Keadaan dan PengadaanTertentu untuk Penunjukan Langsung

July 22, 2015 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Baca baca tulisan di blog www.heldi.net  tentang Penunjukan Langsung dan coba browsing di google dengan kata kunci “Penunjukan Langsung” yang menghasilkan link ke beberapa blog pengadaan termasuk www.heldi.net juga. Namun isinya ternyata masih belum up date dengan aturan terbaru, isi dari tulisan yang ada masih mengacu ke aturan lama, bahkan di blog saya masih mengacu ke keppres 80 tahun 2003 yang jadul. Untuk itu agar bisa lebih bermanfaat bagi teman teman terutama para PNS (pegawai negeri sipil) yang berkerja di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, berikut akan dibahas tentang Keadaan tertentu dan Pengadaan bersifat Khusus yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Penunjukan Langsung yang sudah disesuaikan dengan peraturan pengadaan terbaru, yaitu perpres 4 tahun 2015.

Masih dalam pasal yang sama, yaitu pasal 38 perpres 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan perubahan terakhir yaitu perpres 4 tahun 2010, Intinya Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (untuk konsultan sedikit berbeda, dijelaskan di bagian bawah tulisan ini) dapat dilakukan dalam 2 kondisi utama yaitu:

1.  Keadaan Tertentu; dan/atau
2.  pengadaan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang Bersifat Khusus.

Pasal 38 ini telah mengalami beberapa perubahan dari perpres awal yaitu perpres 54 tahun 2010,

Perubahan terhadap pasal 38 dalam perpres 70 tahun 2012 antara lain terkait:

1. kegiatan rahasia untuk kepentingan intelijen dan perlindungan saksi,
2. Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi,jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA,
3. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

Perubahan Pasal 38 dalam perpres 35 tahun 2012, ditambahkan pasal:
pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda

Kemudian Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

1.    KEADAAN TERTENTU
Penjelasan lebih lanjut tentang Keadaan Tertentu untuk jenis pengadaan Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi (untuk konsultan sedikit berbeda, dijelaskan di bagian bawah tulisan ini), yaitu:

Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung adalah:

a.    Penanganan Darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda.
Penanganan darurat yang dimaksud di atas adalah antara lain:
1) pertahanan negara;
2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
b) dalam rangka pencegahan bencana;dan/atau
c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Termasuk dalam penanganan darurat adalah tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/ atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan peralatan, dan tenaga yang cukup serta berkinerja baik. Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Yang dimaksud dengan bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, kejadian luar biasa (KLB) akibat epidemi, dan wabah penyakit. Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
Pekerjaan rahasia dimaksud antara lain merupakan kegiatan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau kegiatan rahasia lain yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Lembaga Sandi Negara.

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

 

2.    Barang/Jasa BERSIFAT KHUSUS
Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung

a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
Misalnya pengadaan BBM (bahan bakar minyak) bensin, solar dsb dari SPBU pertamina, dan gas elpiji.

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

Yang dimaksud dengan unforeseen condition adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (soil treatment) yang cukup besar untuk landas pacu (runway) yang sedang dibangun.
Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori unforeseen condition. Contoh: antara pondasi jembatan (abuttment) dengan bangunan atas jembatan (girder, truss, dan sebagainya).




c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

d.1. Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
Hati hati ini hanya benih padi, jagung dan kedelai ya yang diatur, serta hanya Urea, NPK, dan ZA.

e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
contoh: beli mobil dari e-katalog yang sudah harga GSO

f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
Hati hati dengan permenpan RB yang melarang PNS rapat di hotel ya…

g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
ini Lanjutannya ya hati hati, kalau sewa awalnya silahkan lakukan dengan pelelangan.

h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

 

3.    JASA KONSULTANSI
penunjukan langsung
Untuk pengadaan Jasa Konsultansi, Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Tidak ada jasa konsultansi yang bersifat khusus yang dapat dilakukan dengan metode Penujukan Langsung.  Kriteria keadaan tertentu untuk jasa konsultansi meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
1) pertahanan negara;
2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;

b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan
d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
e. pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.

 

Share

Pasal 63

August 26, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 63

Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/ Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada ULP/ Pejabat Pengadaan.

Share

Pasal 44 – Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 44

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
Read more

Share

Pasal 38 – Penunjukan Langsung

August 25, 2014 by  
Filed under Belajar Perpres 54 tahun 2010

Pasal 38
(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
a. keadaan tertentu; dan/atau
b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
Read more

Share

Pelelangan Ulang yang Gagal apakah Penunjukan Langsung

March 14, 2013 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Kembali ke yang ringan-ringan saja, yaitu pertanyaan yang sering muncul juga yaitu kalau dalam pelelangan ulang (pemilihan penyedia yang ke dua kalinya) ternyata kembali mengalami kegagalan, apa yang harus dilakukan?

Dalam perpres54 tahun 2010 dan perubahannya 70/2012 ada pasal yang berbunyi yaitu:

Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka:
(1) proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua); atau
(2) proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 1 (satu).

