Author: Heldi

Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Posted by | Jun 8, 2021 | , |

Ditetapkan oleh Kepala LKPP Bapak Roni Dwi Susanto pada tanggal 7 Mei 2021, diundangkan tanggal 18 Mei 2021 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, dan diupload ke JDIH LKPP pada tanggal 4 Juni 2021, Perlem LKPP tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan memperoleh nomor 11 dalam urutan peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP. Peraturan perencanaan ini cukup padat dan berisi karena hanya 21 halaman dengan hanya 12 pasal dan sisanya adalah lampiran. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini adalah terkait pelaku pengadaan yang menyusun perencanaan pengadaan yaitu PPK dan yang menetapkan RUP yaitu PA yang dapat didelegasikan kepada KPA....

Read More
Pengadaan untuk Praktik Bisnis yang sudah MAPAN

Pengadaan untuk Praktik Bisnis yang sudah MAPAN

Posted by | Jun 4, 2021 | |

Ini bukan Sosialisasi Perlem 5 tahun 2021, sekedar merangkumkan untuk membantu pemahaman terkait Pengadaan yang dikecualikan. Tonton dulu bagian 1 dan 2 nya, PBJ yang DIKECUALIKAN Part-1: https://youtu.be/iWBe92vjZAc (Resume Umum PBJ dikecualikan) Part-2: https://youtu.be/E0lNidH9xgY (PBJ di BLU/BLUD dan tarif publish) Part-3 membahas PBJ untuk Praktik Bisnis yang sudah MAPAN yaitu: 1) Barang/jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah/asosiasi telah menetapkan standar untuk harga barang/jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi, antara lain: a) jasa akomodasi hotel. b) jasa tiket transportasi. c) langganan koran/majalah. 2) Barang/jasa yang jumlah...

Read More
Perlem LKPP no 5 Tahun 2021 Pengadaan yang DIKECUALIKAN

Perlem LKPP no 5 Tahun 2021 Pengadaan yang DIKECUALIKAN

Posted by | May 31, 2021 | |

Pengadaan yang dikecualikan ada di Peraturan LembagaLKPP nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan. Apa yang dikecualikan dari Perpres 16 tahun 2018 yang sudah dirubah dengan Perpres 12 tahun 2021, yaitu untuk pengadaan pada: a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Maksud pengadaan BLU/BLUD pada pengadaan yang dikecualikan adalah BUKAN kita melakukan pengadaan barang/jasa melalui BLU/BLUD...

Read More
Bagaimana Cara Menjadi Penyedia di E-Katalog LKPP

Bagaimana Cara Menjadi Penyedia di E-Katalog LKPP

Posted by | May 30, 2021 | |

Pertanyaan ini sebanarnya adalah pertanyaan yang paling banyak masuk ke WA saya dalam beberapa bulan ini. Walau jawabannya sudah ada pada postingan blog sebelumnya namun nampaknya masih kurang juga penjelasan terkait bagaimana cara menjadi penyedia pada Katalog Elektronik (e-katalog) di LKPP. Berikut adalah beberapa postingan di blog yang terkait dengan jawaban dari pertanyaan bagaimana cara penyedia untuk jualan melalui e-katalog LKPP: Pertanyaan yang sering ditanyakan Penyedia terkait Katalog Elektronik (e-katalog) LKPP Bagaimana cara menjadi Penyedia Katalog Elektronik LKPP Untuk memperjelas kembali jawaban pertanyaan bagaimana pelaku usaha atau barang/jasa nya agar bisa masuk ke dalam katalog elektronil (e-katalog) LKPP, berikut...

Read More
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Posted by | May 28, 2021 | |

Para pihak, para pelaku dalam pengadaan barang/jasa. Sesi 1 PA, KPA dan PPK. Boleh tidak di apbd pa kpa nya menajdi ppk? Boleh. Boleh tidak menunjuk PPK? Boleh. Aturan permendagri begitu, perpres juga begitu. Saya sebagai pengelola apbd, kepala dinas tidak akan menunjuk ppk? Ya sudah kerjakan saja sendiri sebagai ppk. Bukan anda merangkap ppk, tapi memang sudah tugas dan kewenangannya. Tapi pastikan memang mampu mengelola pbj secara keseluruhan. Kebutuhan dan kompetensi. Pptk membantu sbg ppk bukan sbg ppk. Ppk boleh ttd kontrak. Lengkapnya silahkan lihat di vidoe berikut ini:  ...

Read More

Disclaimer

Blog ini sekedar curahan isi hati heldi.net, silahkan di copas namun tidak dapat dijadikan sebagai bahan rujukan resmi terkait hal apapun dalam konten atau postingan di blog ini.

Apabila ada yang kurang berkenan terhadap isi blog ini  atau apabila anda suka dengan konten blog ini dan ingin ber DONASI untuk kelangsungan blog ini, silahkan lihat nfonya di menu ABOUT HELDI.

Untuk sharing terkait pengadaan dapat bergabung di Grup WA  “Salam Pengadaan” https://chat.whatsapp.com/E1MAFiMmTQ9DUN4aoNbzJw

Belajar Pengadaan via Video silahkan “Tongton” & Subscribe di Youtube Channel https://www.youtube.com/c/HeldiYudiyatna

Terima kasih.