Konsolidasi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Perpres 16/2018, Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025)

Buku panduan lengkap untuk PPK, Pokja, dan Pimpinan Instansi
Analisis & Sinkronisasi Peraturan Pengadaan
Menavigasi Paradigma Baru dalam PBJP di Indonesia

SINOPSIS BUKU
Judul: Analisis & Sinkronisasi Peraturan Pengadaan: Menavigasi Paradigma Baru PBJP di Indonesia
Penulis: Sari Melani
Tema: Hukum, Administrasi Pembangunan, dan Tata Kelola Pengadaan
“Bukan Sekadar Belanja, Ini Adalah Arsitektur Kebijakan Publik.”
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) telah mengalami pergeseran tektonik. Seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres 16/2018, wajah pengadaan di Indonesia tidak lagi hanya soal ketertiban administrasi, melainkan telah menjadi instrumen strategis untuk kesejahteraan nasional dan kedaulatan ekonomi.
Buku ini hadir sebagai kompas di tengah kompleksitas regulasi pengadaan yang terus berevolusi. Melalui pendekatan yang komprehensif, reflektif, dan integratif, penulis tidak hanya membedah pasal demi pasal secara kaku, tetapi menyajikannya dalam sebuah narasi administrasi pembangunan yang humanis.
Apa yang akan Anda temukan dalam buku ini?
* Matriks Sinkronisasi & Legal Tracking: Jejak perubahan norma dari Perpres 16/2018, 12/2021, hingga 46/2025 yang dikonsolidasikan secara akurat untuk memudahkan penelusuran bagi praktisi dan akademisi.
* Transformasi Digital yang Humanis: Analisis mendalam mengenai mandat E-Purchasing dan E-Katalog bukan hanya sebagai alat efisiensi, tetapi sebagai jembatan harapan bagi inklusi UMKM dan Koperasi.
* Navigasi & Mitigasi Risiko: Panduan taktis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaku pengadaan lainnya untuk bekerja dengan tenang melalui strategi defensive procurement dan protokol menghadapi audit.
* Visi Indonesia Emas 2045: Bagaimana PBJP diposisikan sebagai katalisator pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan reformasi birokrasi nasional.
Ditulis dengan gaya bahasa yang mengalir namun tetap memiliki kedalaman akademik, buku ini sangat relevan sebagai referensi utama bagi pimpinan instansi (PA/KPA), pengelola pengadaan, auditor, akademisi hukum, hingga perangkat desa yang kini telah masuk ke dalam ekosistem pengadaan nasional.
“Integritas adalah perisai terkuat, dan pemahaman regulasi adalah senjatanya. Buku ini membekali Anda dengan keduanya untuk mengawal Tahun Anggaran 2026 dan seterusnya.”
Poin-Poin Keunggulan Buku (Untuk Promosi):
* Up-to-Date: Membahas tuntas Perpres 46/2025 yang menjadi dasar hukum terbaru.
* Praktis & Solutif: Dilengkapi dengan checklist mitigasi risiko dan langkah darurat menghadapi pemeriksaan.
* Kolektif: Menggabungkan perspektif hukum formal dengan implementasi lapangan yang nyata.
* Inklusif: Membahas aspek baru mengenai pengadaan di level Pemerintah Desa.

“PENGADAAN 2026: TANTANGAN BARU, HUKUM BARU!”

Siap hadapi tahun 2026 dengan Perpres 46/2025!
Buku panduan lengkap untuk PPK, Pokja, dan Pimpinan Instansi:
Navigasi Legal Tracking 3 Perpres (16/2018, 12/2021, 46/2025)
Mitigasi Risiko Audit & Sengketa Hukum
Strategi Afirmasi UMKM 40% yang AMAN!

Jangan biarkan ketidaktahuan jadi celah temuan!
Harga: Rp150.000
Mau? ready pertengahan Januari 2026 Hubungi 081280434464

https://forms.gle/WEn2We69j7Z4chNv6

silahkan di isi link form ordernya

semoga berkenan order dan share