Postingan ini sebagai dokumentasi saja, kronologis saya pribadi yang diangkat menjadi Jabatan Fungsional sebagai Pelaksanaan dari Kebijakan Presiden Jokowi yang memangkas Jabatan Struktural menjadi hanya dua level eselon serta mengganti jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) dengan JF yang menghargai keahlian dan kompetensi harus dilaksanakan.

Dari kebijakan tersebut LKPP melakukan pelantikan sebagai berikut:

Pada tanggal 23 Juli 2020 dilantik menjadi JF Perencana : http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5869 dengan SK
SK 151/2020 tertanggal 21 Juli 2020.
dengan angka kredit awal 112,5 poin (75% dari Angka Kredit Kumulatif 150).

Apabila tetap sebagai pejabat Struktural maka saya otomatis naik pangkat seharusnya pada tahun 2021 (April). Namun karena sudah dilantik menjadi Fungsional Perencana maka syarat untuk naik adalah memperoleh Angka kredit 150 poin, dengan tambahan angka kredit sebagai Koordinator yaitu 37,5 harusnya bisa mencapai kumulatif 150 point sebagai persyaratan naik ke Golongan IVA. Namun katanya pada JF Perencana dari golongan III ke IV harus lulus S2, maka tidak dapat kenaikan pangkat. Pada aturan tentang JF Perencana memang ada persyaratan S2. Wah kalau tahu begini mah harusnya diajukan dulu perpindahan ke JF atuh ya…. kan ada dispensasi katanya, ada masa transisi katanya, ya itu cuman katanya saja ya.

Kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 dari JF Perencana berganti menjadi JFPPBJ (Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa), berita LKPP http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6300, dengan SK pada tanggal 20 Des 2021.
Pada tahun 2022 dicoba diajukan kembali kenaikan pangkat, namun ternyata tetap harus S2 juga walau dalam peraturan JFPPBJ tidak ada persyaratan tersebut. Berikut jawaban dari yang berwenang terkait kenaikan pangkat dengan embel embal “dan/atau” yang merupakan bahasa sapujagat untuk menghapus keraguan apakah cukup dengan Angka Kredit 150 poin atau harus dengan Pendidikan S2 juga?

Ketidakjelasan naik pangkat

Okelah kalau begitu berarti harus diselesaikan ini ya Tesisnya. Untuk membuat tesis tentu butuh konsentrasi, perlu pemikiran yang maksimal, tidak bisa nyambi nyambi sambil bekerja ya. Kemudian mengajukan cuti untuk menyelesaikan Tesis S2 namun ternyata masih belum di appove juga ini ya…

Berikut adalah tampilan di e-office terkait permohonan cuti yang masih menggantung, sudah pakai elektronik tapi masih seperti ini ya? Ya namanya juga manusia ya… sama saya juga 🙂 Pejabat Yang Berwenang juga manusia ya, sama sama saling menguji, sama sama ada ujiannya 🙂

Jadi sampai saat ini terkatung katunglah kenaikan pangkat ini…

Berlanjut proses selanjutnya, baru ada kepastian di sistem tanggal 9 Agustus 2022, permohonan cuti ditolak sesuai permintaan saya sendiri, karena setelah masuk bulan Agustus ternyata belum di approve permohonannya vis sistem (walau katanya sudah disetujui), maka saya meminta agar ditolak saja dulu untuk diajukan kembali. Kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya.

Apabila ada masukan solusi tolong di tulis di kolom komentar ya.

Okelah semuanya sudah berlalu, tinggal diambil hikmahnya saja ya, Berikut adalah beberapa hal yang menjadi perhatian yang mudah mudahan menjadi perbaikan ke depan di antaranya adalah:

  1. Menjadi Fungsional tertentu (JF Perencana) tidak ada sama sekali diskusi atau komunikasi antara yang akan menjadi JF dengan pihak berwenang, tetiba ada surat pelantikan saja.
  2. Apabila memang akan menghambat ke naik pangkat/golongan, akan lebih baik ditunda sampai naik pangkat, jangan karena kebijakan atau arahan dari atas menjadi kaku sehingga ada yang dirugikan.
  3. Ada kejelasan untuk prosedur ketika naik pangkat/golongan ketika sudah menjadi JF, apakah cukup dengan angka kredit atau harus dengan pendidikan S2 juga?
  4. Mau beresin S2/tesis, namun pengajuan cuti besar tidak jelas juga apakah disetujui atau tidak, kalau memang ditolak ya silahkan saja ditolak ya atau kalau diterima maka ya terima saja, jangan tidak jelas kembali seperti nomor 3 itu ya. Kan sudah E-E itu ya elektronik ya…

Ini belum bicara dalam pengumpulan angka kredit selanjutnya ya, karena saya bekerja bukan di UKPBJ, apakah bisa memperoleh AK maksimal? Kemudian kita tahu butir butir kegiatan untuk madya lumayan berat ya, pekerjaan kompleks, terintegrasi yang masih debatable definisinya, KPBU yang entah dimana adanya? yaa… kita jalani saja ya dengan sabar dan syukur.

