb… ya segini mah alhamdullilah ya daripada yang lulus hanya 1 orang saja 🙂

Hasil yang lulus dari peserta di Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat di:

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/24_yAneuWtfwzFSZccfZCWlbZmdWDLpeImO.pdf

Ini dia dokumentasinya

Parigi Moutong

Share

Simulasi Soal Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Latihan Soal Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Online – disertai dengan kunci Jawabannya

silahkan klik pada link di atas, latihan soal di bawah ini hanya contoh saja 🙂
Untuk memulai silahkan mengisi nama dan alamat email.

Latihan soal ini dibuat murni oleh saya pribadi dengan mengambil konten langsung dari perpres 54/2010 dan perubahannya dan semata mata ditujukan untuk “menghapal” dan memperkuat pemahaman terhadap perpres 54 tahun 2010 dan semua perubahannya (perpres 70/2012).

Ketika mengerjakan soal dan bingung dengan jawabannya, silahkan open book” dengan membuka perpres secara online dengan meng klik link “Buka Perpres 54/2010” yang akan langsung membuka jendela/tab baru pada pasal yang terkait dengan soal yang ditanyakan… Mantap kan?! 🙂



Read more

Share

Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan

June 13, 2014 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Pada tanggal 17 April 2014 Direktorat Sertfikasi Profesi mengeluarkan aturan terbaru tentang petunjuk operasional sertifikasi keahlian pengadaan barang jasa pemerintah melalui peraturan kepala lkpp (Perka LKPP) no 9 tahun 2014. Keluarnya perka ini cukup menghebohkan dunia penyelenggara ujian pengadaan barang/jasa pemerintah, hal ini terutama pada pasal 8 yaitu:

Pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian terdiri atas:
a. Direktorat Sertifikasi Profesi;
b. Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
Daerah/Institusi;
c. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI); dan
d. Lembaga/Unit Pendidikan/Pelatihan Lainnya selain Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

kemudian pasal 9
Persyaratan Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
a. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan melaksanakan pendidikan/pelatihan.
b. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d merupakan Lembaga/Unit Pendidikan/Pelatihan Lainnya yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan melaksanakan pendidikan/pelatihan.
c. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b memiliki mekanisme pengelolaan keuangan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum/Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya apabila melakukan pungutan terhadap Peserta Ujian;
d. Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d memiliki izin resmi yang masih berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan/pelatihan dari instansi pemerintah yang berwenang; dan
e. memiliki sistem manajemen mutu pelaksanaan Ujian yang berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM.

Implikasi dari perka ini adalah banyaknya satker (satuan kerja) yang sebelumnya dapat difasilitasi untuk melakukan ujian pengadaan, namun dengan munculnya perka ini ternyata permohonan untuk melakukan ujian nya tidak disetujui oleh direktorat sertifikasi, terutama untuk satker yang tidak memiliki tupoksi (tugas dan fungsi) dalam pendidikan/pelatihan.

Untuk itu di dalam perka  tentang petunjukan operasional ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 16 diberikan solusi

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi selain Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat mengajukan kerja sama pelaksanaan Ujian kepada Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mekanisme swakelola instansi Pemerintah lain atau pemilihan penyedia barang/jasa.

jadi apabila ada satker yang ingin melakukan ujian namun ditolak oleh direktorat sertifikasi karena satkernya tidak memiliki tupoksi pendidikan pelatihan, maka opsinya ada dua yaitu:

1. Melakukan swakelola tipe 2 yaitu dengan instansi pemerintah lain, misalnya menghubungi badiklat atau pusdikat (yang tentunya memiliki tupoksi pendidikan dan pelatihan), kemudian melakukan skema swakelola dengan mereka, yaitu membuat mou (nota kesepahaman) antara kepala satker dengan kepala pusdiklatnya dan membuat kontrak penyelenggaaan ujian antara ppk dengan ketua tim pelaksana di satker. Jadi penyelenggaraan ujiannya dilakukan oleh badiklat atau pusdiklat yang mempunyai tupoksi pendidikan/pelatihan.

2. atau dilakukan melalui event organiser yaitu lembaga penyelenggara pelatihan pengadaan barang/jasa yang mekanismenya dilakukan dengan metode pemilhan penyedia. Jadi kalau ada satker yang tidak memiliki tupoksi pelatihan/pendidikan tetapi pada tahun ini sudah “kadung” memperoleh kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, maka diakomodir salah satunya dengan menggandeng event organiser dalam hal ini lembaga penyelenggara pelatihan pengadaan barang/jasa (LPP SWASTA yang sudah terakreditasi LKPP, lihar daftar ya di sini) dengan cara pemilihan penyedia, ya kalau nilainya tidak lebih dari 200 juta tentunya dapat dilakukan dengan pengadaan langsung saja.

