Soal Try Out Pengadaan – Menghapal Perpres Pengadaan

 

QUIZ START

Results

#1. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada

A. Cara Pengadaan

B. Metode Pemilihan

C. ketersediaan barang/jasa

D. KBKI dan KBLI dari Pelaku Usaha

E. ketersediaan Pengelola Pengadaan

#2. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa

A. Pagu Anggaran paling banyak Rp200juta

B. E-purchasing

C. Tender pekerjaan konstruksi bersifat Kompleks

D. Seleksi Konsultan Pekerjaan Terintegrasi

E. Pemasukan penyedia katalog lokal

#3. Metode dua tahap digunakan untuk B/PK/JL yang memiliki karakteristik sebagai berikut

A. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti

B. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda

C. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan

D. membutuhkan penyetaraan teknis

E. Semua Benar

#4. Strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis dilakukan dengan ? Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 51

A. Perencanaan Pengadaan

B. Pengadaan Gabungan

C. Konsolidasi Pengadaan

D. Pekerjaan Terintegrasi

E. Penggabungan Paket

Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 51

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan. Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis

#5. Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah adalah ? Perpres 16/2018 - 12/2021 Pasal 1 angka 10

A. Pejabat Pengadaan

B. Pejabat Pembuat Komitmen

C. Kelompok Kerja Pemilihan

D. Agen Pengadaan

E. Pengelola Pengadaan

Perpres 16/2018 – 12/2021 Pasal 1 angka 10

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja

#6. Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai merupakan definisi dari ? Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 33

A. Harga Perikiraan Sendiri

B. Rencana Anggaran Biaya

C. Perkiraan Harga Pekerjaan

D. Harga Hasil Survey

E. Penawaran Harga

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan

#7. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi, KECUALI

A. penyusunan spesifikasi/KAK

B. pemaketan & Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

C. penyusunan biaya pendukung

D. penetapan tipe Swakelola

E. penyusunan RAB

#8. PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memiliki persyaratan

A. Kompetensi Pengadaan

B. Kompetensi PPK

C. Kelompok Okupasi PPK

D. Standar Kompetensi Jabatan

E. Keahlian Pelatihan

#9. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa berikut ini

A. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh Pengguna

B. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing

C. Jasa Konsultansi Konstruksi

D. Jasa Konsultansi Non Konstruksi

E. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak > Rp. 200 Juta.

#10. Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi disebut dengan

A. Kahar

B. Darurat

C. Contigency

D. Tidak terduga

E. Bangkrut

#11. Pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya adalah ? Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 11

A. Pejabat Pengadaan

B. Pejabat Pembuat Komitmen

C. Kelompok Kerja Pemilihan

D. Agen Pengadaan

E. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 11

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya

#12. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana merupakan ketentuan dalam pelaksanaan swakelola

A. Tipe I

B. Tipe II

C. Tipe III

D. Tipe IV

E. Semua Tipe Swakelola

#13. SwakelolaTipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh

A. K/L/PD lain pelaksana Swakelola.

B. K/L/PD penanggung jawab anggaran

C. Organisasi Masyarakat

D. Kelompok Masyarakat

E. Menteri/Kepala Lembaga/Daerah

#14. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap hal berikut ini, KECUALI

A. komponen barang/jasa

B. Pemilihan Penyedia melalui Tender Cepat

C. suku cadang

D. bagian dari satu sistem yang sudah ada

E. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring

#15. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan yg karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan

A. Jaminan Pelaksanaan

B. Jaminan Pemeliharaan

C. Jaminan atas pembayaran

D. Garansi Pelaksanaan

E. Tidak ada jawaban yang Benar

#16. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk nilai Penawaran sama dengan atau di atas 80% dari nilai HPS, diberlakukan sebesar

A. 5% dari HPS

B. 5% dari Pagu Anggaran

C. 5% dari Kontrak

D. 5% dari Penawaran

E. 5% dari Hasil Negosiasi

#17. Kontrak Biaya Plus Imbalan merupakan jenis Kontrak dengan ketentuan, KECUALI

A. digunakan untuk Pengadaan B/PK/JL

B. dalam rangka penanganan keadaan darurat

C. nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual

D. nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan jumlah tetap

E. untuk pekerjaan bersifat kompleks

#18. Sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan ritel daring adalah ? Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 54

A. Ritel Daring

B. E-Procurement

C. Toko Daring

D. Online Vendor

E. Perdagangan Elektronik

Perpres 16/18 & 12/21 Pasal 1 angka 54

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring

#19. Pelaksanaan Pengadaan Langsung yang menggunakan SURAT PERINTAH KERJA dilakukan dengan cara

A. permintaan penawaran

B. Tender/Seleksi

C. klarifikasi adminstrasi dan teknis

D. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia

E. Bayar langsung

#20. PENGADAAN LANGSUNG untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas

A. Rp. 100 juta

B. Rp. 200 juta

C. Rp. 50 juta

D. Tidak dibatasi nilai

E. Semua Benar

#21. Ketentuan terkait Kelompok Kerja Pemilihan yang sesuai dengan peraturan Pengadaan Pemerintah adalah

A. beranggotakan 3 (tiga) orang.

B. dapat ditambah berapapun anggotanya sesuai kebutuhan

C. salah satu anggota kelompok kerja dapat merangkap sebagai PPK

D. beranggotakan gabungan ASN Senior dan Pengelola Pengadaan Muda

E. salah satu anggota adalah kerabat Pengguna Anggaran

#22. Tim Pelaksana secara berkala melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada

A. PA/KPA

B. PPK

C. Pokja Pemilihan

D. Pejabat Pengadaan

E. Bendahara

#23. Merupakan jenis Kontrak yg digunakan untuk Pengadaan B/PK/JL darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan jumlah tetap

A. Lumsum

B. Biaya Plus Imbalan

C. Putar Kunci

D. Harga Satuan

E. Putar Payung

#24. Apabila terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka tindakan terhadap RUP yang sudah diumumkan

A. Pengumuman RUP dibatalkan

B. Pengumuman RUP direvisi

C. Pengumuman RUP dilakukan kembali

D. Tidak perlu ada Pengumuman RUP kembali

E. Tidak perlu ada Pengumuman RUP

#25. Ketentuan terkait HPS yang sesuai dengan peraturan pengadaan, KECUALI

A. HPS dihitung scr keahlian dan menggunakan data yg dapat dipertanggungjawabkan

B. Nilai HPS bersifat tidak rahasia

C. Rincian HPS bersifat rahasia

D. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara

E. HPS menjadi persyaratan menjadi penyedia katalog

#26. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, pelaku pengadaan yang dapat melakukan konsolidasi pada tahapan perencanaan pengadaan adalah

A. Pengguna Anggaran

B. Kelompok Kerja Pemilihan

C. UKPBJ

D. Pejabat Pembuat Komitmen

E. Pejabat Pengadaan

#27. Kegiatan dari salah satu tahapan pengadaan, yang didalamnya meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan

A. Perencanaan Pengadaan

B. Persiapan Pengadaan

C. Pelaksanaan Pemilihan

D. Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak

E. Pengawasan Pekerjaan

#28. Metode dua file digunakan untuk Pengadaan B/PK/JL yang memerlukan

A. penilaian administrasi terlebih dahulu

B. penilaian teknis terlebih dahulu

C. penilaian harga terlebih dahulu

D. penilaian kualifikasi terlebih dahulu

E. pekerjaan bersifat kompleks

#29. Jenis dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia dan berorientasi kepada keluaran adalah kontrak

A. Lumsum

B. Harga Satuan

C. Putar Kunci

D. Waktu Penugasan

E. Biaya Plus Imbalan

#30. KAK kegiatan/ subkegiatan/ output merupakan hasil penuangan dari

A. Perencanaan swakelola

B. Persiapan swakelola

C. Pelaksanaan swakelola

D. Pengawasan swakelola

E. Monev Katalog Lokal

Previous

SELESAI

TRY OUT LEVEL 1 – Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dan perpres 12 tahun 2021

Soal Try Out Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat dari Konten Perpres 16 tahun 2016 dan perubahannya (12 tahun 2021), benar benar di copas dari tektual perpres. Mudah mudahan dapat membantu mengingat hal hal yang dibahas dalam peraturan pengadaan sesuai perpres. Mudah mudah bisa membantu teman teman yang akan masuk ke dalam dunia pengadaan pemerintah, baik yang akan mengikuti ujian LEVEL 1 pengadaan atau sebagai pengelola pengadaan.

Soal Try Out Pengadaan Level 1 ini diambil dari BANK SOAL (ratusan soal berbasis Perpres) dan dipilih secara acak (random) sehingga setiap sesi try out akan memunculkan soal yang berbeda-beda, silahkan latihan soal dapat dilakukan berulang kali dengan isi berbeda beda. Tinggal kembali ke Daftar Soal Latihan Level 1 (click here) dan masuk ke Latihan Try Out Kembali.

Silahkan dicoba latihan soal menyusuri Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya (perpres 12 tahun 2021) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk memulai Latihan Soal TRY OUT, buka pada tombol QUIZ START yang ada pada halaman ini:




Selamat Belajar, Apabila ada kesalah kunci atau masukan saran silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah. Apabila ada salah kunci tolong dituliskan copas juga soalnya (bukan nomor soal) karena soal dikeluarkan secara random dari bank soal.

<<<<<<<  KEMBALI KE DAFTAR SOAL LATIHAN LEVEL 1  >>>>>>>>