Untuk itu terima kasih atas ujian kesabarannya, saya yakin semua hal ini adalah yang terbaik dan bersabar serta menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Mengatur, Yang Maha Berkuasa…

Jangan marah… jangan marah…. Ya paling sedikit spill di status WA saja ya 🙂

 

 

 

============== Dokumentasi Berita ===========

Pelantikan menjadi JF Perencana

http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5869

Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP, Roni Dwi Susanto resmi melantik 20 Pejabat Fungsional Madya dan 27 Pejabat Fungsuional Muda di lingkungan LKPP, pada Rabu (22/07). Dalam pelantikan ini, 47 orang Pejabat diambil sumpah untuk diangkat dalam jabatan fungsional dan diberikan kelas jabatan serta mendapat tambahan tugas sebagai Koordinator dan Subkoordinator dalam bidang tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, pelantikan berlangsung secara daring dan langsung di Lt.10 Kantor LKPP. Sebanyak 3 Orang Pejabat dilantik secara langsung, sedangkan 44 Orang lainnya secara daring. Pelantikan dan disaksikan langsung oleh beberapa pejabat eselon I dan eselon II, serta dapat diikuti secara virtual /video conference oleh seluruh pegawai LKPP.

Penyesuaian jabatan struktural menjadi jabatan fungsional di LKPP dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Kebijakan pemerintah terkait penataan birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memangkas jalur birokrasi yang terlalu panjang. Diharapkan dengan penyederhanaan struktur akan membuat kinerja birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif.

Dalam kesempatan ini Kepala LKPP menyampaikan empat poin terkait penataan birokrasi yang dilakukan LKPP saat ini, yaitu poin pertama adalah regulasi pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS sehingga perubahan struktur ini akan mengubah Peraturan LKPP Nomor 11 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya akan disesuaikan; poin kedua yaitu, tata kelola yaitu setiap pejabat fungsional tetap berperan untuk mencapai visi dan misi organisasi kemampuan teknis manajerial dan sosial yang terkait dengan perekat bangsa dari para pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya untuk bersama-sama dalam menggerakan organisasi LKPP; poin ketiga yaitu, mekanisme kerja  yaitu dengan adanya perubahan ini akan tetap ada struktur lini organisasi yang disesuaikan dengan kordinator dan sub koordianator, sehingga diharapkan dengan adanya perubahan tersebut maka seluruh pegawai LKPP dapat memahami tugas dan kewajiban serta proaktif; poin terakhir yaitu, tata laksana dengan memastikan setelah pelantikan hak-hak pegawai yang dilantik tetap terpenuhi dengan penyesesuaian mekanisme kerja terhadap tugas dan fungsinya serta segera mengisi kekosongan jabatan yang ada.

Dalam pelantikan tersebut Kepala LKPP juga memberikan arahan kepada seluruh pegawai LKPP. “Beberapa kali presiden menyebut LKPP dalam percepatan penyerapan anggaran, membantu proses pengadaan, sehingga komitmen dari teman-teman, saya sangat apresiasi kerja kerasnya.” ungkap Kepala LKPP.

Kepala LKPP juga berharap untuk setiap staf pelaksana dapat melaksanakan arahan dari pimpinan yang bersifat “segera” dan dapat dikonfirmasi kembali jika ada sesuatu yang dianggap perlu, sehingga dapat mempercepat kinerja LKPP.

Berikut adalah nama pejabat yang dilantik:

NO.

NAMA

JABATAN UNIT ORGANISASI BARU

1.

 Edi Kristiyanto, S.T., MAB Perencana Madya pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, selaku Koordinator Kelompok Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
 

2.