Masih kurang jelas, silahkan komunikasi dengan bagian sertifkasi profesi lkpp, jangan takut duluan… itu kata pa Hafizd, silahkan komunikasikan terlebih dahulu, kita pasti bantu kok.

ini dia kontak hotline nya”

Hendphone :

08121940336 (ayu)

081298498400 (ossie)

hand set

021 – 7991025 ext 137

021 – 7974321 (ayu)

kalau tidak nyambung saja silahkan kontak ke saya, nanti saya beri nomor pa Hafidz kasubdit sertifikasi profesi untuk melaporkan bahwa nomor di atas tidak bisa nyambung ya… Intinya komunikasi ya, selama ini yang sudah kontak dengan bagian sertifikasi semuanya ada solusinya kok, dan pasti dibantu…

Mohon maaf tulisan postingnya amburadul, maklum newbie ya pa Hafidz (hehe kaskus.com), kalau ada koreksi mohon hubungi saya atau di komentar saja ya…

Salamat Ujian dan Salam Pengadaan dari Bogor

Download perka 9 tahun 2014 tentang petunjuk operasional Ujian sertifikasi Pengadaan di sini :


Share

Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

November 27, 2013 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

pelatihanBeberapa hari terakhir ini saya beberapa kali menerima pertanyaan baik dari email maupun sms dan bbm yaitu pertanyaan yang isinya menanyakan kalau ingin ikut bimbingan teknis pengadaan barang/jasa itu dimana ya? terakhir sih saya jawab dengan banyak dan silahkan di googling saja 🙂 namun baru ingat bahwa sekarang ini saya di LKPP kan selain ngurus ngurusin badan juga jadi orang yang ngurus ngurusin lembaga pelatihan, kenapa tidak di publish saja ya data LPP (lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa) yang sudah terdaftar dan terakreditasi di LKPP. 🙂

Untuk itu, berikut adalah daftar nama LPP pengadaan barang/jasa yang sudah terdaftar dan terakreditasi di LKPP, bagi para calon ahli pengadaan barang/jasa pemerintah yang membutuhkan tempat untuk belajar dan membutuhkan fasilitasi untuk ujian ahli pengadaan tingkat dasar, silahkan dapat menghubungi kontak person dari LPP berikut ini, silahkan disesuaikan dengan lokasi dari teman teman sekalian ya.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Iwan Iswanto Hardian (0817111979)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan (0251) 7540092, 7540093, 7540690, 7540094
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan (0251) 8244771
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum Wilayah II Bandung (022) 4206284 dan (022)4206285
Lembaga Manajemen Cerdas, Karanganyar, Jawa Tengah (0271)7570433 (0271)7579924
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (0651)7552564
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0274)417704
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum Wilayah VII Palembang (0711) 377251
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat (0561)732078
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Selatan (0511)4772551
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Lampung (0721) 774279
Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan, Peneltian dan Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (0380) 827569
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau (0771) 318556
Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang (0751) 445128
Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman (0281) 625739
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung, Bandung Indra ( 087823332087)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung
Lembaga Manajemen Universitas Andalas, Padang 81374741882
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), Jakarta
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat, Padang
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Diponegoro, Semarang
Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC), Yogyakarta
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Ciawi, Bogor
Pusat Penelitian Humaniora Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, Samarinda
Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin 817538594
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga, Surabaya
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung, Pangkal Pinang
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku, Ambon
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari Devi (081245674222)
Badan pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten 811120728
Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Kementrian PU Wilayah I Bekasi Bambang Sudiatmo ( 0812-9529525)
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Pekerjaan Umum Wilayah V Makassar Johny H. Pailang (0813-42663006)
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementrian PU Wilayah IX Jayapura Muazzin (0811-463104)
Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional IV Yogyakarta Yulius (0813-28497774)
Sentra Pelatihan dan Promosi Lembaga Penelitian Universitas Riau Pareng Rengi ( 0812-7560400)
Lembaga Penenlitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNNES Semarang Sutrisno (0819-01443335)
Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional VII Makassar Irwan (0813-22061111)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kominfo Badrun (0817-6590098)
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bengkulu Wardaniar (0811-733229)
PPM manajemen Indra Kewo (0812-18697885)
STIE IPWIJA Juniarto Prasetyo (0812-10163798)
PMJK 
UNIV.MALIKUSSALEH  Razak 085297502743
BADIKLAT PROV. BALI 
INTENS LEARNING CENTER 
LP2M BATAM 
PUSDIKLAT APARATUR KEMENKES RI 
BADIKLAT PEMKOT LUBUKLINGGAU 
KANDIKLAT KOTA MEDAN  

