Dokumentasi dari beberapa Koran Online

Pengadaan Gerobak Gorengan pun Dikorup
https://harian.disway.id/read/404176/Pengadaan-Gerobak-Gorengan-pun-Dikorup

Perkaranya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), memberikan bantuan gerobak dagang (gratis) buat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bentuk gerobak mirip gerobak bakso dorongan. Bisa juga gerobak gorengan. Beroda dua. Dilengkapi kaca etalase barang dagangan.

Yang diduga dikorup adalah untuk periode 2018/2019.

Brigjen Cahyono: ”Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang tidak mendapatkan gerobak bantuan tersebut. Dilaporkan ke kami (Polri).”

Laporan lebih dari sebulan lalu. Kemudian, Polri melakukan penyelidikan. Baik penyelidikan lapangan, saksi-saksi (sudah 20 saksi dimintai keterangan), dan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Alhasil, diyakini memang ada korupsi. Sudah disita beberapa gerobak sebagai barang bukti perkara. Bareskrim Polri juga sudah melakukan gelar perkara pada 16 Mei 2022.

Bentuk korupsinya, pihak penyedia (unsur pemerintah) menyerahkan pembuatan gerobak kepada pihak swasta. Dan, biaya pembuatan digelembungkan (mark up). Dengab begitu, barang tidak sesuai spesifikasi.

Gerobak untuk tahun anggaran 2018 sebanyak 7.200 unit. Nilai per gerobak Rp 7,5 juta.

Gerobak tahun anggaran 2019 sebanyak 3.500 unit. Nilai per gerobak Rp 8,6 juta.

Cahyono: ”Selain gerobak tidak sesuai spek atau mark up. Pembagian gerobak juga fiktif. Tidak sampai kepada orang yang sudah ditentukan berhak menerima bantuan.”

Total kerugian negara Rp 76,3 miliar.

Penyidik Polri telah melakukan penggeledahan. Dilanjut penyitaan gerobak di sejumlah titik untuk mengumpulkan barang bukti.

Status perkara sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Cuma, tersangka belum diumumkan.

Ternyata, pembagian gerobak dagang sudah ada sejak 2014. Dikutip dari situs lpse.kemendag.go.id, Kementerian Perdagangan sejak 2014 sampai dengan 2019 memberikan bantuan sarana usaha bagi UMKM.

Tahun 2014 Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri, Kemendag, melaksanakan tender gerobak dagang dorong dengan nilai HPS Rp 19.402.947.000.

Pemenang lelang PT Triofa Perkasa dengan harga penawaran Rp 19.310.559.000 (99,52 persen dari nilai HPS).

Tahun 2015, direktorat yang sama dengan barang yang sama, nilai HPS Rp 10.086.200.000.

Pemenang lelang PT Famili Sejahtera Abadi dengan harga penawaran Rp 10.036.840.000 (99,50 persen dari nilai HPS).

Tahun 2016 Direktorat yang sama dengan barang yang sama, nilai HPS Rp 11.961.026.000.

Pemenang lelang PT Genta Mulia Yordan dengan harga penawaran Rp 11.380.149.000 (95,14 persen dari nilai HPS).

Tahun 2017, Sekretariat Ditjen Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan pengadaan gerobak dagang sebanyak 2.000 unit, nilai HPS Rp 16.995.907.500.

Pemenang lelang PT Piramida Dimensi Milena dengan harga penawaran Rp 16.148.000.000 (95,01 persen dari nilai HPS). Beda dengan terdahulu, di sini disebutkan nilai per unit gerobak Rp 7.266.600.

Tahun 2018 (ini yang jadi perkara di Bareskrim Polri), Sekretariat Ditjen Perdagangan Dalam Negeri mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 7.200 gerobak dagang.

Nilai HPS Rp 54.089.640.000. Pemenang lelang PT Piramida Dimensi Milena dengan harga penawaran Rp 49.698.000.000 (91,88 persen dari nilai HPS). Harga gerobak Rp 6.212.250 per unit.

Tahun 2019, angka sama dengan di atas.

Dari sinkronisasi keterangan Bareskrim Polri dengan data Kementerian Perdagangan, diketahui perusahaan pemenang tender.

Apakah calon tersangka termasuk pemenang tender? Brigjen Cahyono belum bisa menjawab. ”Pokoknya, semuanya kami sidik,” jawabnya.

Tapi, Bareskrim sudah memeriksa beberapa orang terkait perkara ini. Yakni, beberapa orang di tingkat bawah atau pekerja pelaksana.

Cahyono: ”Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik menemukan ada aliran dana yang mengalir kepada pejabat terkait pengadaan barang/jasa di Kemendag RI dan pihak lain yang berhubungan dengan perkara.”

Cahyono meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyidikan Polri.

Karena perkara ini sudah dipublikasi, Polri akan terpaksa bergerak cepat. Sebab, bisa dibayangkan, para calon tersangka pasti kini juga berupaya berkelit dengan berbagai cara.

Ini contoh, korupsi tidak menakutkan calon pelaku. Meski sudah begitu banyak koruptor yang dihukum, orang yang punya kesempatan korupsi tetap korupsi juga. Tidak ada efek jera.

Ini Modus Korupsi Pengadaan Gerobak Dagang di Kemendag
https://www.medcom.id/nasional/hukum/JKR3m8QN-ini-modus-korupsi-pengadaan-gerobak-dagang-di-kemendag

Jakarta: Polri membeberkan modus operandi kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan gerobak dagang pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri (DJPDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun Anggaran (TA) 2018 dan Pengadaan Gerobak Dagang TA 2019 di Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri (P3DN) pada DJPDN Kemendag. Pelaku melakukan mark up atau penggelembungan dan pengadaan fiktif.

“Dalam praktiknya terjadi mark up dalam pengadaan gerobak dagang dan juga kefiktifan, sehingga terjadi kerugian negara,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Juni 2022.

Terduga pelaku juga membeli gerobak dagang untuk bantuan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan kualitas yang buruk. Maka itu, kata Ramadhan, selain kerugian negara masyarakat juga menerima gerobak dagang tidak sesuai spesifikasi.

“Gerobaknya berkurang kualitasnya dan juga ada (masyarakat) yang tidak menerima karena adanya kefiktifan,” kata Jenderal bintang satu itu.

Menurut dia, kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang itu menjadi perhatian khusus Polri. Pasalnya, program bantuan gerobak dagang itu bertujuan membantu para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

“Di mana tujuannya untuk menumbuhkan perekonomian,” ujar Ramadhan.

Pemerintah menggelontorkan uang senilai Rp49.698.000.000 untuk pengadaan gerobak dagang pada 2018. Dengan total pengadaan 7.200 unit gerobak, yang satu gerobak seharga sekitar Rp7.512.450.

Sedangkan, untuk anggaran 2019 digelontorkan uang senilai Rp26.674.725.000. Dengan total pengadaan 3.570 unit, yang harga satuan sekitar Rp8.613.064.

Baca: 20 Saksi Diperiksa Usut Dugaan Korupsi Bantuan Gerobak di Kemendag

Jadi, total nilai kontrak anggaran pengadaan gerobak dagang Tahun 2018-2019 sebesar Rp76.372.725.000. Namun, terduga pelaku membeli gerobak tidak sesuai jumlah dan terdapat penerima fiktif, bahkan ada yang tidak diserahkan ke penerima.

Kasus terbongkar atas pengaduan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagai penerima bantuan gerobak dagang. Masyarakat itu lalu melaporkan ke Bareskrim Polri melalui layanan pengaduan masyarakat (dumas).

Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan penyelidikan berbekal dua laporan polisi. Yakni LP/A/0224/V/2022/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM tanggal 17 Mei 2022 dan LP/A/0225/V/2022/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM tanggal 19 Mei 2022.

Kasus itu naik ke tahap penyidikan pada Senin, 16 Mei 2022. Kini polisi tengah mencari pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatan rasuah itu.

Polri mengendus dana dugaan rasuah itu mengalir ke sejumlah pejabat di Kemendag. Mereka segera dipanggil untuk diperiksa. Para penyelenggara negara itu berpotensi menjadi tersangka setelah polisi mengantongi bukti yang cukup.

Kasus Pengadaan Gerobak, Polisi Temukan Indikasi Aliran Dana ke Pejabat Kemendag
https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/17052031/kasus-pengadaan-gerobak-polisi-temukan-indikasi-aliran-dana-ke-pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan adanya indikasi kuat adanya aliran dana ke pejabat di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak.

Adapun kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak ini terjadi dalam proyek Kementerian Perdagangan di tahun anggaran 2018-2019.

“Ada pejabat di tingkat kementerian,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Polri Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Gerobak untuk UMKM di Kemendag

Dalam kasus ini, penyidik masih belum menetapkan tersangka. Menrut Cahyono, jajarannya masih fokus mencari bukti agar penetapan tersangka dapat segera dilakukan.

Sekitar 20 saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Sejumlah gerobak juga turut disita.

Menurut Cahyono, pihaknya juga akan memeriksa setiap orang yang terkait dalam kasus tersebut.

“Pasti kita akan klarifikasi kepada pihak tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cahyono menyampaikan bahwa proyek pengadaan gerobak di tahun anggaran 2018 dan 2019 itu diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Pada 2018, Kementerian Pedagangan memiliki proyek senilai Rp 49 miliar untuk pengadaan 7.200 unit gerobak.

Baca juga: Kuasa Hukum Korban DNA Pro Duga Ada Potensi Pembiaran dari Kemendag

Pada 2019, Kementerian Pedagangan memiliki proyek senilai Rp 26 miliar untuk pengadaan 3.570 unit gerobak.

Gerobak itu, lanjut dia, seharusnya dibagikan secara gratis ke warga. Namun ada warga melapor ke polisi karena tidak mendapat gerobak.

“Kasus ini sangat menarik karena kita melihat tujuannya itu mulia untuk perekonomian di pasar kecil pedagang bakso tapi faktanya ada dumas (pengaduan masyarakat) makanya kita dalami buka seluas-luasnya, yang sebenar-benarnya,” tuturnya.