 Ir. Zulhenny, M Dev Plg Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, selaku Koordinator Kelompok Perumusan Kebijakan Pengadaan Umum
3. Antonius Lambok Sihombing, S.ST, M.Sc. Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, selaku Koordinator Kelompok Pemantauan Evaluasi dan Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum
4. Ari Sulindra, S.T., M.T. Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, selaku Koordinator Kelompok Iklim Usaha
5. Theodore Sutarto, S.E., M.E. Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, selaku Koordinator Kelompok Kerjasama Internasional
6. Heldi Yudiyatna, S.T. Perencana Madya pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, selaku Koordinator Kelompok Perencanaan Pengadaan
7. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya, S.T, M.T. Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, selaku Koordinator Kelompok Pengembangan Kebijakan dan Monitoring Evaluasi Sistem Katalog
8. Dodi Wahyugi, S.T., MMSI Pranata Komputer Madya pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selaku Koordinator Kelompok Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi
9. Ichwan Makmur Nasution, M.Sc. Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selaku Koordinator Kelompok Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
10. Januar Indra, ST., M.M. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, selaku Koordinator Kelompok Standar Kompetensi dan Kelembagaan
11. Ria Agustina Nasution, S.E., M.E. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, selaku Koordinator Kelompok Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan
12. Muhammad Firdaus, S.E., M.M. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya pada Direktorat Sertifikasi Profesi selaku Koordinator Kelompok Sistem dan Sarana Sertifikasi
13. Windy Dian Trisari, S.Psi., M.Psi.T. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya pada Direktorat Sertifikasi Profesi selaku Koordinator Kelompok Tata Kelola Sertifikasi
14. Selamet Budiharto, Ak. Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, selaku Koordinator Kelompok Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
15. Drs. Dwi Satrianto Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, selaku Koordinator Kelompok Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman
16. Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, selaku Koordinator Kelompok Pemerintah Daerah Wilayah Barat
17. Eko Rinaldo Octavianus, SE, M.E. Analis Kebijakan Madya pada Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, selaku Koordinator Kelompok Pemerintah Daerah Wilayah Timur
18. Arif Rachman, S.T., M.T., M.M. Widyaiswara Madya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, selaku Koordinator Kelompok Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi
19. Ir. Hardi Afriansyah, M.Si. Widyaiswara Madya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, selaku Koordinator Kelompok Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
20. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi, S.E. Perencana Muda pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, selaku Subkoordinator Kelompok Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja II
21. Nicke Kusuma Devi, S.E., M.T. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, selaku Subkoordinator Kelompok Organisasi
22. Angga Sanjaya Lingga, S.Kom. Pranata Komputer Muda pada Biro Umum dan Keuangan, selaku Subkoordinator Kelompok Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
23. Rasmita Juliana Sitepu, S.H., M.Kn. Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, selaku Subkoordinator Kelompok Hukum
24. Mukti Herlambang, S.E. Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, selaku Subkoordinator Kelompok Hubungan Masyarakat
25. Mieke Eka Putri, S.Kom. Manggala Informatika Muda pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, selaku Subkoordinator Kelompok Teknologi Informasi dan Komunikasi
26. Octo Army, S.T., M.E., MPP Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, selaku Subkoordinator Kelompok Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanakan Kebijakan Pengadaan Umum
27. Satriyo Wibowo, S.E. Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, selaku Subkoordinator Kelompok Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus I
28. Ilvia Restu Utami, S.E. Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, selaku Subkoordinator Kelompok Perumusan Kebijakan Pengadaan Khusus II
29. Thanthawi Jauhari, S.T., M.S.E, M.A. Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, selaku Subkoordinator Kelompok Implementasi Kebijakan Pengadaan Khusus II
30. Widya Prima Sari Fultanegara, S.IP., M.PubAdmin (Pol) Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, selaku Subkoordinator Kelompok Multilateral
31. Gigih Pribadi S.I.Kom. Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, selaku Subkoordinator Kelompok Bilateral
32. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi, S,IP. MBA Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, selaku Subkoordinator Kelompok Perencanaan Pengadaan Kementerian/ Lembaga
33. Muhammad Qadr Siddiq Zam, SH. Perencana Muda pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, selaku Subkoordinator Kelompok Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah Daerah
34. Andri Priyo Utomo, S.T., M.M. Pranata Komputer Muda pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, selaku Subkoordinator Kelompok Kebijakan Katalog
35. Febrita Sidabalok, S.T. Perencana Muda pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, selaku Subkoordinator Kelompok Pasca Katalog
36. Aloysius Sigit Wicaksono, S.T. Pranata Komputer Muda pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selaku Subkoordinator Kelompok Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE
37. Mahsa Elvina Rahmawyanet, S.ST. Manggala Informatika Muda pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selaku Subkoordinator Kelompok Layanan Dukungan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik
38. Ermawati Septianingtyas, S.T.P., M.Ec.Dev., MIDS Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, selaku Subkoordinator Kelompok Kelembagaan Pengadaan
39. Adreng Kusuma Ayuningtyas, S.Pi., M. AP. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Direktorat Sertifikasi Profesi selaku Subkoordinator Kelompok Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional
40. Linda Mikowati, S.TP. Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat, selaku Subkoordinator Kelompok Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
41. Tri Tarwoco, S.E.,M.Si. Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, selaku Subkoordinator Kelompok Pemerintah Daerah Wilayah Timur II
42. Febri Kamalisa Rachman, S.H., M.H. Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, selaku Subkoordinator Kelompok Penanganan Permasalahan Sengketa Kontrak Wilayah Timur
43. Mita Astari Yatnanti, S.E., MPP., M.Ec.Dev. Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, selaku Subkoordinator Kelompok Pengelolaan Keterangan Ahli Pengadaan
44. Mira Erviana, S.T. Analis Kebijakan Muda pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, selaku Subkoordinator Kelompok Pengelolaan Pengaduan
45. Hestri Rokayah, S.Pd. Widyaiswara Muda pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, selaku Subkoordinator Kelompok Program dan Kurikulum
46. Tri Susanto, S.Hut., M.E. Widyaiswara Muda pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, selaku Subkoordinator Kelompok Pendidikan dan Pelatihan Teknis
47. Rakhma Kusuma Wardhani, S.Psi., M.PA Widyaiswara Muda pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, selaku Subkoordinator Kelompok Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