Sehingga bagi yang ingin mengikuti pelatihan tentang pengadaan barang jasa pemerintah plus ikut ujiannya, silahkan menghubungi komtak kontek person di atas atau untuk info lebih lanjut mohon hubungi:

Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
Gedung SME Tower Lt.7 Jl. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta 12780
Telepon :(021)7989374/ Fax :(021)7989374

Share

Curhat ahli Pengadaan Nasional

April 21, 2013 by  
Filed under Curhat PNS online, Pengadaan Barang Jasa

Curhatan dari seorang ahli pengadaan barang jasa yang baru lulus ujian sertifikasi pengadaan… Cerita klasik yang telah lama terjadi di Indonesia….

Saya d minta oleh atasan saya untuk pelatihan ULP 10 hr yg dselenggarakan instansi sy dan LKPP, ktnya per Januari 2012 KPA tdk boleh rangkap PPK, dan PPK hrs pny sertifikat.
D kantor kami blm pernah ada pengadaan sendiri, semuanya d supply dr kantor pusat nun jauh d Jkt.
Akhirnya sy brgkt k Jkt, d pertrmukan dg sekian puluh peserta yg sdh berpengalaman d bidang pengadaan, tp blm pny sertifikat (ikut pelatihan kayaknya cm syarat aja biar dpt sertifikat). Bahkan d antara mereka bnyk eselon 3 dan 4.
Sblm pelatihan dilakukan pre test, sy mendpt nilai 53, dan para peserta lain yg sy sebut d atas sdh ahli mendpt nilai 70 – 80. Trus terang sy stress, apalagi ketika pelatihan mereka bgt aktif bertanya, berdiskusi ttg sesuatu yg blm sy mengerti.

Hal yg lucu bg saya, 10 hari berlalu, dan d lakukan post test 30 soal dg waktu 1/2 jam, saya mendpt nilai 97 (asli tdk nyontek), dan mereka tetap pd range 70-80.
Dan percaya atau tidak ketika keesokan hr nya d lakukan test oleh LKPP dg soal 100 atau 50 gt (sy lupa) dlm waktu 2 jam. Sy kok merasa tdk kesulitan sama sekali.
1 bulan kemudian hasillnya d umumkan melalui Web LKPP, sy lulus beserta 1/3 dr seluruh peserta (sesuatu yg dlm hati kecil sdh sy yakini).

Nah, yg lbh lucu dan menyedihkan bg saya, balik k tempat bekerja dan mendpt sertifikat, setahun kemudian kantor sy mendpt pengadaan sendiri. Saya hanya tercengang dan tdk tahu hrs bg mana, pejabat pengadaan pun sama. Alhasil krn sy yg d anggap bisa, stdknya pernah ikut pelatihan, maka sy tanya teman2 dr sabang sampai merauke, browsing, dll. Pekerjaan sy sec. tdk lsg PPK merangkap Pejabat pengadaan bahkan merangkap KPA.

Kesimpulan sy, untuk menjadi ahli ternyata tdk cukup dg belajar melalui buku atau pelatihan. Kt hrs terjun lsg (bayangkan kondisi sy yg spt belajar teori berenang, kemudian terpaksa nyebur kelaut tanpa instruktur d sisi sy (sy anggap forum pengadaan ini sbg pelampung buat sy, mgkn tdk membuat sy ahli berenang, tp setdknya sy dapat mengapung , menggerakan kaki dan sampai ktujuan dg selamat)). Bravo!!
Satu hal yg perlu d catat dlm usaha sy menuju paham, bahwa bnyk para ahli d luar sana yg sdh sangat ahli sehingga mengetahui jalan sesat yg “benar”.

Saya mgkn tidak akan tersesat karena keserakahan, tapi saya mungkin saja tersesat krn ketidakpahaman. Buat sy seorang yg bersih belum tentu benar (sekali lg krn ketidaktahuan), Tp bila kita mampu melakukan dg benar maka kt pasti bersih.
Terima kasih sdh mendengarkan.

Share