Klausul ini terjadi kalau masih ada peserta yang memenuhi syarat (1 atau 2 peserta), kemudian bagaimana kalau ternyata tidak ada peserta yang memenuhi syarat?! atau tidak ada penyedia yang memasukan dokumen penawaran sama sekali? Apakah dapat dilakukan penunjukan langsung?

Dalam Perka LKPP tentang Juknis Perpres 70 tahun 2012 ada pasal yang berbunyi:

Dalam hal Pelelangan ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
(1) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
(2) menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
(3) tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.

Nah kemudian bagaimana kalau dari 3 kriteria tersebut tidak terpenuhi?! apakah bisa penunjukan langsung ke penyedia baik yang sudah mengikuti proses pemilihan atau penyedia lain yang dianggap mampu?

Jawabannya ada pada pasal berikutya dalam juknis tersebut yaitu:

Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf o) untuk dilakukan Penunjukan Langsung:
(1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
(2) dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau
(3) PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan tidak ada Opsi Penunjukan Langsung apabila setelah gagal pada pelelangan ulang, tetapi dilakukan pengembalian anggaran, perubahan alokasi dana untuk pekerjaan lain atau PELELANGAN KEMBALI dengan mengkaji penyebab pelelangan ulang gagal.

Sehingga hati-hati apabila kita mengalami kegagalan dalam lelang ulang maka tidak bisa dilakukan Penunjukan Langsung (PL). Proses PL atau lelang dilanjut hanya dapat dilakukan bila masih ada 1 atau 2 peserta yang memenuhi persyaratan. Sedangkan bila Gagal Kembali maka tidak ada opsi PL. Opsinya hanya dikembalikan, direvisi jadi paket lain atau dilelang kembali dengan merevisi penyebab terjadinya kegagalan lelang tersebut.

 

Share

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

June 8, 2011 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Sumber: LKPP – http://www.lkpp.go.id

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

JAKARTA—Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat”, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan Penyedia Kendaraan Bermotor melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah pada Jumat 27 Mei 2010.

Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan penyedia kendaraan bermotor/Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) antara lain Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Ford, Mazda, KIA, Nissan, dan Isuzu, dari LKPP akan diwakili oleh Kepala,  Agus Rahardjo. Acara yang bertempat di Ruang Pertemuan lantai 9 LKPP, Jakarta diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya tentang program ini. Penandatanganan SPK ini turut pula dihadiri oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Sekjen KPK, KPPU, dan Badan Keuangan Anggaran Daerah kementerian Dalam Negeri.

Surat Perjanjian Kerjasaman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Perintah merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah, tujuannya agar menjadi pedoman dan aturan bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah yang spesifikasi dan acuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) telah ditetapkan dalam SPK diatas antara LKPP dan Penyedia Kendaraan pemerintah, sehingga pengadaan kendaraan pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan.

Tindak lanjut dari SPK ini adalah layanan perangkat lunak berbasis web Aplikasi Sistem Penunjukan langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah untuk selanjutnya disebut Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE atau Portal Pengadaan Nasional (www.lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/daftar_katalog_umum).

“Mulai sekarang, setiap ATPM yang ikut menandatangani perjanjian ini dapat mendeklarasikan dirinya dapat ditunjuk langsung” tutur Agus Rahardjo dalam sambutannya. Penandatanganan SPK memberikan banyak keuntungan bagi pengguna (pemerintah) maupun dari sisi penyedia kendaraan pemerintah. Dari sisi  pemerintah, dapat melakukan efisiensi waktu dan anggaran, pelayanan yang lebih baik dan mendapatkan harga terbaik. Dari sisi penyedia, dapat diperoleh iklim persaingan antar penyedia yang lebih adil dan berkualitas, waktu yang lebih singkat dan mengurangi biaya transaksi.[gvd]

Share

Kriteria Penunjukan Langsung

March 7, 2010 by  
Filed under Pengadaan Barang Jasa

Tulisan ini masih berdasarkan Keppres 80 tahun 2003, untuk update informasi terbaru tentang cara penunjukan langsung dapat dibaca pada link artikel di bawah ini:

http://heldi.net/2015/07/keadaan-dan-pengadaantertentu-untuk-penunjukan-langsung/

Oh… ini nilai paketnya di bawah Rp. 50 juta, maka PL (Penunjukan Langsung) sajalah… cingcaylah… begitu seringkali dijumpai dalam kegiatan sehari-hari di hampir setiap instansi pemerintah yang sering melakukan pengadaan barang jasa. Ada banyak “paket sejenis” dalam satu kantor bahkan satu bidang atau satu seksi pun sudah menjadi hal yang lumrah dan dapat dibenarkan (dalam artian tidak akan dipermasalahkan oleh pemeriksa) dilaksanakan dengan metoda penunjukan langsung (PL). Pekerjaan yang sejenis, misalnya pengadaan ATK, pengadaan percetakan/penggandaan, pengadaan jasa konsultan perencanaan atau supervisi pada konstruksi jalan atau bangunan gedung, dan lain sebagainya yang mempunyai kedekatan klasifikasi pekerjaan. Nah hal inilah yang menurut saya terjadi sedikit salah kaprah dalam pemahaman konsep Penunjukan Langsung yang diamanatkan oleh keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah.

Salah kaprahnya dimana??? yang paling signifikan adalah kesalahan dalam penafsiran sederhana bahwa PL itu adalah untuk nilai di bawah 50 juta; “untuk nilai di bawah 50 juta maka harus PL”=>  belum tentu, pada prinsipnya kan pengadaan barang jasa itu harus dengan metoda lelang berapapun nilainya, meskipun nilainya di bawah 50juta kalau bisa lelang ya harus lelang, kenapa harus PL???

“nilai di atas 50 juta atau bahkan 1 Milyar tidak boleh PL?” => bisa-bisa saja sih… 🙂 kalau memang kondisinya mengharuskan ini harus PL, berapapun nilainya, maka gunakanlah metode PL- berapapun nilai pengadaannya, misalnya pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi dan beresiko tinggi serta kompleks dan diketahui hanya satu perusahaan di Indonesia yang bisa melaksanakannya, misalnya pekerjaan pembuatan pesawat khusus yang hanya bisa dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia (eh masih bisa nga yah mereka bikin pesawat hehe…) maka berapapun nilainya ya harus PL.

Nah so pertanyaanya sekarang bagaimana sih konsep dari PL itu?

Pada dasarnya PL atau penunjukan langsung itu dapat dilakukan apabila kondisi atau kriteria untuk melakukan Penunjukan Langsung dapat terpenuhi. Apa kondisi yang dapat menyebabkan kita sebagai PPK atau Panitia harus melakukan PL???

sebelum masuk penjelasan tentang penunjukan langsung, silahkan download penjelasan pasal 38 perpres 54 tahun 201 terkait tatacara penunjukan langsung di bawah ini:




PL
===

PENUNJUKAN LANGSUNG (PL)

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Bagaimanakah Keadaan tertentu atau Keadaan Khusus tersebut?

I. Keadaan Tertentu
Keadaan tertentu, yaitu:

(1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

(2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

(3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:
(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
(b) teknologi sederhana; dan/atau
(c) resiko kecil; dan/atau
(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Kriteria PL – Perpres utk Pilkada, Rekonstruksi NAD, Nias

(4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(5) Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
Kriteria PL – Perpres utk Pilkada, Rekonstruksi NAD, Nias
Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi:
a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;
b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
Kriteria PL – Perpres utk Pilkada 2006

(6) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

II. Kondisi (Barang/Jasa) Khusus
Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:

(1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

(2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

(3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

(4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Kriteria PL – Perpres Pelayanan Kesehatan

(5) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Jadi berapapun nilainya, apabila memenuhi kondisi tertentu dan kondisi khusus seperti di atas ini maka bisa dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

Kemudian apabila nilainya di bawah 50 juta, boleh Penunjukan Langsung? ya boleh-boleh saja selama persyaratan kondirinya terpenuhi seperti pada point (3) di atas, tapi ingat prinsip pengadaan barang jasa, kalau bisa lelang kenapa harus PL? sehingga kalau misalnya di kantor ada beberapa paket yang sama atau sejenis kemudian bisa disatukan sehingga bisa dilelangkan… so kenapa harus PL? misalkan pengadaan ATK pada semua bidang/seksi di suatu kantor/dinas/OPD, kenapa harus masing-masing bidang/seksi melakukan PL untuk pembelian komputer, kalau dijumlahkan total komputernya bisa lebih dari 5 unit? atau percetakan/pengandaan buku, kalau di suatu kantor ada beberapa paket pekerjaan percetakan/penggandaan buku produk hasil dinas mereka yang nilainya masing-masing misalmnya kisaran 10-30 juta, kalau ada beberapa paket yang sama atau sejenis, so kenapa harus ada banyak dokumen Penunjukan langsung di kantor itu? kan ada kontrak Multi PPK, buat apa atuh kontrak itu kalau beberapa pekerjaan yang berbeda PPK tidak bisa disatukan…

Kemudian muncul alasan-alasan… biasalah budaya PNS yang susah untuk melakukan perubahan untuk perbaikan 🙂

Wah nanti biisa jadi temuan nih? ya pasti akan jadi temuan kalau pemeriksanya tidak mengerti, maka BPK, bawasda/inspektorat harus ngerti pengadaan barang jasa donk 🙂

Nanti bagaimana pencairannya, kan ini multi PPK, bagian keuangan belum pernah nih mengalami penagihan seperti ini? nah ini dia, mana ada PNS yang berani memulai hal yang baru tapi benar, yang sering mah biar salah asal sudah banyak yang melakukannya 🙂 kalau terlalu berani bagaimana nanti jabatan saya nih… halah…

Yah ini hanya sekedar pencerahan saja, siapa tahu dengan adanya tulisan ini, banyak pihak yang terkait pengadaan barang jasa dapat lebih mengerti tentang pengadaan barang jasa khususnya dalam bab Penunjukan Langsung. Sehingga Pengadaan yang Kredibel untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa ini dapat segera terwujud… amien…




Happy Tender from Bogor with Love 🙂

heldi yudiyatna – www.heldi.net

Praktisi dan Instruktur Pengadaan Barang Jasa

Share

Next Page »