Latihan Soal Perpres 16 tahun 2018 – Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika PBJP

Latihan Soal berdasarkan Perpres 16 tahun 2018.

Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan barang/jasa pemerintah

QUIZ START

Results

Masih banyak yang salah, baca lagi perpres nya dan belajar dari YT Belajar Pengadaan https://www.youtube.com/c/heldiyudiyatna

#1. Salah satu tujuan pegadaan adalah; menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia ? Pasal 4 - P1618

Benar

Benar

Salah

Salah

#2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan peran serta UMKM; meningkatkan peran pelaku usaha nasional; mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan b/j hasil penelitian; meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; mendorong pemerataan ekonorni; dan mendorong Pengadaan Berkelanjutan ialah

Prinsip Pengadaan

Prinsip Pengadaan

Tujuan Pengadaan

Tujuan Pengadaan

Kebijakan Pengadaan

Kebijakan Pengadaan

Etika Pengadaan

Etika Pengadaan

#3. Yang merupakan kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah ? Pasal 5 - P1618

meningkatkan kualitas perencanaan PBJ

meningkatkan kualitas perencanaan PBJ

melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ

memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ

mengembangkan E-marketplace PBJ

mengembangkan E-marketplace PBJ

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan SNI

mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan SNI

memberikan kesempatan kepada UMKM

memberikan kesempatan kepada UMKM

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

SEMUA BENAR

SEMUA BENAR

#4. Yang BUKAN merupakan Prinsip Pengadaan Pemerintah ialah: ? Pasal 6 - P1618

efisien

efisien

efektif

efektif

transparan

transparan

terbuka

terbuka

jujur

jujur

bersaing

bersaing

adil

adil

akuntabel

akuntabel

#5. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu ……

Prinsip Pengadaan

Prinsip Pengadaan

Etika Pengadaan

Etika Pengadaan

Tujuan Pengadaan

Tujuan Pengadaan

Kebijakan Pengadaan

Kebijakan Pengadaan

#6. Salah satu dari ETIKA Pengadaan ialah …

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

Efektif dan Efisien

Efektif dan Efisien

#7. Yang tidak termasukPertentangan kepentingan pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa ialah

Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama

Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama

konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya

konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya

konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana

konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana

pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

Pokja Pemilihan mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya, hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga sedarah dan semenda

Pokja Pemilihan mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya, hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga sedarah dan semenda

PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia

PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia

LANJUT

#8. Salah satu tujuan pengadaan ialah

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

meningkatkan peran pelaku usaha lokal

meningkatkan peran pelaku usaha lokal

meningkatkan kualitas pengadaan melalui penggunaan produk import berkualitas

meningkatkan kualitas pengadaan melalui penggunaan produk import berkualitas

mendorong pemerataan paket pekerjaan untuk para pelaku usaha

mendorong pemerataan paket pekerjaan untuk para pelaku usaha

#9. Pengadaan dalam Pembangunan Mas Rapid Transport (MRT) yang sesuai dengan tujuan Pengadaan adalah

A. Alih Teknologi dari Luar Negeri ke Lokal

A. Alih Teknologi dari Luar Negeri ke Lokal

B. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

B. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

C. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan

C. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan

D. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian

D. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian

E. Pengadaan yang Cepat dan Inovatif

E. Pengadaan yang Cepat dan Inovatif

#10. Berikut merupakan tujuan dari penggunaan produk dalam negeri,KECUALI

A. Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi

A. Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi

B. Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan

B. Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan

C. Menggerakkan roda perekonomian nasional

C. Menggerakkan roda perekonomian nasional

D. Meningkatkan peluang produk penelitan

D. Meningkatkan peluang produk penelitan

#11. Belanja pengadaan dari katalog elektronik Inovasi (https://e-katalog.lkpp.go.id/publikctr/popularcommoditylist?jenis=Inovasi) merupakan salah satu implementasi dan tujuan pengadaan, yaitu

A. Alih Teknologi dari Luar Negeri ke Lokal

A. Alih Teknologi dari Luar Negeri ke Lokal

B. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan

B. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan

C. Meningkatkan peran serta Industri Kreatif

C. Meningkatkan peran serta Industri Kreatif

D. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian

D. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian

E. Mendukung Pemasukan Sejuta Produk ke dalam Katalog ELektronik

E. Mendukung Pemasukan Sejuta Produk ke dalam Katalog ELektronik

#12. Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah....

A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan

A. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan

B. Mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

B. Mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

C. Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab

C. Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggungjawab

D. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

D. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

E. Sebanyak mungkin membuat etalasi produk dalam Katalog Lokal

E. Sebanyak mungkin membuat etalasi produk dalam Katalog Lokal

#13. Mendorong penggunaan barang/jasa yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan ……..... dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

A. Prinsip

A. Prinsip

B. Etika

B. Etika

C. Tujuan

C. Tujuan

D. Kebijakan

D. Kebijakan

E. Arahan Bapak

E. Arahan Bapak

#14. Yang merupakan Kebijakan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:

A. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

A. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

B. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

B. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

C. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

C. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

D. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

D. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

E. Menjadikan Pengadaan sebagai Alat Politik

E. Menjadikan Pengadaan sebagai Alat Politik

#15. Penggunaan aplikasi perangkat lunak sistem pengadaan secara elektronik berbasis web yang dapat diakses melalui website LPSE dan Portal Pengadaan Nasional, merupakan implementasi dan Kebijakan Pengadaan:

A. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

A. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

B. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

B. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

C. Transparan, Terbuka, Bersaing dan Adil

C. Transparan, Terbuka, Bersaing dan Adil

D. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

D. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik

E. Menggunakan teknolog Block Chain dan Atifisial Intelegent dalam PBJP

E. Menggunakan teknolog Block Chain dan Atifisial Intelegent dalam PBJP

#16. Salah satu contoh kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri ialah

A. Nilai paket Pengadaan B/PK/JL paling banyak Rp2.5 M dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil

A. Nilai paket Pengadaan B/PK/JL paling banyak Rp2.5 M dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil

B. Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektonik

B. Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektonik

C. Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40 %.

C. Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40 %.

D. Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI untuk barang/jasa produksi dalam negeri

D. Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI untuk barang/jasa produksi dalam negeri

E. Menggunakan semua produk PDN untuk Alat Kesehatan dan Peralatan Pendidikan

E. Menggunakan semua produk PDN untuk Alat Kesehatan dan Peralatan Pendidikan

#17. Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan

A. Efisien

A. Efisien

B. Efektif

B. Efektif

C. Transparan

C. Transparan

D. Terbuka

D. Terbuka

E. Bersaing

E. Bersaing

F. Adil

F. Adil

G. Akuntabel

G. Akuntabel

H. Ambisius

H. Ambisius

#18. Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan

A. Efisien

A. Efisien

B. Efektif

B. Efektif

C. Transparan

C. Transparan

D. Terbuka

D. Terbuka

E. Bersaing

E. Bersaing

F. Adil

F. Adil

G. Akuntabel

G. Akuntabel

H. Ambisius

H. Ambisius

#19. Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan

A. Efisien & Efektif

A. Efisien & Efektif

B. Transparan

B. Transparan

C. Terbuka & Bersaing

C. Terbuka & Bersaing

D. Adil

D. Adil

E. Akuntabel

E. Akuntabel

#20. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan

A. Efisien & Efektif

A. Efisien & Efektif

B. Transparan

B. Transparan

C. Terbuka & Bersaing

C. Terbuka & Bersaing

D. Adil

D. Adil

E. Akuntabel

E. Akuntabel

#21. Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan

A. Efisien & Efektif

A. Efisien & Efektif

B. Transparan.

B. Transparan.

C. Terbuka & Bersaing

C. Terbuka & Bersaing

D. Adil

D. Adil

E. Akuntabel

E. Akuntabel

#22. Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini merupakan pengertian dari prinsip pengadaan

A. Efisien & Efektif

A. Efisien & Efektif

B. Transparan

B. Transparan

C. Terbuka & Bersaing

C. Terbuka & Bersaing

D. Adil

D. Adil

E. Akuntabel

E. Akuntabel

#23. Berikut merupakan cara pemilihan penyedia yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha KECUALI

A. Tender yang bersifat Tertutup

A. Tender yang bersifat Tertutup

B. Tender yang bersifat diskriminatif

B. Tender yang bersifat diskriminatif

C. Tender dengan persyaratan

C. Tender dengan persyaratan

D. Tender yang Transparan

D. Tender yang Transparan

#24. Yang termasuk Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain

A. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan hadiah

A. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan hadiah

B. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah di sahkan

B. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah di sahkan

C. Pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan

C. Pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan

D. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

D. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

E. Melakukan pengawasan secara langsung proyek konstruksi

E. Melakukan pengawasan secara langsung proyek konstruksi

#25. Yang BUKAN merupakan Pertentangan Kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa ialah

A. Personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama

A. Personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama

B. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya

B. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya

C. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan pengawas.

C. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan pengawas.

D. Manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

D. Manajer koperasi merangkap sebagai PPK pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

E. Pokja/PPK memiliki perusahan dan mengikuti proses pemilihan pada Pemda tempat mereka bekerja

E. Pokja/PPK memiliki perusahan dan mengikuti proses pemilihan pada Pemda tempat mereka bekerja

#26. Yang BUKAN merupakan Pertentangan Kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa ialah

A. Konsultan perencana dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya

A. Konsultan perencana dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya

B. Saudara dari Kepala Daerah mengikut Tender/Seleksi pada SPSE setempat

B. Saudara dari Kepala Daerah mengikut Tender/Seleksi pada SPSE setempat

C. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia

C. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia

D. Beberapa badan usaha yg mengikuti Tender/Seleksi yg sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya > 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama

D. Beberapa badan usaha yg mengikuti Tender/Seleksi yg sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya > 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama

#27. Yang merupakan Pertentangan Kepentingan dalam Pengadaan Barang/Jasa ialah

A. Konsultan perencana dalam Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya

A. Konsultan perencana dalam Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya

B. Saudara Tiri dari Kepala Daerah mengikut Tender/Seleksi pada SPSE setempat

B. Saudara Tiri dari Kepala Daerah mengikut Tender/Seleksi pada SPSE setempat

C. PPK menjadi anggota Koperasi yang memasok makan mium rapat pada tempat bekerjan PPK

C. PPK menjadi anggota Koperasi yang memasok makan mium rapat pada tempat bekerjan PPK

D. Konsultan Manajemen Konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana

D. Konsultan Manajemen Konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana

SELESAI

Apabila sudah selesai silahkan mengikuti latihan soal lainnya di bawah ini:

Latihan Soal Perpres 16 tahun 2018 – Materi 1 Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Latihan Soal Materi – 2 Tujuan dan Kebijakan, serta Prinsip dan Etika Pengadaan.

Latihan Soal Perpres 16 tahun 2018 – Materi 2 Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika PBJP

Latihan Soal Materi – 3 Pelaku Pengadaan

LATIHAN SOAL PERPRES 16 TAHUN 2018 – MATERI 3 PELAKU PBJP

Soal Latihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LATIHAN SOAL PERPRES 16 TAHUN 2018 – MATERI 5 PERENCANAANPENGADAAN

Cara Perpanjangan Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Nasional