Soal Try Out Pengadaan – Menghapal Perpres Pengadaan

 

QUIZ START

Results

#1. Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah

A. penetapan Pagu Anggaran K/L

B. persetujuan Kepala Daerah

C. persetujuan DPRD

D. persetujuan PA/KPA

E. PPK membuat dokumen Pengadaan

#2. Yang tidak sesuai dengan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah

A. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

B. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi

C. meningkatkan peran pelaku usaha nasional

D. meningkatkan peran ASN untuk menjadi pelaku usaha lokal

E. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

#3. Penyelenggara Swakelola yang memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya adalah

A. Tim Perencana

B. Tim Persiapan

C. Tim Pelaksana

D. Tim Pengawas

E. Tim Pemilihan

#4. Yang tidak termasuk bukti kontrak adalah

A. bukti pembelian/pembayaran

B. perjanjian lisan

C. kuitansi

D. surat perintah kerja dan surat perjanjian

E. surat pesanan

#5. Metode dua tahap digunakan untuk B/PK/JL yang memiliki karakteristik sebagai berikut

A. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti

B. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda

C. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan

D. membutuhkan penyetaraan teknis

E. Semua Benar

#6. Pelaksanaan Swakelola melalui kesepakatan kerja sama dengan K/L/PD lain merupakan ketentuan dalam pelaksanaan swakelola

A. Tipe I

B. Tipe II

C. Tipe III

D. Tipe IV

E. Semua Tipe Swakelola

#7. Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dituangkan atau dimuat dalam

A. Buku Kerja Pengadaan

B. Lembar Kerja Perencanaan

C. Rencana Umum Pengadaan

D. Bukti Dukung Perencanaan

E. Monitoring & Evaluasi Pengadaan

#8. Penyelenggara Swakelola dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu dengan mangambil anggota tim dari

A. Organisasi/Kelompok Masyarakat

B. Pejabat Pengadaan

C. PPTK

D. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

E. Tim Juri

#9. Kontrak yg membebani lebih dari 1 Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dgn peraturan perundang-undangan

A. Lumsum

B. Biaya Plus Imbalan

C. Putar Kunci

D. Waktu Penugasan

E. Tahun Jamak

#10. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas, KECUALI

A. Lumsum & Harga Satuan

B. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

C. Waktu Penugasan

D. Kontrak Payung

E. Biaya Plus Imbalan

#11. Jasa ahli Dewan Sengketa Kontrak dan Jasa Konsultansi yg bersifat rahasia paling tepat menggunakan metode pemilihan penyedia

A. E-purchasing

B. Pengadaan Langsung

C. Penunjukan Langsung

D. Tender Cepat

E. Tender

#12. Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi salah satunya adalah

A. E-purchasing

B. Seleksi

C. Kontes atau Sayembara

D. Tender Cepat

E. Tender

#13. Jenis dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia dan berorientasi kepada keluaran adalah kontrak

A. Lumsum

B. Harga Satuan

C. Putar Kunci

D. Waktu Penugasan

E. Biaya Plus Imbalan

#14. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan B/PK/JL dengan nilai paling sedikit

A. Rp. 100 Juta

B. di atas Rp200 Juta

C. Rp. 50 Juta

D. Sama dengan Kontrak

E. Sama dengan nilai Penawaran

#15. Penyesuaian harga untuk Kontrak Tahun Jamak diberlakukan mulai bulan ke-

A. 12

B. 13

C. 15

D. 18

E. 20

#16. Pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya adalah ? Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 11

A. Pejabat Pengadaan

B. Pejabat Pembuat Komitmen

C. Kelompok Kerja Pemilihan

D. Agen Pengadaan

E. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 11

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya

#17. Metode PENYAMPAIAN DOKUMEN penawaran dalam pengadaan B/PK/JL/JK melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode pemasukan

A. 1 (satu) file

B. 2 (dua) file

C. 2 (dua) tahap

D. 1 file dan 2 file

E. 1 file, 2 file dan 2 tahap

#18. B/PK/JL yg spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, paling tepat menggunakan metode

A. E-purchasing

B. Pengadaan Langsung

C. Penunjukan Langsung

D. Tender

E. Seleksi

#19. Sumber Daya Pengadaan yang dapat membantu KPA dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya adalah

A. Tim Konsultan

B. Pengelola Pengadaan

C. Bendahara

D. APIP

E. Pengajar Pengadaan

#20. Uang muka dapat diberikan untuk

A. persiapan pelaksanaan pekerjaan

B. keuntungan penyedia

C. pemeliharaan pekerjaan

D. pembayaran utama pekerjaan

E. item pekerjaan biaya terbesar

#21. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan

A. peralatan dan bahan yang belum terpasang

B. peralatan dan bahan yang sudah terpasang

C. yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan

D. telah dicantumkan dalam Kontrak

E. Semua Benar

#22. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan yg karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan

A. Jaminan Pelaksanaan

B. Jaminan Pemeliharaan

C. Jaminan atas pembayaran

D. Garansi Pelaksanaan

E. Tidak ada jawaban yang Benar

#23. Perencanaan pengadaan yang dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja setelah penetapan Pagu Indikatif merupakan perencanaan yang bersumber dari pendanaan

A. APBD

B. APBN

C. Hibah

D. Pinjaman

E. PNBP

#24. Metode EVALUASI PENAWARAN untuk Jasa Konsultansi dengan ruang lingkup pekerjaan sederhana & penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran adalah

A. Kualitas dan Biaya

B. Kualitas

C. Pagu Anggaran

D. Biaya Terendah

E. Harga Terendah

#25. Ketentuan terkait HPS yang sesuai dengan peraturan pengadaan adalah

A. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yg dapat dipertanggungjawabkan.

B. Nilai HPS bersifat rahasia

C. Rincian HPS bersifat tidak rahasia

D. HPS menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara

E. HPS tidak menjadi persyaratan menjadi penyedia katalog

#26. Pejabat administrasi/Pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E- purchasing adalah ? Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 13

A. Pejabat Pengadaan.

B. Pejabat Pembuat Komitmen

C. Kelompok Kerja Pemilihan

D. Agen Pengadaan

E. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/Pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing

#27. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau Cara Pengadaan Pemerintah dilakukan melalui:

Swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pelelangan/Seleksi dan/atau tidak melalui Pelelangan/Seleksi.

Pelelangan/Seleksi Umum, Pengadaan Sederhana, Pengadaan/Penunjukan/Pemilihan Langsung, Sayembara, Kontes.

Pada prinsipnya dilakukan dengan Pelelangan Umum utk Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya & Seleksi Umum untuk Pengadaan Jasa Konsultansi

Kontes atau Sayembara

#28. PPK memliki tugas dan kewenangan salah satunya adalah

A. menetapkan perencanaan pengadaan

B. menetapkan dan mengumumkan RUP

C. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

D. menetapkan Spesifikasi dan HPS.

E. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam

#29. Jaminan Penawaran hanya dipakai untuk pengadaan

A. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 10 MIliar

B. B/PK/JL di atas Rp. 10 MIliar

C. Jasa Konsultan Kontruksi di atas Rp. 10 MIliar

D. B/JL di atas Rp. 10 Miliar

E. Jasa Konsultan Non Kontruksi di atas Rp. 10 MIliar

#30. Surat Perintah Kerja digunakan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak

A. Rp10juta

B. Rp50juta sd Rp. 200 juta

C. Rp.100juta

D. Rp200juta

E. Di atas Rp.200juta

Previous

SELESAI

TRY OUT LEVEL 1 – Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dan perpres 12 tahun 2021

Soal Try Out Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat dari Konten Perpres 16 tahun 2016 dan perubahannya (12 tahun 2021), benar benar di copas dari tektual perpres. Mudah mudahan dapat membantu mengingat hal hal yang dibahas dalam peraturan pengadaan sesuai perpres. Mudah mudah bisa membantu teman teman yang akan masuk ke dalam dunia pengadaan pemerintah, baik yang akan mengikuti ujian LEVEL 1 pengadaan atau sebagai pengelola pengadaan.

Soal Try Out Pengadaan Level 1 ini diambil dari BANK SOAL (ratusan soal berbasis Perpres) dan dipilih secara acak (random) sehingga setiap sesi try out akan memunculkan soal yang berbeda-beda, silahkan latihan soal dapat dilakukan berulang kali dengan isi berbeda beda. Tinggal kembali ke Daftar Soal Latihan Level 1 (click here) dan masuk ke Latihan Try Out Kembali.

Silahkan dicoba latihan soal menyusuri Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya (perpres 12 tahun 2021) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk memulai Latihan Soal TRY OUT, buka pada tombol QUIZ START yang ada pada halaman ini:




Selamat Belajar, Apabila ada kesalah kunci atau masukan saran silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah. Apabila ada salah kunci tolong dituliskan copas juga soalnya (bukan nomor soal) karena soal dikeluarkan secara random dari bank soal.

<<<<<<<  KEMBALI KE DAFTAR SOAL LATIHAN LEVEL 1  >>>>>>>>