=============== Dokumentasi Pelantikan ==========

Pelantikan Menjadi JF Pengelola Pengadaan

http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/6300

Jakarta – Plt. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa resmi melantik 19 pejabat fungsional di lingkugan LKPP pada Jumat, (17/12) di kantor Lt.10 kantor LKPP.

Dalam amanatnya, Plt. Kepala LKPP mengatakan peran LKPP dalam pembangunan nasional terus meningkat dan semakin penting. Sebagian besar kegiatan startegis pemerintah seperti pembentukan Ibu Kota Negara yang baru, event international seperti Presidensi G20, ASEAN Summit hingga Moto GP di Mandalika memerlukan kehadiran LKPP agar proses pengadaannya berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Dengan meningkatnya peran LKPP, maka pendekatan yang harus LKPP lakukan adalah total football yakni strategi dimana penyerangan dilakukan secara terus menerus, bersama-sama dari sayap kiri ataupun sayap kanan dan setiap pemain menjadi attacker sekaligus defender.” Tegas Sarah.

Dalam konteks ini, LKPP harus mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Demikian tugas-tugas tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika dalam pelaksanaannya apabila tidak didukung, difasilitasi, dan adanya partisipasi aktif semua Kedeputian teknis dan Sekretaris Utama untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi dalam menyukseskan agenda strategis pemerintah.

Peserta pelantikan yang hadir secara daring

“Jangan menunggu sampai masalah datang dan kita terpojok karena tidak sempat berpikir matang, kita ‘jemput bola’ dan mempelajari sehingga kita selalu siap dengan rekomendasi yang terbaik.” Imbuh Plt. Kepala LKPP.

Semakin strategis peran LKPP, tentunya akan menuntut setiap individu warga LKPP untuk selalu memiliki kesadaran dan kemauan untuk meng-upgrade kemampuannya, mengasah kapasitas, dan memiliki pengetahuan serta pengalaman PBJ juga isu-isu yang terkait dengan PBJ.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

NO.

NAMA

JABATAN UNIT ORGANISASI LAMA

JABATAN UNIT ORGANISASI BARU

1.

 Edi Kristiyanto, S.T., MAB Perencana Madya, Biro Perencanaan dan Keuangan Analis Kebijakan Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Keuangan

2.

 Rinaldi Morintoh, S.H., M.kn. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

3.

 Heldi Yudiyatna, S.T. Perencana Madya, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

4.

 Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H. Perencana Madya, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

5.

 Erlangga Aninditya, S.T., M.T. Perencana Madya, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

6.

 Selamet Budiharto, Ak. Analis Kebijakan Madya, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

7.

 Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. Analis Kebijakan Madya, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah

8.

 Siti Ulyanah, S.E., M.M. Analis Kepegawaian Muda, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Assessor SDM Aparatur Ahli Muda, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

9.

 Mieke Eka Putri, S.Kom. Manggala Informatika Muda, Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum Pranata Komputer Ahli Muda, Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

10.

 Dara Kumala Arumbuana, S.E. Perencana Muda, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

11.

 Muhammad Qadr Siddiq Zam, SH. Perencana Muda, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

12.

 Devi Yanurida, S.E. Perencana Muda, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

13.

 Febrita Sidabalok, S.T., M.E., MPMA. Perencana Muda, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

14.

 Estu Retno Yuliati, S.E. Auditor Pertama, Inspektorat Auditor Ahli Muda, Inspektorat

15.

 Katriasih Dwi Hartati, S.Sos., M.AP. Analis Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum Arsiparis Ahli Muda, Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

16.

 Benny Leopold Dumais, S.H. Analis Hukum, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

17.

 Ardian Hoppin Sitompul, S.H. Analis Hukum, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

18.

 Cherish Shery Desarya, M.H. Analis Hukum, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

19.

 Mexi Osmond Soyan, S.Sos. Analis Kerjasama Diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pranata Humas Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum